Tol Pejagan-Cilacap: Proyek Rp27 Triliun yang Menunggu Kepastian
Tol Pejagan-Cilacap adalah proyek infrastruktur Rp27 triliun berupa jalan tol sepanjang sekitar 95 kilometer yang direncanakan menghubungkan utara–selatan Jawa Tengah, namun hingga kini masih tertahan pada tahap pra-studi kelayakan, belum berstatus Proyek Strategis Nasional, dan tengah mencari investor baru setelah calon investor sebelumnya tersangkut kasus korupsi.
Inti persoalannya sederhana: tanpa kepastian investor, proyek berhenti di atas kertas; tanpa status PSN, minat investor pun setengah hati. Pemerintah Kabupaten Banyumas memilih tidak menunggu pasif. Mereka menjadikan Tol Pejagan-Cilacap sebagai ujian apakah daerah berani proaktif mengamankan modal asing untuk mempercepat konektivitas regional, meski kewenangan formal ada di pusat.
Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan Tol Pejagan-Cilacap dimulai pada 2029 dengan nilai investasi sekitar Rp27 triliun, di luar biaya pembebasan lahan. Proyek ini akan dibagi menjadi lima seksi dari Bulakamba hingga Lebeng, dengan sekitar 40 kilometer melintasi Banyumas dan dua simpang susun di Ajibarang dan Wangon. Di atas kertas, desainnya menjanjikan; di lapangan, kuncinya adalah siapa berani menaruh uang.
Investor Guangxi Tersandung Korupsi: Risiko Politik yang Nyata
Upaya awal mencari modal untuk Tol Pejagan-Cilacap sebenarnya sempat menunjukkan harapan. Perusahaan milik Pemerintah Provinsi Guangxi telah menyampaikan letter of intent setelah pembahasan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, menandakan minat serius untuk menanamkan modal. Namun, kasus korupsi yang menjerat pimpinan perusahaan di negara asal menghentikan laju sebelum kontrak mengeras.
Inilah wajah rapuhnya pembiayaan infrastruktur yang terlalu bergantung pada satu calon investor. Ketika figur kunci tersangkut perkara hukum, seluruh skema ikut goyah. Pemerintah daerah tidak punya pilihan selain memulai ulang penjajakan, sementara waktu terus berjalan dan kebutuhan Banyumas infrastruktur jalan kian mendesak.
Kegagalan tahap awal ini seharusnya dibaca sebagai peringatan: diversifikasi sumber pendanaan bukan kemewahan, melainkan keharusan. Proyek sebesar Tol Pejagan-Cilacap tidak boleh dikunci pada satu nama, apalagi tanpa jaring pengaman politik dan hukum yang memadai. Jika tidak, setiap guncangan di luar negeri akan langsung memantul menjadi keterlambatan pembangunan di desa-desa selatan Jawa.
Manuver Banyumas Menggandeng Investor BUMN China
Alih-alih menunggu pusat, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono memilih bergerak. Ia menjajaki kerja sama dengan salah satu BUMN China di bidang konstruksi yang disebut terlibat dalam pembangunan Jembatan Suramadu, dan bahkan merupakan salah satu BUMN terbesar kedua asal Tiongkok. Ia membawa langsung person in charge proyek untuk bertemu direktur infrastruktur perusahaan tersebut di Jakarta, agar pembahasan teknis dan peluang investasi bisa dibicarakan mendalam.
Secara formal, pembangunan tol adalah kewenangan pemerintah pusat. Namun langkah Banyumas menjembatani calon investor BUMN China dengan kementerian menunjukkan pola baru: kepala daerah berperan sebagai broker kepentingan lokal dalam arsitektur pembiayaan global. Ini bukan sekadar lobi, tetapi strategi politik untuk memastikan wilayahnya tidak tertinggal ketika arus modal asing mengalir ke proyek-proyek lain.
Keterlibatan investor asing di Tol Pejagan-Cilacap mencerminkan strategi pemerintah mempercepat konektivitas infrastruktur regional melalui modal eksternal, sementara pembebasan lahan tetap ditanggung negara. Pertanyaannya: sejauh mana daerah mampu menjaga posisi tawar agar kepentingan publik—bukan hanya kelayakan finansial—tetap menjadi kompas utama dalam negosiasi dengan raksasa konstruksi lintas batas.
Status PSN yang Menggantung: Dilema Telur dan Ayam
Meski nilainya mencapai Rp27 triliun, Tol Pejagan-Cilacap belum masuk daftar Proyek Strategis Nasional. Di sinilah kebuntuan muncul. Investor menunggu kepastian dukungan pemerintah yang biasanya melekat pada status PSN; pemerintah pusat cenderung menunggu adanya komitmen investor sebelum memberi label strategis. Bupati Banyumas menggambarkan situasi ini sebagai persoalan telur dan ayam, dan ia memilih mengambil peran menjembatani keduanya.
Secara politis, ini adalah permainan risiko. Menetapkan PSN tanpa investor berisiko proyek mangkrak; menunggu investor tanpa PSN berisiko minat modal menguap. Pemerintah pusat sebelumnya menargetkan lelang proyek pada kuartal IV 2026 setelah pre-feasibility study yang didukung pemerintah Australia rampung, dengan konstruksi dimulai 2029. Namun tanpa terobosan di sisi kebijakan, target waktu itu mudah bergeser menjadi sekadar angka di dokumen.
Di titik ini, keberanian mengambil keputusan menjadi lebih penting daripada sekadar menyusun kajian. Jika pemerintah yakin Tol Pejagan-Cilacap krusial bagi konektivitas Jawa Tengah, status PSN seharusnya diperlakukan sebagai alat untuk menarik investor, bukan hadiah setelah investor datang.
Taruhan Banyumas: Dari Akses Jalan ke Daya Saing Wilayah
Bagi Banyumas, isu Tol Pejagan-Cilacap bukan semata soal beton dan aspal, melainkan masa depan ekonomi. Bupati menilai keterbatasan infrastruktur transportasi menjadi salah satu kendala masuknya investasi ke Banyumas, meski potensi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat tergolong kondusif. Ia berharap tol ini meningkatkan aksesibilitas, memperlancar distribusi barang, dan memperkuat daya tarik investasi di Banyumas dan sekitarnya.
Artinya, setiap tahun keterlambatan adalah tahun hilangnya peluang kerja, industri baru, dan nilai tambah lokal. Banyumas infrastruktur jalan yang tertinggal membuat wilayah selatan Jawa Tengah terus berada di belakang koridor utara yang sudah lebih dulu menikmati jaringan tol. Di sinilah urgensi proyek infrastruktur Rp27 triliun ini terasa paling nyata: ia adalah alat untuk mengubah geografi ketertinggalan menjadi koridor pertumbuhan baru.
Kesimpulannya, perburuan investor BUMN China untuk Tol Pejagan-Cilacap adalah cermin strategi baru pembangunan: daerah yang berani proaktif, membuka diri pada modal asing, dan menekan pusat agar memberi kepastian kebijakan akan lebih cepat menikmati konektivitas. Namun keberanian itu harus diimbangi transparansi, pengawasan, dan keberpihakan pada kepentingan publik, agar tol yang dibangun tidak hanya menghubungkan kota, tetapi juga mengangkat martabat warganya.
