KPDBU: Definisi Singkat dan Alasan Ia Mendesak
Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) adalah skema pembiayaan di mana pemerintah daerah menggandeng badan usaha untuk membangun, mengelola, dan menyediakan layanan infrastruktur publik, sementara daerah melakukan pembayaran secara bertahap berdasarkan ketersediaan dan kualitas layanan yang disepakati, sehingga kebutuhan infrastruktur tetap terpenuhi meski kemampuan APBD terbatas. Dalam konteks fiskal yang makin ketat, KPDBU infrastruktur daerah bukan lagi opsi tambahan, melainkan kebutuhan strategis. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah terang-terangan mendorong pemda mengembangkan KPDBU sebagai pembiayaan alternatif APBD untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Tanpa skema ini, banyak rencana hanya akan mengendap di rencana kerja, sementara layanan dasar bagi warga jalan di tempat.
Dorongan Kemendagri: Dari Seruan ke Kewajiban Strategis
Posisi pemerintah pusat kini jelas: pemda perlu berhenti berpikir bahwa infrastruktur hanya bisa dibangun lewat APBD. Dalam sebuah asistensi KPDBU untuk provinsi, kabupaten, dan kota se-NTB yang digelar di Lombok pada 17 September 2026, Kemendagri secara terbuka mendorong pemda memperkuat kerja sama pemerintah badan usaha sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur. Kutipan yang seharusnya membuka mata kepala daerah datang dari Teguh Narutomo, Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah: “Optimalisasi manfaat investasi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan skema pembiayaan yang tepat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal daerah.” Pesannya jelas: KPDBU dipakai bukan untuk mengelabui disiplin fiskal, melainkan untuk mengakalinya dengan cara yang sah dan terukur.
NTB: Laboratorium Awal KPDBU dan Infrastruktur Terarah
Nusa Tenggara Barat diposisikan sebagai salah satu etalase bagaimana KPDBU infrastruktur daerah bisa dijalankan lebih serius. Daerah ini punya peluang investasi besar: enam bendungan strategis nasional, KEK SAMOTA, dan potensi hilirisasi pertambangan yang membutuhkan infrastruktur pendukung dan layanan dasar yang kuat. Di sini KPDBU bukan jargon, tetapi alat untuk menjembatani ambisi dan kemampuan fiskal. Salah satu contoh konkret yang didorong adalah penyediaan dan peningkatan Penerangan Jalan Umum melalui program “Nusa Tenggara Barat Terang”. Proyek semacam ini tidak hanya meningkatkan keamanan dan aktivitas warga, tetapi juga bisa memperkuat Pendapatan Asli Daerah melalui pajak atas tenaga listrik. Jika NTB berhasil, pola ini sangat mungkin direplikasi daerah lain yang punya problem fiskal serupa.
NTB Capital: Menata Ulang Investasi dan BUMD untuk Menarik Mitra
Keberanian NTB membentuk strategic holding bernama NTB Capital menunjukkan bahwa skema kerja sama pemerintah badan usaha mensyaratkan rumah internal yang rapi. Pemprov merombak total tata kelola investasi dan BUMD dengan menjadikan NTB Capital sebagai holding investasi dan merestrukturisasi seluruh BUMD bermasalah. Pembentukan ini tidak main-main: pemerintah daerah menunjuk konsultan internasional yang wajib menyusun kajian, naskah akademik, dan business plan dalam pekerjaan sekitar 2,5 bulan sebagai syarat PP 54/2017 tentang BUMD. Holding ini dirancang memangkas birokrasi, membuat investor langsung diposisikan sebagai anak perusahaan, sementara urusan perizinan dan potensi gesekan sosial di lapangan ditangani holding. Langkah ini penting bila daerah ingin KPDBU berjalan: investor butuh kepastian, bukan labirin izin dan BUMD yang kesulitan keluar dari ratusan kerja sama operasi yang tidak efisien.
Pipeline Proyek: Tanpa Daftar Prioritas, KPDBU Hanya Slogan
Kesalahan klasik pemda adalah menunggu investor datang sebelum menyiapkan proyek. Pendekatan itu sudah usang. Dalam asistensi KPDBU di NTB, Kemendagri menegaskan pentingnya pemda mengidentifikasi proyek prioritas dan membangun pipeline proyek KPDBU sejak awal di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pipeline ini bukan sekadar daftar keinginan, tetapi kumpulan proyek yang sudah dihitung kebutuhan layanan publik, kemampuan membayar (availability payment), manfaat ekonomi, dan dampaknya terhadap ruang fiskal jangka panjang. Target NTB sendiri cukup tegas: kajian NTB Capital dimasukkan ke DPRD pada 2026, dengan pembahasan perda pada 2027. Artinya, arah kebijakan investasi dan KPDBU mulai dikunci sekarang, bukan nanti. Jika pola ini diikuti daerah lain, percepatan pembangunan infrastruktur tidak lagi bergantung pada “mujur APBD”, tetapi pada manajemen proyek yang terencana.
