Pembayaran upah bukan urusan pelengkap
Program Gentengisasi adalah upaya pengiriman genteng dari perajin ke berbagai daerah yang bergantung pada kerja produsen, pengangkut, dan pekerja lapangan, sehingga hak setiap pihak harus dipastikan sejak awal. Di Majalengka, pembayaran jasa sopir truk pengangkut genteng sempat menjadi persoalan saat program berjalan. Masalah ini lebih dari gangguan administrasi: bagi sopir gentengisasi, uang jalan yang tertahan berarti ketidakpastian ketika mereka harus mulai bekerja dan menempuh rute pengiriman. Karena itu, penyelesaian pembayaran patut dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab penyelenggara, bukan kebaikan tambahan setelah muncul protes. Program pemerintah layak dinilai bukan hanya dari banyaknya genteng yang dikirim, tetapi juga dari kepastian hak orang-orang yang membuat pengiriman itu mungkin.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengawal persoalan tersebut dari Jakarta. Seusai menghadiri peluncuran Program Gentengisasi Nasional, ia melakukan panggilan video menjelang pukul sebelas malam pada Minggu, 8 November, untuk memastikan hak uang jalan para sopir dan kenek telah dibayarkan.
Pengawalan menteri membantu menuntaskan persoalan
Panggilan malam itu memperlihatkan bahwa pengawasan pusat dapat mendorong tindak lanjut, tetapi pekerjaan utama tetap berada pada pemerintah daerah yang mengurus pelaksanaan di lapangan. Bupati Majalengka Eman Suherman menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pencairan uang jalan yang sempat memicu protes pada siang harinya. Maruarar kemudian mengapresiasi langkah Eman menuntaskan pembayaran dan menilai tanggung jawab pemerintah daerah penting agar kendala program tidak berlarut-larut.
Bagi para pengemudi, hasilnya terasa langsung. Sopir bernama Rozikin mengatakan uang jalan telah dibayar lunas dan menyebut kepastian itu berarti dapur keluarganya kembali mengepul. Pengalaman tersebut mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan program tidak berhenti pada target pengiriman: hak pekerja angkutan juga harus dijaga. Apresiasi kepada bupati layak diberikan, tetapi sebaiknya berjalan bersama evaluasi agar pembayaran berikutnya tidak bergantung pada perhatian menteri atau penyelesaian sampai larut malam.
Lonjakan pesanan menuntut koordinasi lebih rapi
Persoalan pembayaran muncul di tengah lonjakan pesanan yang membuat perajin kewalahan memenuhi pasokan bahan baku. Pada malam pengecekan, dari target 600 armada truk, 482 unit telah diberangkatkan; sekitar 118 truk sisanya ditargetkan menyusul dalam sepuluh hari. Angka ini menunjukkan besarnya tantangan operasional, tetapi tidak menghapus kewajiban untuk memastikan uang jalan dibayarkan tepat waktu. Sebaliknya, makin besar skala distribusi, makin penting proses administrasi dan komunikasi yang jelas antara pemerintah daerah, pihak pusat, perajin, serta penyedia jasa angkutan.
Eman menyebut perlunya koordinasi yang lebih maksimal serta pemeriksaan ulang informasi, sementara jajaran Kementerian PKP berjanji memperketat pengawasan dan evaluasi berkala agar miskomunikasi serupa tidak terulang. Itu langkah yang tepat, tetapi harus diterjemahkan menjadi prosedur yang bisa dipahami pekerja: siapa yang bertanggung jawab atas pencairan, bagaimana status pembayaran diinformasikan, dan ke mana sopir dapat menyampaikan keluhan. Kejelasan semacam itu akan lebih berguna daripada mengandalkan respons darurat ketika protes telanjur muncul.
Tuntas hari ini, jangan berulang esok
Penyelesaian upah sopir truk di Majalengka patut diapresiasi, terutama karena pemerintah daerah bergerak setelah persoalan mencuat dan Menteri PKP ikut mengawal. Namun, kisah ini juga menunjukkan celah yang seharusnya dapat dicegah: hak pekerja sempat menjadi perkara yang perlu dipastikan pada malam hari. Program Gentengisasi akan lebih kuat bila pembayaran dan distribusi direncanakan sebagai satu rangkaian tanggung jawab, bukan urusan yang baru dibereskan setelah pengiriman berlangsung.
Ke depan, pemerintah daerah perlu menjaga ketepatan administrasi, memastikan komunikasi langsung dengan sopir, dan menindaklanjuti evaluasi bersama pemerintah pusat. Keberhasilan bukan hanya genteng yang sampai ke tujuan atau target armada yang tercapai. Ukurannya juga apakah sopir gentengisasi menerima haknya dengan jelas dan tepat waktu. Apresiasi Maruarar kepada Bupati Majalengka penting, tetapi standar yang lebih baik adalah memastikan persoalan serupa tidak perlu kembali dikawal hingga tengah malam.
