Polusi yang tak mengenal batas
Kabut asap lintas batas adalah pencemaran udara dari kebakaran yang terbawa angin melewati batas negara, sehingga dampak kesehatan dan lingkungannya menuntut respons bersama, bukan hanya tindakan di wilayah asal. Sejak 5 Oktober 2026, Singapura mengalami periode terpanjang kualitas udara tidak sehat sejak krisis 2015 akibat karhutla di Sumatra dan Kalimantan. Pada 18 Oktober, indeks PSI 24 jam di wilayah barat mencapai 230, tingkat yang sangat tidak sehat; selama beberapa hari pada Oktober, Singapura bahkan tercatat sebagai kota paling tercemar di dunia. Ini bukan semata-mata masalah jarak pandang atau langit berkabut. Ketika asap karhutla Indonesia Singapura memburuk, penduduk di negara tetangga ikut menanggung risiko dari kebakaran yang tidak mereka kendalikan. Krisis ini mengingatkan bahwa polusi udara ASEAN adalah persoalan bersama, sementara dampak dan tanggung jawabnya masih kerap diperlakukan sebagai urusan nasional.
Pola lama, dampak yang berulang
Empat episode kabut asap parah dalam empat dekade terakhir—1982, 1997, 2015, dan 2026—bertepatan dengan tahun-tahun El Niño yang sangat kuat. Cuaca yang lebih panas dan kering membuat api sulit dikendalikan, sementara pembukaan lahan dengan cara tebang dan bakar terus menjadi pemicu yang berulang. Artinya, bencana ini bukan kejutan yang datang tanpa peringatan: pola bahayanya sudah dikenal, tetapi pencegahannya belum memutus siklus. Respons di lapangan kali ini menunjukkan upaya besar. Indonesia mengerahkan lebih dari 69.000 petugas pemadam dan sekitar 50 pesawat; dalam lebih dari sepekan, titik api turun dari lebih dari 1.200 menjadi 565. Namun, penurunan angka tidak serta-merta berarti krisis berakhir. Api dapat bertahan di bawah gambut dan kembali menyala saat hujan tidak merata. Mengukur keberhasilan hanya dari jumlah titik api berisiko mengabaikan akar persoalan dan ancaman yang masih tersisa.
Asap merembet, warga menanggung akibat
Citra satelit NASA memperlihatkan selimut karbon monoksida berkadar tinggi menyelimuti Asia Tenggara, sementara pemantauan regional mencatat kabut sedang hingga tebal di Semenanjung Malaysia, Singapura, Kalimantan, Sumatra, dan Sarawak bagian barat. Angin tenggara membawa asap dari Kalimantan menuju Singapura, menegaskan betapa cepatnya batas administratif kehilangan arti saat kebakaran meluas. Gangguan ini sudah terasa dalam kehidupan sehari-hari: sekolah ditutup dan penerbangan dihentikan di sejumlah wilayah Malaysia dan Indonesia, sementara penyakit pernapasan meningkat. Di Indonesia, lebih dari 283.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut tercatat di wilayah terdampak pada 18 Agustus hingga 13 Oktober. Malaysia juga menutup sekolah di beberapa wilayah saat polusi membahayakan kesehatan. Fakta-fakta ini menuntut respons yang berpusat pada perlindungan warga, bukan sekadar pernyataan keprihatinan setelah asap tiba.
Ujian bagi koordinasi ASEAN
ASEAN tidak kekurangan kerangka kerja sama. Perjanjian tentang Polusi Kabut Lintas Batas ditandatangani pada 2002 dan telah diratifikasi seluruh anggota, sementara Peta Jalan ASEAN Bebas Kabut Asap 2023–2030 menetapkan sasaran jangka panjang. Masalahnya adalah jarak antara komitmen dan pelaksanaan. Dukungan regional masih sangat bergantung pada permintaan negara tempat kebakaran terjadi. Penghormatan terhadap kedaulatan memang penting, tetapi keputusan yang lambat dapat memberi waktu bagi angin untuk membawa asap ke negara lain. Di sinilah koordinasi lingkungan regional perlu bergerak dari berbagi peringatan menuju pertukaran data yang lebih cepat, bantuan yang siap dimobilisasi, dan akuntabilitas yang transparan. Isu ini diperkirakan kembali dibahas para menteri luar negeri ASEAN menjelang KTT bulan depan; para pihak juga telah menjajaki diplomasi sains dan penambahan sumber daya bagi dana pengendalian kabut asap. Kesimpulannya, solidaritas tidak cukup diukur dari tawaran bantuan. ASEAN harus memastikan mekanisme bersama bekerja sebelum asap mencapai rumah, sekolah, dan rumah sakit.
