Hak pekerja harus mendahului target program
Gentengisasi Majalengka adalah program pengadaan dan penyaluran genteng produksi UMKM setempat yang menghubungkan perajin, angkutan, dan kebutuhan renovasi rumah; keberhasilannya harus dinilai juga dari apakah setiap pekerja dibayar tepat waktu. Dalam peluncuran distribusi pada Minggu, 8 November 2026, masalah pembayaran jasa menimpa 136 sopir dan kenek pengangkut genteng. Armada bahkan menolak berangkat karena hak upah tertunda. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Majalengka kemudian menyatakan bertanggung jawab menyelesaikan pembayaran. Ini bukan urusan administrasi kecil: ketika pekerja belum menerima haknya, kelancaran program publik bergantung pada kesediaan mereka menanggung risiko yang semestinya ditangani penyelenggara. Karena itu, penyelesaian tunggakan upah harus menjadi syarat dasar, bukan pekerjaan susulan setelah target pengiriman diumumkan.
Angka armada menunjukkan simpul yang harus dibereskan
Data yang disampaikan Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman membantu memperjelas skala persoalan: dari 482 truk, jasa untuk 136 truk Koperasi Desa Merah Putih dan 206 truk konvensional telah dibayar, sedangkan 136 truk lainnya masih terkendala. Menurut penjelasan pemerintah daerah, penundaan itu dipicu miskomunikasi administratif antara koperasi dan pengemudi, bukan alasan untuk membiarkan hak pekerja menggantung. Maruarar menyatakan, “Semua harus mendapatkan haknya” ketika menegaskan tanggung jawab bersama atas pembayaran. Sikap itu tepat, tetapi tanggung jawab bersama hanya berarti jika disertai kejelasan siapa memverifikasi pekerjaan, siapa mencairkan pembayaran, dan bagaimana sopir mengetahui statusnya. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten tidak boleh saling melempar beban ketika mata rantai pembayaran terputus.
Audit distribusi genteng harus menghasilkan perbaikan
Masalah pembayaran semestinya mendorong audit administrasi distribusi genteng secara menyeluruh, dari pencatatan pesanan dan jumlah angkutan hingga bukti penyelesaian jasa. Menteri PKP meminta agar transaksi di berbagai simpul—termasuk bank, koperasi, dan tingkat pengemudi—diawasi secara transparan, serta menegaskan bahwa dugaan korupsi harus ditindak. Artinya, audit tidak cukup berhenti pada penjelasan bahwa terjadi miskomunikasi; hasilnya perlu memperlihatkan di mana proses macet dan bagaimana kejadian serupa dicegah. Dorongan digitalisasi transaksi yang disampaikan Menteri juga masuk akal sebagai cara memperjelas jejak pembayaran, selama sistem tersebut mudah diakses pihak yang bekerja di lapangan. Pengawasan yang terbuka akan melindungi upah sopir truk sekaligus menjaga kepercayaan perajin dan koperasi terhadap program.
Pesanan besar menuntut akuntabilitas yang sepadan
Program ini membawa pesanan 2,4 juta genteng, yang disebut sebagai pesanan terbesar dalam sejarah genteng Jatiwangi, serta melibatkan 34 UMKM perajin yang dibina untuk memperoleh sertifikasi SNI. Skala tersebut membuka peluang bagi industri lokal, tetapi juga memperbesar akibat jika tata kelola angkutan dan pembayaran tidak rapi. Genteng produksi Majalengka direncanakan dikirim ke berbagai daerah di Jawa Barat, dengan titik distribusi juga direncanakan di Kebumen dan Trenggalek. Kementerian PKP turut memproyeksikan pesanan tahun depan berupa tambahan tiga juta genteng dari Majalengka dan satu juta dari Plered. Maruarar mengapresiasi Bupati Majalengka atas tanggung jawabnya menangani persoalan pembayaran. Apresiasi itu layak menjadi dorongan untuk menuntaskan pembenahan, bukan penutup evaluasi.
Penyelesaian harus menjadi standar, bukan pengecualian
Pemerintah daerah menyatakan seluruh upah yang tertunda akan dibayar, sementara Menteri PKP meminta agar masalah administrasi diselesaikan lebih awal pada program berikutnya. Ukuran keberhasilan selanjutnya bukan hanya genteng terkirim atau pesanan bertambah, melainkan pembayaran kepada pekerja berlangsung jelas, tercatat, dan tepat waktu. Pemeriksaan administrasi distribusi juga perlu menghasilkan tanggung jawab yang bisa ditelusuri, bukan sekadar janji pengawasan. Jika pembenahan itu dilakukan sebelum pengiriman berikutnya, gentengisasi Majalengka dapat memperkuat UMKM tanpa menjadikan sopir dan kenek sebagai pihak yang menanggung kelemahan koordinasi. Kesimpulannya tegas: hak pekerja harus dipastikan, dan setiap perluasan distribusi wajib dibarengi tata kelola pembayaran yang transparan.
