Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Pengawasan Notaris Perlu Kompetensi dan Evaluasi Kebijakan

Pengawasan Notaris Perlu Kompetensi dan Evaluasi Kebijakan
Minat|Destinasi Luar Negeri

Kompetensi pengawas menentukan mutu layanan

Pengawasan notaris adalah rangkaian pembinaan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan oleh lembaga pengawas untuk memastikan notaris menjalankan kewajibannya serta melayani masyarakat dengan baik. Karena itu, mutu pengawasan bergantung pada kemampuan para pengawas menerapkan aturan secara konsisten, bukan sekadar keberadaan prosedur tertulis. Kementerian Hukum menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengawas Notaris tentang Majelis Pengawas Daerah pada 4–7 November 2026 di Jakarta, dengan perwakilan dari 33 kantor wilayah sebagai peserta. Bimtek ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), sekaligus menyamakan pemahaman mengenai mekanisme pemeriksaan dan pengambilan keputusan di seluruh wilayah. Langkah tersebut tepat, sebab perbedaan kapasitas maupun tafsir aturan dapat membuat penanganan perkara tidak seragam. Namun, keberhasilan pelatihan semestinya dinilai dari penerapannya: apakah pemeriksaan menjadi lebih cermat, keputusan lebih konsisten, dan masyarakat memperoleh layanan yang lebih dapat diandalkan.

Pembinaan harus mencegah, bukan hanya menindak

Penguatan pembinaan notaris akan lebih berarti jika berfungsi mencegah pelanggaran, bukan hanya merespons pengaduan setelah kerugian terjadi. Kementerian berharap pengawasan yang optimal dapat mendorong pelayanan notaris yang baik kepada masyarakat dan meminimalkan pengaduan. Harapan ini menempatkan warga sebagai tolok ukur utama: prosedur internal yang rapi belum cukup apabila pengguna layanan tetap kesulitan memperoleh kepastian dan penanganan yang layak. Bimtek tersebut juga melibatkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk merancang materi dan pola pembelajaran yang sesuai bagi peningkatan kapasitas anggota MPDN. Arah ini menjanjikan, tetapi materi pelatihan perlu ditautkan dengan persoalan nyata di daerah dan diperbarui berdasarkan temuan pengawasan. Dengan begitu, pembinaan tidak berhenti sebagai kegiatan kelas, melainkan membantu pengawas mengenali pola risiko, menjelaskan kewajiban secara jelas, dan mencegah kesalahan berulang sebelum berkembang menjadi pelanggaran.

Evaluasi regulasi perlu berujung pada perbaikan

Peningkatan keterampilan pengawas akan sulit menghasilkan perubahan luas jika regulasi dan tata kelola yang menjadi dasar kerja mereka tidak dievaluasi. Pada 5 November, Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) yang diselenggarakan secara daring oleh Kemenkum DI Yogyakarta sebagai forum pertukaran pengetahuan untuk mengembangkan kebijakan berbasis bukti. Peserta membahas efektivitas implementasi regulasi dan alternatif penyempurnaan kebijakan agar lebih tanggap terhadap kebutuhan lapangan. Para narasumber juga memaparkan evaluasi penerapan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021. Forum seperti ini penting karena regulasi notaris harus diuji melalui pelaksanaannya, bukan dianggap efektif hanya karena telah diterbitkan. Analisis yang bertumpu pada bukti dan identifikasi masalah yang tepat dapat membantu membedakan apakah kendala bersumber dari rumusan aturan, tata kelola, atau penerapannya. Tanpa tindak lanjut yang jelas, diskusi kebijakan berisiko menghasilkan rekomendasi yang tidak mengubah praktik pengawasan.

Satukan pelatihan dengan tindak lanjut kebijakan

Dua upaya ini—memperkuat kapasitas MPDN dan menilai implementasi regulasi—seharusnya berjalan sebagai satu siklus. Temuan pemeriksaan dan pengaduan dapat membantu menunjukkan bagian aturan atau tata kelola yang perlu diperbaiki; hasil evaluasi kebijakan, sebaliknya, dapat memperjelas panduan kerja dan kebutuhan pelatihan pengawas. Pemerintah telah menyebut kolaborasi dengan BPSDM sebagai jalan untuk menyusun desain materi dan pola pembelajaran yang tepat bagi anggota MPDN. Tantangan berikutnya adalah memastikan rancangan itu diterapkan dan ditinjau kembali berdasarkan pengalaman daerah, bukan berhenti sebagai rencana. Forum DSK pun perlu menghasilkan alternatif kebijakan yang dapat ditindaklanjuti, dengan dasar bukti yang memadai dan tanggung jawab pelaksanaan yang terang. Pengawasan notaris akan lebih dipercaya ketika kompetensi, aturan, dan tindak lanjut saling menguatkan. Kesimpulannya, pelatihan adalah fondasi penting, tetapi dampak nyata baru terlihat saat hasil evaluasi mengubah cara pengawasan dan kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!