Lonjakan Anggaran MBG: Komitmen Besar, Tantangan Lebih Besar
Program makan bergizi gratis adalah kebijakan pemenuhan gizi yang menyediakan makanan layak dan aman bagi kelompok rentan, terutama anak sekolah, balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta santri, dengan menggunakan anggaran publik skala besar dan mekanisme distribusi terstruktur demi menurunkan stunting dan ketimpangan akses gizi dasar. Program makan bergizi gratis (MBG) kini menjadi etalase komitmen pemerintah terhadap isu gizi, dengan realisasi anggaran mencapai Rp139,77 triliun per 16 September dan melayani 56,99 juta penerima manfaat nutrisi. Di atas kertas, angka ini mengesankan: lebih dari separuh pagu anggaran 2026 sudah terserap, sementara target 74,56 juta jiwa baru tercapai sekitar tiga perempatnya. Namun di balik besarnya angka, pertanyaan utama muncul: apakah uang yang digelontorkan benar-benar berubah menjadi perbaikan gizi, atau sekadar menambah statistik penyaluran? Di sinilah analisis realisasi anggaran versus target penerima menjadi penting, bukan untuk menggembosi semangat, tetapi untuk menguji seberapa rasional ekspansi program ke depan.
Realisasi Anggaran vs Penerima Manfaat: Kesenjangan yang Tak Bisa Diabaikan
Data bulanan menunjukkan realisasi anggaran MBG melonjak konsisten: dari Rp19,55 triliun pada Januari menjadi Rp134,19 triliun di Agustus. Namun pola penerima manfaat nutrisi tidak seindah grafik anggaran. Jumlah penerima naik dari 52,4 juta (Januari) hingga 63,3 juta (Juni), lalu turun menjadi 56,9 juta pada Juli dan sekitar 57 juta pada akhir Agustus. Artinya, ketika uang mengalir lebih deras, jangkauan penerima justru menyusut. Kepala BGN menyebut realisasi penerima manfaat mencapai 56,99 juta atau 76,45% dari target 74,56 juta jiwa per 31 Agustus. Secara fiskal, ini bisa dibaca sebagai refocusing: daftar sekolah dan satuan penerima dipangkas bila tak memenuhi kriteria program. Namun bagi publik, tren ini menimbulkan kesan efisiensi yang mahal: lebih banyak anggaran dibelanjakan untuk menjangkau lebih sedikit orang. Pertanyaannya, apakah penajaman sasaran sudah diimbangi dengan bukti peningkatan kualitas layanan gizi di titik penerima?
Reformasi Badan Gizi Nasional: Pengawasan Ketat dengan Biaya Sosial
Badan Gizi Nasional (BGN) menjawab anomali tersebut lewat reformasi agresif. Selama delapan bulan, BGN memperketat kelayakan higiene dan sanitasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bahkan menutup 1.200 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Kepala SPPG kini wajib mengawasi langsung proses memasak agar prosedur keamanan pangan dijalankan secara ketat. Di satu sisi, langkah ini tepat: program makan bergizi gratis tidak boleh berkompromi terhadap keamanan pangan dan standar kualitas. Di sisi lain, penutupan SPPG berarti ada wilayah yang sementara kehilangan akses layanan, terutama kawasan tertinggal dan daerah dengan stunting tinggi yang justru diprioritaskan. Reformasi BGN memaksa kita menerima trade-off: pengawasan yang lebih kuat berpotensi menurunkan jumlah penerima dalam jangka pendek. Masalahnya, pemerintah belum banyak bicara soal mitigasi, misalnya percepatan sertifikasi dapur atau dukungan teknis bagi SPPG yang tersingkir.
Anggaran 2027: Ekspansi Ambisius, Risiko Repetisi Masalah Lama
Persetujuan pagu anggaran BGN sebesar Rp240,20 triliun untuk tahun 2027 menandai lonjakan besar dari realisasi sekitar Rp134,2 triliun per Agustus. Dari total itu, Rp232,88 triliun dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional, dengan sekitar Rp232,50 triliun khusus bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Targetnya pun ambisius: 72.464.886 penerima manfaat, terdiri dari 60.599.777 anak sekolah dan 11.865.109 dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan alokasi masing-masing Rp198,96 triliun dan Rp33,54 triliun. Kepala BGN menegaskan fokus ke depan bukan sekadar mengejar jumlah penerima, tetapi memastikan makanan tepat sasaran dan berdampak pada status gizi. Namun jika pola 2026 berlanjut—anggaran naik, penerima berfluktuasi—maka ekspansi ini berisiko mengulang problem efektivitas. Tanpa pemetaan lebih tajam, terutama di wilayah 3T, porsi besar anggaran bisa habis di kantong penerima yang sama, sementara kelompok paling rentan tetap tertinggal.
Kesimpulan: Dari Angka ke Dampak Nyata
Realisasi anggaran MBG yang tembus Rp139,77 triliun dan rencana pagu Rp240,20 triliun menunjukkan komitmen fiskal yang tak bisa dianggap kecil. Sebagai program prioritas Presiden Prabowo, makan bergizi gratis sudah menjadi salah satu instrumen utama negara dalam memerangi stunting dan ketimpangan gizi. Namun komitmen anggaran tidak otomatis berarti keberhasilan kebijakan. Fluktuasi penerima manfaat, penutupan SPPG, dan refocusing sekolah penerima menunjukkan bahwa program masih berada dalam fase penataan yang menyakitkan, terutama bagi kelompok yang aksesnya terputus sementara. Jalan ke depan seharusnya jelas: BGN perlu membuktikan bahwa pengawasan ketat menghasilkan kualitas layanan lebih baik, bukan sekadar angka sertifikasi. Pemerintah dan legislatif, yang sudah menyetujui pagu jumbo, wajib menuntut indikator dampak yang terang: penurunan stunting, perbaikan status gizi, dan pemerataan penerima manfaat nutrisi. Tanpa itu, program makan bergizi gratis berisiko menjadi sekadar proyek besar yang dipenuhi angka, tetapi miskin hasil nyata.
