Capaian Besar, Masalah Struktural yang Tak Bisa Diabaikan
Program makan bergizi gratis adalah skema bantuan pangan pemerintah yang menyediakan makanan siap santap bernutrisi melalui jaringan dapur pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) bagi anak sekolah dan kelompok sasaran, dengan tujuan mengurangi kekurangan gizi, mendukung proses belajar, dan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari sekitar wilayah layanan.
Di atas kertas, program makan bergizi gratis tampak mengesankan: di Sumatera Selatan saja, sudah ada 2.036.667 penerima manfaat di 17 kabupaten/kota, didukung sekitar 800 SPPG yang beroperasi. Namun di balik angka besar ini, kesenjangan pemerataan nutrisi daerah belum terselesaikan. Masih ada wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau, sementara di saat sama struktur distribusi SPPG membengkak secara tak terkendali di tingkat nasional. Ketika fokus pemerintah dan publik terpukau oleh besarnya jangkauan, masalah tata kelola, distribusi SPPG tidak merata, dan kualitas layanan justru terancam tenggelam. Program ini sedang berada di persimpangan: tetap jadi kebijakan populis berbasis hitungan kuantitas, atau bertransformasi menjadi intervensi gizi yang adil dan berkelanjutan.
Sumsel: Dua Juta Penerima, Sepuluh Dapur Gizi Disuspensi
Sumsel kerap disebut sebagai contoh keberhasilan program makan bergizi gratis. Lebih dari dua juta warga, terutama pelajar, tercatat sudah menerima layanan di 17 kabupaten/kota dengan dukungan sekitar 800 dapur gizi atau SPPG yang beroperasi. Namun, jika ditelisik lebih dekat, keberhasilan ini retak di sisi kualitas dan pemerataan. Masih ada wilayah yang belum terlayani penuh, sementara sebagian dapur yang sudah berdiri bahkan belum layak beroperasi.
Fakta paling telanjang: sepuluh dapur gizi disuspensi sementara karena belum memenuhi standar operasional, mulai dari infrastruktur, pengelolaan limbah, hingga standar kebersihan dan kewajiban memiliki IPAL serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Keputusan ini tepat dari sisi keamanan pangan, tetapi menyingkap kelemahan perencanaan. Pemerintah seolah lebih cepat membuka titik layanan dibanding memastikan dapur siap memenuhi standar. Di satu sisi, pemerataan nutrisi daerah didorong lewat perluasan SPPG; di sisi lain, penghentian layanan di sepuluh dapur membuat akses gizi anak di sekitar titik itu kembali terputus. Kontradiksi ini menunjukkan bahwa tanpa manajemen mutu yang ketat, ekspansi hanya melahirkan tambal sulam, bukan perlindungan gizi yang andal.
Sinjai: Ketidakadilan Distribusi dan Krisis Kepercayaan Warga
Jika Sumsel menggambarkan masalah standar dan infrastruktur, Sinjai memotret persoalan lain: keadilan distribusi dan transparansi informasi. Sejumlah orang tua di kabupaten ini mempertanyakan mengapa pada Selasa, 18 Agustus 2026, sekolah anak mereka tidak menerima makanan bergizi gratis, sementara sekolah lain tetap mendapat penyaluran meski bertepatan dengan hari libur. Ketimpangan perlakuan ini menyentuh inti kritik: distribusi SPPG tidak merata bukan hanya soal jarak dan jumlah dapur, tetapi juga soal keputusan siapa yang dilayani dan kapan.
Aktivis lokal Saifullah menilai Koordinator Wilayah SPPG gagal memberi penjelasan transparan kepada orang tua, sehingga ia mendesak evaluasi koordinator wilayah segera dilakukan. Diamnya Korwil saat dikonfirmasi media memperdalam krisis kepercayaan. Ketika alasan teknis disembunyikan, kebijakan tampak sewenang-wenang. Orang tua wajar mempertanyakan mengapa distribusi di hari libur bisa berlangsung untuk sebagian sekolah, tetapi tanggal 17 Agustus dihentikan dengan alasan hari libur yang sama. Tanpa evaluasi koordinator wilayah yang serius, standar operasional di atas kertas akan kalah oleh praktik lapangan yang sarat kompromi dan berpotensi diskriminatif. Program makan bergizi gratis akhirnya dinilai bukan sebagai hak, melainkan ‘keberuntungan’ yang datang dan pergi tanpa logika yang jelas.
Ledakan 6.877 Titik SPPG: Inefisiensi dan Ketimpangan Baru
Masalah pemerataan nutrisi daerah tidak bisa dilepaskan dari soal tata ruang SPPG secara nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan mengungkapkan, dari rencana awal sekitar 21.000 titik SPPG, jumlah yang tercatat kini mencapai 27.877 titik, membengkak 6.877 titik dari target. Lonjakan ini bukan sekadar selisih angka, tapi indikasi distorsi perencanaan yang serius. Apalagi ada dugaan praktik jual-beli titik SPPG yang membuat penyebaran dapur terkonsentrasi di pulau tertentu, sementara wilayah lain kekurangan.
Setiap dapur SPPG mendapatkan insentif harian; ketika jumlah titik melampaui rencana, potensi pemborosan anggaran disebut bisa lebih dari Rp1 triliun per bulan. Di sinilah paradoksnya: dana publik mengucur deras ke wilayah yang sudah padat SPPG, sedangkan daerah terpencil terus berteriak soal akses. Pemerintah merespons dengan menyiapkan penataan ulang dalam satu bulan, termasuk moratorium pembukaan titik dan dapur baru, serta penataan kembali seluruh titik yang sudah terdaftar untuk disesuaikan dengan kapasitas layanan dan jumlah penerima di tiap wilayah. Kebijakan ini penting, tetapi jika tidak dibarengi evaluasi koordinator wilayah dan mekanisme pengawasan independen, penataan ulang berisiko menjadi sekadar koreksi angka, bukan perbaikan keadilan distribusi.
Menuju Program yang Adil: Restrukturisasi Bukan Sekadar Pangkas Titik
Pemerintah berjanji melakukan restrukturisasi program makan bergizi gratis: penataan ulang dalam satu bulan, moratorium titik baru, efisiensi anggaran tanpa mengurangi target pemenuhan gizi, serta refocusing penerima manfaat agar lebih tepat sasaran. Di Sumsel, pemerintah daerah menyiapkan upaya pemerataan layanan, penambahan dapur, peningkatan infrastruktur, dan pengawasan standar kebersihan sebagai tantangan utama ke depan. Di atas kertas, paket solusi ini terlihat menyeluruh. Namun kunci keberhasilan bukan di dokumen, melainkan di pelaksanaan.
Ada beberapa pelajaran yang mestinya diambil. Pertama, evaluasi koordinator wilayah tidak bisa lagi menjadi wacana; kasus Sinjai membuktikan bahwa ketertutupan informasi di level ini langsung memukul kepercayaan publik. Kedua, pengembangan SPPG harus didahului pemetaan menyeluruh kebutuhan gizi lintas daerah, bukan mengikuti peluang insentif atau kedekatan politik. Ketiga, kualitas tidak boleh dikorbankan demi kuantitas: sepuluh dapur gizi disuspensi di Sumsel adalah peringatan bahwa standar kebersihan dan pengelolaan limbah harus dipenuhi sejak awal, bukan setelah masalah muncul. Kesimpulannya, program ini hanya akan layak dipertahankan jika berani bergeser dari logika “sebanyak mungkin titik” ke logika “seadil dan seaman mungkin porsi gizi” untuk setiap anak, di mana pun ia bersekolah.
