Apa Itu Program Makan Bergizi Gratis dan Mengapa Anggarannya Dipersoalkan?
Program Makan Bergizi Gratis adalah program bantuan pangan bergizi berskala nasional yang menyasar peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan tujuan memenuhi kebutuhan gizi harian kelompok rentan melalui penyediaan makanan bergizi yang terstandar, terjadwal, dan didukung pendanaan besar dari APBN agar dapat menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh wilayah secara berkelanjutan. Inti persoalan hari ini: anggaran MBG untuk bantuan pemerintah dipangkas Rp30 triliun dari Rp262,5 triliun menjadi Rp232,5 triliun, namun target penerima manfaat tetap 72,46 juta orang. Di atas kertas, ini terdengar efisien. Tetapi tanpa perincian biaya per penerima dan desain layanan di lapangan, publik wajar curiga pengurangan anggaran akan berakhir pada kualitas menu yang merosot, jatah hari yang dipangkas, atau distribusi yang timpang. Di sinilah transparansi dan perhitungan realistis diuji.
Anggaran MBG 2027: Turun Rp30 Triliun, Target Tetap 72,46 Juta Orang
Badan Gizi Nasional mempertahankan target 72.464.886 penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis pada 2027 meski alokasi bantuan pemerintah untuk program ini turun dari Rp262,5 triliun menjadi Rp232,5 triliun. Secara total, pagu anggaran BGN 2027 ditetapkan Rp240,20 triliun, dengan Rp232,88 triliun untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional dan Rp7,33 triliun untuk Program Dukungan Manajemen. Dari porsi pemenuhan gizi itu, Rp232,50 triliun atau 99,84 persen dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis. Angkanya tampak mengesankan, tetapi sebelumnya anggota parlemen telah menyoroti bahwa anggaran MBG meningkat dari Rp218,772 triliun pada 2026 menjadi Rp232,503 triliun pada 2027, sementara target penerima justru turun dari 74,56 juta menjadi 72,46 juta orang. Pertanyaannya: kini ketika terjadi pemangkasan Rp30 triliun, bagaimana logika perhitungan target penerima itu masih bisa dipertahankan tanpa mengorbankan kualitas layanan?
Siapa Saja Penerima Manfaat Nasional dan Seberapa Besar Biaya per Anak?
BGN menyasar 72,46 juta penerima manfaat nasional yang tersebar di seluruh wilayah, dengan komposisi 60.599.777 peserta didik dan 11.865.109 ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. Peserta didik yang dimaksud mencakup PAUD/RA/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK sederajat, SLB, dan santri. Secara prinsip, fokus pada kelompok ini sangat tepat karena mereka adalah kelompok rentan yang paling diharapkan mendapat dorongan gizi. Namun di balik skala besar itu, ada pertanyaan krusial: berapa sesungguhnya biaya Program Makan Bergizi Gratis per anak per tahun, dan apa saja komponennya? Dalam rapat, seorang anggota legislatif menyoroti bahwa rata-rata alokasi 2027 untuk anak sekolah mencapai sekitar Rp3.283.000 per anak per tahun dan mendesak penjelasan rinci dari BGN. Tanpa pemaparan komponen biaya, angka tersebut mudah dipersepsikan sebagai “menggelembung” di mata publik.
Tuntutan Transparansi Biaya Program: Publik Berhak Tahu Uang Mereka ke Mana
Sorotan utama parlemen bukan sekadar besarnya anggaran, tetapi buramnya transparansi biaya program. Seorang anggota Komisi IX meminta BGN menjelaskan secara terbuka komponen biaya Program Makan Bergizi Gratis per penerima manfaat, mengingat anggaran 2027 mencapai ratusan triliun rupiah. Dokumen yang disampaikan disebut belum menjawab hal mendasar: jumlah hari pemberian makan, unit cost makanan, biaya distribusi, indeks kemahalan wilayah, hingga komponen menu. Pernyataan tajam pun muncul: ada persepsi publik bahwa harga satu porsi diklaim Rp15.000, tetapi yang benar-benar sampai ke penerima hanya setara Rp6.000. Dengan skala anggaran seperti ini, Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh dikelola seperti kotak hitam. Tanpa transparansi, pemangkasan Rp30 triliun akan sulit diyakini sebagai efisiensi, dan lebih mudah dicurigai sebagai kompromi terhadap kualitas atau celah kebocoran.
Bisakah Efisiensi Anggaran dan Cakupan Nasional Berjalan Bersamaan?
BGN menyatakan akan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar layanan pemenuhan gizi tetap menjangkau semua kelompok sasaran, sekaligus memperkuat ekosistem pendukung program, mulai dari tata kelola, pemantauan dan pengawasan, rantai pasok, hingga mutu dan keamanan pangan. Kepala lembaga ini juga berharap rencana kerja dan anggaran 2027 disetujui agar pelaksanaan MBG dapat berlanjut secara optimal. Di atas kertas, tekad ini patut diapresiasi. Tetapi efisiensi bukan slogan, melainkan hasil dari kalkulasi terbuka: berapa biaya per porsi, berapa hari layanan, dan berapa porsi yang sanggup dibiayai dengan pagu Rp232,5 triliun. Selama angka-angka itu tidak dipublikasikan, klaim bahwa pemangkasan anggaran tidak memengaruhi cakupan nasional akan tetap sulit diuji. Program Makan Bergizi Gratis hanya akan berkelanjutan bila tiga syarat dipenuhi sekaligus: target realistis, manajemen biaya transparan, dan kualitas gizi yang tidak dikorbankan demi sekadar mengejar jumlah penerima.
