Eksplorasi emas Samadua: izin, ruang hidup, dan inti konflik
Konflik tambang emas Aceh Selatan di Samadua adalah persinggungan antara izin usaha pertambangan eksplorasi, klaim ruang hidup masyarakat, dan kecurigaan publik terhadap cara negara mengelola sumber daya alam dan lahan warga dalam satu wilayah administratif izin yang luas. PT Mineral Mega Sentosa (PT MMS) mengantongi IUP Eksplorasi Nomor 540/DPMPTSP/1272/IUP-EKS/2025 untuk tambang emas di Kecamatan Samadua dan menegaskan bahwa kegiatan mereka masih sebatas penyelidikan geologi, bukan operasi produksi maupun penambangan komersial. Namun, penerbitan izin seluas sekitar 739 hektare yang meliputi Gampong Subarang, Air Sialang Tengah, dan Lubuk Layu memicu penolakan Forum Peduli Aceh Selatan (ForPAS) dan keresahan warga yang merasa lahan perkebunan serta tanah adat mereka ikut terseret ke dalam peta izin. Intinya, ini bukan sekadar sengketa istilah, tetapi krisis kepercayaan.
Posisi PT MMS: eksplorasi sah dan klaim tidak menyentuh hak tanah
PT Mineral Mega Sentosa memposisikan diri sebagai pemegang izin eksplorasi yang sah, yang baru menjalankan tahap awal siklus pertambangan. Perusahaan menekankan bahwa seluruh aktivitas mereka saat ini berupa penyelidikan dan penelitian geologi untuk mengetahui potensi dan karakteristik sumber daya mineral, belum masuk ke tahap operasi produksi atau penambangan komersial. Kutipan yang perlu digarisbawahi: “Kegiatan perusahaan saat ini adalah melakukan penyelidikan dan penelitian untuk mengetahui potensi serta karakteristik sumber daya mineral. Kegiatan tersebut bukan merupakan kegiatan produksi atau penambangan secara komersial”. Perusahaan juga meluruskan tafsir soal WIUP 739 hektare: batas itu disebut hanya garis administratif, bukan tanda bahwa seluruh kawasan akan langsung diubah menjadi lahan tambang fisik, karena eksplorasi dilakukan bertahap sesuai kebutuhan teknis dan kondisi lapangan.
Poin lain yang diulang PT MMS adalah pemisahan tegas antara izin tambang dan hak atas tanah. IUP dan WIUP, kata mereka, bukan sertifikat kepemilikan tanah dan tidak menghapus hak masyarakat; hak warga atas tanah dinyatakan tetap melekat sesuai ketentuan pertanahan. Secara normatif, argumen ini benar: rezim izin pertambangan dan rezim pertanahan memang berbeda. Namun, perusahaan tampak terlalu percaya bahwa penegasan hukum tertulis cukup meredakan kekhawatiran praktis warga di lapangan. Dalam realitas banyak konflik tambang lokal, garis di peta izin sering menjadi pintu masuk perubahan drastis atas ruang hidup, meski status hukum hak atas tanah belum berubah di atas kertas.
ForPAS dan warga: lahan adat, transparansi, dan tudingan pintu belakang
Di sisi lain, ForPAS memandang tambang emas Aceh Selatan sebagai alarm dini konflik agraria dan tata kelola yang tertutup. Mereka menegaskan bahwa masalah utama bukan sekadar status “eksplorasi” yang secara administratif berbeda dengan IUP Operasi Produksi. Menurut ForPAS, pernyataan PT MMS tentang perbedaan terminologi IUP Eksplorasi dan izin penambangan memang benar, tetapi tidak menjawab kegelisahan warga tentang proses terbitnya izin, penentuan batas wilayah, dan nasib lahan masyarakat yang masuk dalam WIUP. ForPAS mengaku menerima informasi adanya lahan perkebunan warga serta tanah yang selama ini diklaim sebagai tanah adat yang disebut masuk dalam kawasan IUP. Mereka mengakui hal ini perlu diverifikasi objektif berdasarkan peta, koordinat, dan dokumen resmi, tetapi dari sudut pandang mereka, fakta bahwa warga mengetahui situasi itu “belakangan” sudah cukup menunjukkan minimnya konsultasi.
ForPAS mempersoalkan ketiadaan sosialisasi terbuka yang memadai kepada masyarakat yang menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut sebelum izin eksplorasi keluar. Mereka menolak logika “jelaskan setelah izin terbit” dan mengingatkan bahwa IUP Eksplorasi adalah pintu masuk menuju IUP Operasi Produksi, sehingga pengawasan publik harus dimulai sejak awal. Di sinilah konflik tambang lokal di Samadua menjadi cermin lebih luas: warga menuntut hak untuk tahu sebelum ruang hidup mereka masuk dalam dokumen negara, sementara perusahaan dan pemerintah cenderung memaknai partisipasi publik sebagai formalitas setelah keputusan besar diambil. Selama peta IUP tidak dibuka rinci beserta status setiap bidang tanah, tudingan bahwa proses ini seperti “pintu belakang” akan terus bergema, apa pun istilah hukum yang dipakai.
Desakan ke KPK: dari polemik izin ke dugaan korupsi kebijakan
Ketidakjelasan proses izin usaha pertambangan membuat ForPAS mengeskalasi persoalan ke level penegakan hukum. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri proses rekomendasi hingga penerbitan IUP Eksplorasi PT MMS di Aceh Selatan. Bagi ForPAS, IUP Eksplorasi bukan cek kosong; ini instrumen hukum yang dapat berujung pada izin operasi produksi, sehingga setiap tahap rekomendasi hingga penerbitan harus bebas dari gratifikasi dan konflik kepentingan. Mereka menilai adanya dugaan bahwa keputusan pemerintah dilakukan secara tertutup, sehingga layak diperiksa apakah ada keuntungan tertentu yang mengalir dalam proses itu. Selain KPK, ForPAS meminta Gubernur Aceh mengevaluasi IUP Eksplorasi PT MMS, termasuk proses penerbitan izin, status tanah masyarakat dan tanah adat, keterbukaan informasi, konsultasi publik, serta kepatuhan terhadap hukum pertambangan dan administrasi pemerintah.
Desakan serupa disampaikan agar Pemerintah Aceh dan instansi terkait tidak bersikap pasif terhadap polemik ini, melainkan melakukan evaluasi menyeluruh atas batas wilayah izin, status lahan masyarakat, klaim tanah adat, aspek lingkungan, dan pemenuhan ketentuan hukum dalam pelaksanaan IUP. Kutipan inti yang mencerminkan sikap ForPAS: “IUP Eksplorasi bukan cek kosong, tetapi pintu masuk menuju kemungkinan IUP Operasi Produksi. Karena itu, masyarakat berhak mengawasi sejak awal, terutama jika wilayah izin bersinggungan dengan tanah dan ruang hidup masyarakat”. Membawa KPK ke meja konflik menunjukkan bahwa bagi ForPAS, masalah Samadua bukan sekadar salah komunikasi, tetapi gejala kemungkinan korupsi kebijakan yang harus diusut sebelum terlambat.
Di balik istilah eksplorasi: apa yang harus dilakukan sekarang?
PT MMS mengingatkan bahwa untuk melangkah dari eksplorasi ke operasi produksi ada serangkaian proses panjang: mulai penyelidikan awal, evaluasi sumber daya, studi kelayakan, kajian lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), hingga pemenuhan persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Dari sudut pandang prosedur, garis besar ini benar. Namun, konflik di Samadua menunjukkan bahwa jika fase awal diisi dengan ketertutupan dan minim konsultasi, setiap tahapan setelahnya akan diselimuti kecurigaan. ForPAS mengingatkan agar persoalan status lahan dan klaim tanah adat diselesaikan sejak eksplorasi, bukan menunggu operasi produksi ketika investasi sudah terlanjur besar dan posisi tawar warga semakin lemah.
Ke depan, ada tiga langkah yang seharusnya tidak bisa ditawar jika konflik tambang lokal ini ingin diredam. Pertama, membuka peta dan koordinat WIUP beserta daftar bidang tanah yang terdampak, agar publik tahu persis apa yang diputuskan negara. Kedua, melakukan konsultasi publik ulang yang bermakna (bukan sekadar sosialisasi sepihak) di gampong-gampong yang masuk WIUP, dengan opsi revisi batas jika ditemukan lahan yang seharusnya dilindungi. Ketiga, membiarkan audit hukum dan, bila perlu, penyelidikan KPK berjalan untuk menjawab dugaan gratifikasi atau konflik kepentingan dalam penerbitan izin. Tanpa itu, perbedaan istilah antara IUP Eksplorasi dan izin penambangan akan tetap menjadi perdebatan kosong; yang menentukan adalah apakah warga merasa dihormati sebagai subjek, bukan sekadar objek kebijakan.
