Program Bedah Rumah: Ambisi Besar, Realisasi Masih Kecil
Program Bedah Rumah 2026 adalah inisiatif pemerintah untuk merenovasi rumah tidak layak huni menjadi hunian sehat dan aman bagi keluarga berpenghasilan rendah, dengan target ratusan ribu unit, namun hingga evaluasi terbaru realisasinya baru menyentuh sebagian kecil dari sasaran sehingga memunculkan pertanyaan serius tentang desain, kapasitas pelaksana, dan kesiapan ekosistem perumahan di daerah.
Capaian program bedah rumah 2026 baru sekitar 14,93% dari target 400.000 unit, menandakan jurang lebar antara ambisi dan kemampuan implementasi di lapangan. Pemerintah sendiri mengakui progres penyelesaian sangat bervariasi antarwilayah, dengan beberapa daerah sudah ratusan unit selesai, sementara daerah lain baru satu unit atau bahkan belum mencatat penyelesaian sama sekali. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan sekadar pada ketersediaan anggaran, tetapi pada kualitas tata kelola, kesiapan daerah, dan kemampuan eksekusi teknis. Tanpa koreksi cepat, program yang dimaksudkan sebagai solusi untuk rumah tidak layak huni berisiko berubah menjadi deretan angka target di atas kertas.
Tenaga Kerja Renovasi: Sempitnya Leher Botol di Lapangan
Kendala paling terasa dalam program bedah rumah 2026 adalah keterbatasan tenaga kerja renovasi yang terampil di daerah. Di atas kertas, anggaran dan skema pembiayaan mulai mengalir, tetapi di lapangan, jumlah tukang, mandor, dan penyedia jasa konstruksi yang mampu bekerja cepat dan sesuai standar masih jauh dari cukup. Akibatnya, banyak paket bedah rumah berjalan lambat, bahkan tertunda, meski penerima manfaat sudah ditetapkan.
Padahal, dari sisi pembiayaan, penyaluran KUR Perumahan untuk renovasi rumah sudah mencapai Rp13,55 triliun kepada 91.824 debitur per 18 Oktober 2026, bagian dari total Rp27,74 triliun yang telah disalurkan kepada 115.897 debitur atau 68,21% dari target pagu Rp40,67 triliun. Kutipan yang patut digarisbawahi: “Capaian itu menunjukkan bahwa pembiayaan perumahan berperan penting dalam mendorong kepemilikan rumah sekaligus menggerakkan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan dan renovasi hunian”. Artinya, uang dan permintaan kerja ada, tetapi kapasitas tenaga kerja konstruksi di banyak daerah belum mampu mengimbangi lonjakan kebutuhan.
Kendala Distribusi Material: Jalan Rusak, Harga Naik, Progres Melambat
Selain tenaga kerja, kendala distribusi material menjadi penghambat utama program bedah rumah 2026. Pemerintah daerah melaporkan masalah distribusi dan ketersediaan bahan bangunan, mulai dari akses jalan yang sulit, jarak jauh ke pemasok, hingga stok yang tidak stabil. Di wilayah terpencil, satu truk material yang terlambat bisa menghentikan pekerjaan berhari-hari. Konsekuensinya, jadwal pengerjaan molor dan biaya logistik membengkak, membuat paket bedah rumah yang seharusnya sederhana menjadi rumit dan mahal secara operasional.
Data pembiayaan menunjukkan bahwa dari sisi penyediaan, KUR Perumahan telah mengalir ke pengembang perumahan, pedagang bahan bangunan, dan penyedia jasa konstruksi dengan nilai Rp9,46 triliun kepada 3.883 debitur atau 52,97% dari target sisi penyediaan. Komposisi ini memperlihatkan bahwa ekosistem usaha bahan bangunan dan konstruksi mulai didorong, tetapi belum otomatis menjawab masalah logistik di daerah yang aksesnya sulit. Tanpa intervensi khusus pada rantai pasok—misalnya konsolidasi pengadaan, gudang satelit, atau kerja sama dengan pedagang lokal—kendala distribusi material akan terus menjadi leher botol yang menahan laju bedah rumah.
Respon Pemerintah: Tender Rakyat, KUR, dan PR Koordinasi Pusat–Daerah
Menyadari lambatnya progres, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa percepatan program harus dibarengi perbaikan sistem, penyederhanaan proses, dan penguatan koordinasi pusat–daerah. Program Bedah Rumah disebut sebagai salah satu program andalan Presiden Prabowo untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang layak. Untuk itu, Kementerian PKP mendorong inovasi seperti Tender Rakyat, yang dimaksudkan agar pelaksanaan lebih efektif, transparan, dan efisien, sekaligus mendekatkan proses pengadaan ke masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Di sisi pembiayaan, Maruarar mempercepat penyaluran KUR Perumahan hingga akhir tahun dengan sisa waktu sekitar dua bulan untuk mengamankan target capaian tahun berjalan. Ia meminta bank-bank Himbara, BPD, dan bank swasta meningkatkan kontribusi, karena KUR Perumahan disebut sebagai instrumen vital menuju target besar Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian PKP juga menyoroti pentingnya optimalisasi skema penjaminan dan subsidi suku bunga untuk memperluas akses KUR Perumahan dan memperkuat kapasitas penyediaan rumah. Namun, tanpa koordinasi yang lebih tegas dengan pemerintah daerah dan penguatan pengawasan di wilayah luas seperti Kabupaten Bogor yang mengeluhkan tantangan pengawasan, kebijakan pusat berisiko berhenti di level dokumen.
Kesimpulan: Bedah Rumah Harus Berpindah dari Target ke Kapasitas
Program bedah rumah 2026 memuat janji besar: mengubah rumah tidak layak huni menjadi hunian sehat dan layak bagi ratusan ribu keluarga. Namun capaian baru 14,93% dari target 400.000 unit menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada besarnya target, melainkan pada kapasitas tenaga kerja renovasi dan kendala distribusi material di daerah. Selama dua titik lemah ini tidak ditangani secara sistematis, tambahan anggaran dan skema pembiayaan hanya akan menambah tekanan tanpa mempercepat realisasi.
Ke depan, fokus kebijakan perlu bergeser dari sekadar mengejar angka ke penguatan ekosistem: pelatihan tukang lokal, insentif bagi penyedia jasa konstruksi di daerah, dukungan logistik bahan bangunan, dan koordinasi yang lebih tajam antara pusat dan daerah. Pembiayaan melalui KUR Perumahan sudah terbukti mampu menggerakkan ekonomi dan membantu masyarakat memperoleh serta memperbaiki hunian. Tantangannya sekarang adalah memastikan setiap rupiah yang keluar berujung pada satu rumah yang benar-benar berubah menjadi hunian sehat, bukan sekadar menambah statistik penyaluran kredit.
