Anggaran keselamatan maritim adalah garis hidup penumpang, bukan pos penghematan
Anggaran keselamatan maritim adalah alokasi dana negara yang dirancang khusus untuk mendukung sistem keselamatan pelayaran, termasuk pengawasan kapal, infrastruktur SAR, serta kesiapan Basarnas, KPLP, dan Polair dalam merespons kecelakaan laut secara cepat dan efektif demi melindungi nyawa penumpang dan awak kapal. Ketika pos ini diperlakukan sebagai ruang penghematan, pesan politiknya sederhana namun berbahaya: efisiensi fiskal ditempatkan di atas hak warga untuk selamat bepergian. Inilah latar kegelisahan para legislator yang menuntut pemulihan pendanaan serta evaluasi menyeluruh sistem keselamatan pelayaran nasional menyusul serangkaian kecelakaan kapal, dari Masalembo hingga terbaliknya KM Virgo Transport 8 yang memaksa tim SAR gabungan bekerja keras mengevakuasi ratusan korban di tengah gelombang tinggi.
Serangkaian kecelakaan kapal memaksa DPR menantang status quo keselamatan pelayaran
Tragedi KM Virgo Transport 8 menjadi titik pecah: kapal rute Surabaya–Kalimantan ini karam setelah dihantam gelombang tinggi, memicu tuntutan Komisi V DPR untuk perombakan total sistem keselamatan pelayaran nasional. Di Jakarta, Zigo Rolanda menegaskan bahwa keselamatan nyawa penumpang adalah prioritas mutlak yang tak bisa ditawar, sembari memantau perkembangan evakuasi korban pada 14 September 2026. Sikap ini menunjukkan bahwa insiden berulang bukan lagi diperlakukan sebagai musibah alam, melainkan gejala sistem yang rapuh. Komisi V mendesak investigasi menyeluruh, dari kelaikan kapal hingga efektivitas mitigasi darurat saat insiden berlangsung, serta audit fasilitas keselamatan seluruh armada oleh Kementerian Perhubungan dan Ditjen Perhubungan Laut. Dorongan politik ini adalah pengakuan telat bahwa standar di atas kertas belum menjamin praktik keselamatan di laut.
Basarnas, nelayan, dan jarak tujuh jam yang menelan risiko nyawa
Di lapangan, problem respons kecelakaan laut terlihat telanjang. Bambang Haryo Soekartono mencontohkan evakuasi kecelakaan kapal di Perairan Masalembo, di mana Basarnas membutuhkan waktu tujuh jam untuk menjangkau penumpang yang tenggelam. Dalam kecelakaan, tujuh jam bukan sekadar angka, melainkan perbedaan antara penumpang yang sempat diselamatkan atau hilang. Legislator ini membandingkan dengan penanganan kecelakaan di Filipina dan Jepang yang relatif lebih cepat berkat kekuatan yang lebih siap dan mumpuni. Ia mendorong Basarnas memperbaiki peran aktifnya dan menyusun regulasi agar nelayan lokal dilibatkan sebagai unsur tim penyelamat, mengingat pada kasus di Gilimanuk dan Sulawesi Utara, 80 hingga hampir 100 persen proses penolongan dilakukan oleh nelayan, dengan korban tewas nelayan hanya satu orang.
Sistem keselamatan pelayaran: regulasi kuat, implementasi dan pendanaan lemah
Bambang Haryo mengapresiasi bahwa regulasi keselamatan perhubungan laut sudah mengacu aturan internasional dan mengatur peran dua instansi untuk mengawasi implementasi keselamatan. Namun fakta kecelakaan berulang menunjukkan bahwa regulasi yang kuat tidak otomatis berarti sistem keselamatan pelayaran yang bekerja. Komisi V meminta pemerintah mengaudit fasilitas keselamatan seluruh armada dan memperketat izin berlayar berbasis data cuaca akurat dari BMKG, serta menjamin layanan medis, bantuan logistik, dan pendampingan psikologis bagi para penyintas. Di pelabuhan, Bambang mendorong peningkatan fasilitas untuk memperketat muatan penumpang dan barang, yakin langkah ini akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap transportasi laut. Tanpa pendanaan memadai untuk Basarnas, KPLP, dan Polair, mandat regulatif ini berisiko tetap menjadi daftar keinginan, bukan kapasitas nyata di lapangan.
Menunggu KNKT sembari menguatkan operasi SAR, bukan menunda anggaran
Komisi V DPR berkomitmen mengawal evaluasi dan investigasi insiden KM Virgo Transport 8 hingga tuntas, sambil menanti hasil resmi KNKT untuk menjawab apakah tenggelamnya kapal murni karena cuaca atau ada faktor lain. Sikap menunggu ini penting untuk kejelasan sebab, tapi tidak boleh menjadi alasan menunda penguatan operasi penyelamatan SAR. ZigoRolanda mengapresiasi respons cepat tim SAR gabungan, TNI, dan Polri dalam upaya penyelamatan korban, namun kecepatan dan jangkauan operasi SAR tetap bergantung pada kapasitas armada, peralatan, dan jumlah personel yang bekerja di laut. Ketika diskursus politik menyentuh pemotongan anggaran keselamatan maritim, pertanyaan yang harus dijawab terang adalah: apakah negara bersedia memangkas kemampuan Basarnas, KPLP, dan Polair untuk bergerak cepat demi efisiensi, sementara setiap menit keterlambatan dapat berharga satu nyawa? Jawaban etisnya seharusnya tidak.”
