Stunting sebagai cermin kualitas pembangunan keluarga
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, penyakit berulang, dan pengasuhan yang tidak memadai, yang menyebabkan tinggi badan tidak sesuai umur serta mengganggu perkembangan kognitif, kesehatan jangka panjang, dan produktivitas ketika dewasa sehingga menjadikannya indikator penting kualitas pembangunan keluarga dan layanan dasar kesehatan. Di balik angka prevalensi stunting regional, sesungguhnya kita sedang membaca rapor tentang bagaimana sebuah daerah mengelola gizi, pendidikan, sanitasi, dan perlindungan sosial. Karena itu, program penurunan stunting tidak boleh dipandang sebagai urusan teknis sektor kesehatan semata, melainkan agenda politik kesejahteraan yang menuntut keberanian pemimpin daerah untuk mengubah cara kerja birokrasi dan menggandeng keluarga sebagai aktor utama.
Mataram Barat: Zero stunting daerah bukan sekadar angka
Kelurahan Mataram Barat mengklaim berhasil mempertahankan kondisi zero stunting atau nol kasus sejak 2024 hingga sekarang. Capaian ini sering dipuji sebagai bukti keberhasilan program penurunan stunting, tetapi pelajaran utamanya justru ada pada cara mereka menjaga kualitas data dan koordinasi. Pemerintah kelurahan mengakui masih ada kendala pendataan ketika warga luar wilayah menumpang layanan posyandu, sampai sempat muncul satu kasus yang ternyata berdomisili di Lombok Timur. Respons lurah yang menegaskan pentingnya verifikasi domisili dan penegasan kepada kader agar memisahkan data tamu dari warga setempat menunjukkan bahwa zero stunting daerah hanya bermakna jika didukung monitoring stunting posyandu yang rapi, jujur, dan tidak tergoda mempercantik angka. Tanpa disiplin data seperti ini, klaim keberhasilan mudah berubah menjadi ilusi administratif.
Sulawesi Barat: Pastipadu dan dilema kunjungan posyandu
Di Sulawesi Barat, pemerintah provinsi menggelar evaluasi mendalam Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu) di kantor gubernur pada 19 Oktober 2026. Hasilnya impresif di atas kertas: berdasarkan data e-PPGBM, prevalensi stunting berhasil ditekan dari 35 persen menjadi 26 persen. Penurunan anak tidak sekolah dan kemiskinan ikut menguatkan bahwa strategi intervensi stunting yang terintegrasi dengan isu sosial lain memang lebih efektif. Namun Sekda menyoroti rapor merah pada kunjungan balita ke posyandu yang baru sekitar 70 persen, berisiko mengaburkan gambaran riil kondisi anak di lapangan. Kutipan tegas bahwa stunting, kemiskinan, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak adalah “lingkaran masalah yang penanganannya tidak boleh dilakukan secara parsial” menunjukkan kesadaran bahwa tanpa pendekatan terkoordinasi lintas OPD dan tanpa menghilangkan ego sektoral, angka 26 persen bisa saja hanya cerminan data yang belum lengkap, bukan realitas yang aman.
Lombok Timur: Banyak program, prevalensi masih tinggi
Berbeda dengan Mataram Barat dan Sulawesi Barat, Lombok Timur memberi contoh pahit bahwa banyak program penurunan stunting tidak otomatis menurunkan angka. Berbagai intervensi telah digencarkan pemerintah kabupaten, tetapi data Survei Kesehatan Indonesia menunjukkan prevalensi stunting di kabupaten ini masih 33 persen, di atas rata-rata NTB 29 persen. Menariknya, data e-PPGM/SIGIZI KIA mencatat prevalensi 22,40 persen pada 2025 dan turun menjadi 18,4 persen pada Agustus 2026. Kontras dua angka ini mengingatkan bahwa perbedaan sumber data bisa membuat daerah tampak berhasil di satu laporan, stagnan di laporan lain. Pejabat pusat mengingatkan bahwa masalah stunting tidak bisa diatasi satu instansi dan harus melibatkan keluarga, mulai dari remaja, calon pengantin, hingga masa kehamilan dan pengasuhan anak. Di sini tampak jelas: tanpa keselarasan data, pendekatan berbasis keluarga, dan kolaborasi yang hidup di luar ruang rapat, program mudah berhenti sebagai seremonial.
Pelajaran lintas wilayah: koordinasi, posyandu, dan keluarga
Tiga wilayah ini menyampaikan satu pesan: keberhasilan program penurunan stunting ditentukan oleh koordinasi, bukan sekadar jumlah kegiatan. Mataram Barat menunjukkan bahwa zero stunting daerah membutuhkan pendataan posyandu yang teliti dan keberanian memisahkan kasus luar wilayah agar prevalensi stunting regional tidak bias. Sulawesi Barat mengajarkan pentingnya integrasi Pastipadu, pembenahan dashboard digital, dan peningkatan kunjungan posyandu agar pemantauan tidak timpang. Lombok Timur menegaskan bahwa penanganan stunting harus dimulai sebelum pernikahan, berlanjut sepanjang kehamilan dan masa tumbuh kembang, dengan gotong royong berbagai mitra serta gerakan orang tua asuh cegah stunting. Kesimpulannya, target nasional hanya realistis jika daerah berani menyatukan data, menguatkan posyandu sebagai tulang punggung monitoring, dan menjadikan keluarga bukan objek bantuan, melainkan mitra utama perubahan.
