Angka yang mengubah sudut pandang
Perbandingan skala pengelolaan sekolah adalah cara melihat bagaimana luas wilayah dan sebaran lembaga pendidikan membentuk tantangan pemerintah dalam menyediakan layanan belajar. Dalam pidato pada perayaan HUT Partai NasDem di Jakarta, Rabu, 11 November 2026, Presiden Prabowo Subianto membandingkan sekitar 300 sekolah di Singapura dengan sekitar 300.000 sekolah yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia. Angka itu bukan ukuran mutu: jumlah sekolah yang lebih besar tidak otomatis berarti pendidikan lebih baik, sebagaimana jumlah yang lebih kecil tidak mengurangi pencapaian negara lain. Namun, perbandingan pendidikan tersebut menegaskan bahwa mengelola sistem pendidikan Indonesia berarti menghadapi tugas dengan skala dan sebaran yang jauh lebih rumit. Karena itu, angka Prabowo paling berguna sebagai pengingat tentang kompleksitas, bukan sebagai alasan untuk mengabaikan kekurangan atau menutup diri dari pelajaran yang dapat diambil dari luar.

Jarak bukan satu-satunya tantangan
Tantangan yang disorot Prabowo bukan semata-mata jumlah sekolah. Ia menyebut ada sekolah di kawasan pegunungan dan pulau terpencil, sementara jumlah 300.000 itu belum mencakup madrasah serta sekolah agama yang berada dalam pembinaan Kementerian Agama. Artinya, membahas pendidikan Indonesia menuntut perhatian pada keragaman kondisi yang harus dijangkau, bukan hanya membandingkan angka di atas kertas. Mengelola sekolah yang tersebar di wilayah sulit memiliki persoalan berbeda dari mengatur lembaga yang terkonsentrasi di kawasan yang mudah dijangkau. Karena itu, skala besar semestinya mendorong perencanaan dan perhatian yang sepadan terhadap kebutuhan yang beragam. Pernyataan tersebut juga mengingatkan bahwa capaian sistem pendidikan tidak layak dinilai dengan satu ukuran sederhana, apalagi jika kondisi geografis dan cakupan lembaganya berbeda.
Menghormati tanpa merasa rendah diri
Prabowo mengaitkan kecenderungan sebagian masyarakat mengagumi negara lain dengan pengalaman panjang Indonesia sebagai bangsa yang pernah dijajah. Dalam pidatonya, ia mengingatkan agar kekaguman terhadap kualitas pendidikan Singapura tidak membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada kemampuan bangsa sendiri. Pesan ini patut diterima dengan dua sikap sekaligus: terbuka untuk belajar dan tetap jernih menilai pekerjaan rumah di dalam negeri. Menghormati sekolah Singapura tidak berarti harus mengecilkan potensi Indonesia; sebaliknya, kebanggaan nasional juga tidak semestinya menjadi tameng dari kritik. Angka jumlah sekolah memberi konteks tentang besarnya tanggung jawab, tetapi bukan jawaban atas persoalan mutu. Perbandingan yang sehat bukan perlombaan untuk menyebut siapa lebih unggul, melainkan cara mengenali perbedaan tantangan dan menentukan apa yang perlu diperbaiki.
Skala besar harus menjadi tanggung jawab
Inti pernyataan Prabowo bukan bahwa Indonesia otomatis lebih baik karena mengelola jauh lebih banyak sekolah. Intinya, angka tersebut menunjukkan beban koordinasi yang besar dan kondisi lapangan yang tidak seragam. Kekaguman kepada negara lain dapat membuka ruang belajar, tetapi berubah menjadi sikap keliru bila membuat masyarakat meremehkan potensi sendiri. Begitu pula, menyebut skala tantangan tidak cukup jika dipakai hanya untuk membanggakan besarnya negara. Perbandingan jumlah sekolah seharusnya mendorong penilaian yang lebih adil: mengakui kompleksitas pengelolaan, tetap menghormati capaian Singapura, dan tidak menjadikan kebanggaan sebagai pengganti evaluasi. Kesimpulannya, pendidikan Indonesia perlu dibicarakan dengan percaya diri sekaligus kritis—sebab tantangan yang besar menuntut tanggung jawab yang sama besarnya.






