Perbandingan yang Mengukur Skala Tantangan
Perbedaan skala pengelolaan sekolah adalah gambaran tentang betapa beragamnya tantangan pendidikan di negara kepulauan dibandingkan di negara yang wilayah dan jaringannya lebih kecil. Presiden Prabowo Subianto mengangkat perbandingan itu dalam pidato utama pada puncak peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu, 11 November 2026. Ia menyebut sekitar 300.000 sekolah yang dikelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, berhadapan dengan sekitar 300 sekolah dasar, menengah, dan taman kanak-kanak di Singapura. Angka tersebut bukan ukuran mutu belajar; fungsinya lebih tepat sebagai pengingat tentang cakupan kerja pemerintah. Menjadikan pendidikan Singapura sebagai rujukan boleh saja, tetapi perbandingan yang mengabaikan luas wilayah dan keragaman kondisi Indonesia berisiko mengubah kekaguman menjadi rasa rendah diri.

Jumlah Sekolah Bukan Ukuran Mutu
Prabowo mengatakan sekolah-sekolah di Indonesia tersebar hingga kawasan pegunungan dan pulau terpencil. Jumlah itu, menurutnya, belum mencakup madrasah dan sekolah agama yang dibina Kementerian Agama. Perbedaan jumlah sekolah dengan Singapura menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menghadapi beban koordinasi yang luas dan kondisi layanan yang tidak seragam. Namun, besarnya skala bukan alasan untuk menganggap mutu pendidikan Indonesia tidak dapat meningkat; begitu pula, banyaknya sekolah dengan sendirinya tidak membuktikan keberhasilan. Perbandingan yang berguna seharusnya membuat publik melihat dua hal sekaligus: rujukan luar dapat memberi pelajaran, sedangkan konteks geografis dan jangkauan layanan menentukan rumitnya penerapan kebijakan. Di sinilah angka jumlah sekolah membantu menjelaskan tantangan, bukan menetapkan siapa yang lebih unggul.
Kagum Tanpa Kehilangan Kepercayaan Diri
Pesan Prabowo pendidikan tidak berhenti pada hitungan sekolah. Ia mengingatkan bahwa sebagian masyarakat terlalu mengagumi pencapaian negara lain hingga kurang menyadari kemampuan bangsanya sendiri. Ia mengaitkan kecenderungan merasa rendah diri itu dengan pengalaman panjang Indonesia sebagai bangsa yang pernah dijajah. Latar sejarah tersebut patut menjadi bahan refleksi, tetapi bukan satu-satunya penjelasan atas kebiasaan membandingkan diri. Yang lebih penting, rasa percaya diri nasional perlu berpijak pada upaya memperbaiki layanan, bukan pada penolakan terhadap kritik atau pelajaran dari luar. Menghormati capaian Singapura dan mengakui kerumitan pengelolaan di dalam negeri dapat berjalan bersamaan. Sikap itu lebih produktif daripada menjadikan perbandingan sebagai kompetisi kebanggaan.
Tantangan Besar Menuntut Ukuran yang Tepat
Prabowo juga menggambarkan luas Indonesia sebagai sebanding dengan kawasan Eropa yang terdiri atas sekitar 30 negara. Gambaran itu memperkuat pokok argumennya: satu pemerintahan harus mengelola layanan publik di wilayah yang besar dan beragam. Karena itu, membandingkan pendidikan Indonesia dengan negara lain hanya lewat hasil akhir atau reputasi akan memberi gambaran yang timpang jika skala dan kondisi pelaksanaannya diabaikan. Namun, kompleksitas bukan pembebasan dari tuntutan hasil. Justru karena jangkauannya luas, keberhasilan perlu dinilai dengan perhatian pada akses dan mutu di berbagai wilayah. Perbandingan Prabowo berguna sebagai koreksi terhadap sikap minder, tetapi tidak seharusnya menjadi alasan untuk berpuas diri.
Kesimpulannya, angka 300.000 sekolah berhadapan dengan sekitar 300 sekolah Singapura menjelaskan perbedaan skala, bukan menentukan kualitas kedua sistem. Kekaguman pada pendidikan Singapura tetap dapat menjadi sumber pembelajaran, sementara kepercayaan pada potensi Indonesia perlu diwujudkan lewat perbaikan yang menjangkau sekolah di kota, pegunungan, dan pulau terpencil. Menghormati capaian bangsa lain tanpa melupakan konteks dan kemampuan sendiri adalah cara yang lebih jernih untuk membahas masa depan pendidikan.






