Krisis Gaji Buruh Konstruksi di Proyek SPPG Jambi: Masalah Tata Kelola, Bukan Sekadar Administrasi
Krisis gaji buruh konstruksi dalam proyek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jambi adalah situasi ketika pekerja bangunan yang menyelesaikan pembangunan gedung dapur makan bergizi gratis tidak menerima upah dan pembayaran material selama berbulan-bulan, meski proyek fisik dinyatakan rampung, sehingga memunculkan dugaan kuat adanya masalah tata kelola, pertanggungjawaban kontraktor, dan lemahnya pengawasan anggaran dalam program pemenuhan gizi masyarakat. Ini bukan sekadar keterlambatan administratif; ini bentuk penindasan terhadap kelompok kerja paling rentan yang ironisnya justru menopang bangunan program sosial unggulan. Para buruh di Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi, mengaku tujuh bulan berlalu sejak gedung SPPG selesai 100 persen, namun upah borongan dan kewajiban pembayaran material belum diterima dan nilainya disebut miliaran rupiah. Ketika hak dasar pekerja diabaikan, klaim keberhasilan program gizi menjadi kehilangan moralnya.
PT Hutama Karya dan Rantai Proyek yang Membisu
Proyek SPPG Jambi di Sengeti merupakan bagian dari Paket Gedung SPPG 1 wilayah Sumatra, dengan pelaksanaan fisik dipercayakan kepada BUMN konstruksi PT Hutama Karya dan konsultan pengawasan disebut dilakukan oleh PT Tata Karya. Begitu pembangunan rampung, persoalan gaji meledak: para pekerja mengklaim upah borongan belum terbayar, material yang dipakai untuk pembangunan belum dilunasi, dan angka kewajiban menyentuh miliaran rupiah. Mereka menuding mandor Adizuki dan Project Manager PT Hutama Karya, Bogoyustanto, mangkir dari penyelesaian kewajiban, memosisikan pekerja seperti kreditur yang tidak diakui. Di tengah kebisuan pihak yang disebut, para buruh terpaksa menempuh jalur pengaduan ke Polda Jambi dan merencanakan laporan resmi ke Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta. Jika dugaan kolusi atau korupsi manajemen benar adanya, ini bukan lagi sengketa internal proyek, melainkan tanda penyakit sistemik dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi.
Pengawasan Kementerian Keuangan: Ancaman Pemangkasan Anggaran Sebagai Tongkat, Bukan Solusi
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengerahkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mengawasi tata kelola SPPG dan dapur makan bergizi gratis di seluruh daerah. Tim ini diminta memonitor secara berkala dan menyampaikan laporan langsung kepada dirinya dan BGN bila menemukan masalah tata kelola. Purbaya menegaskan, "Nanti kalau ada yang ngaco-ngaco... kalau enggak didengar ya kita kurangin anggarannya otomatis," sebuah ancaman pemangkasan anggaran bagi SPPG yang menolak berbenah. Pendekatan ini menunjukkan fokus kuat pada efisiensi fiskal: kebutuhan anggaran MBG disebut sudah turun dari Rp 330 triliun ke Rp 270 triliun dan kemudian Rp 240 triliun, bahkan diyakini bisa di bawah Rp 200 triliun tahun ini. Namun ketika buruh menunggu tujuh bulan tanpa bayaran, ancaman pemotongan anggaran tanpa mekanisme perlindungan pekerja bisa membuat korban baru: mereka yang sudah bekerja, tetapi kemudian dikorbankan atas nama efisiensi.
Kontradiksi Efisiensi MBG dan Hak Buruh yang Diabaikan
Purbaya memuji Kepala BGN Sudaryono karena dianggap mampu melakukan efisiensi besar dalam pelaksanaan program MBG, dengan patokan kebutuhan anggaran maksimal sekitar Rp 240 triliun hingga 2027 dan peluang penurunan lebih jauh jika langkah efisiensi berhasil. Tapi di lapangan, efisiensi yang dibanggakan itu berhadapan dengan realitas pahit buruh di proyek SPPG Jambi yang menunggu upah dan pembayaran material selama berbulan-bulan. Ketika kepala tukang proyek menyatakan, "Gedung untuk anak-anak makan bergizi sudah berdiri. Tapi yang membangun gedungnya malah dizalimi", ia mengungkap inti paradoks program: fasilitas untuk pemenuhan gizi berdiri di atas ketidakadilan. Jika pengawasan Kementerian Keuangan hanya berhenti pada angka dan tidak menembus rantai kontrak hingga buruh, efisiensi finansial berisiko menjelma penghematan yang dibayar dengan penderitaan pekerja.
Saatnya Menjadikan Keadilan Buruh sebagai Indikator Keberhasilan SPPG
Krisis keterlambatan pembayaran pekerja di proyek SPPG Jambi adalah alarm keras bahwa tata kelola program dapur makan bergizi gratis belum menempatkan buruh sebagai pihak yang harus dilindungi. Dengan adanya pengawasan Kementerian Keuangan dan ancaman pemotongan anggaran bagi pengelolaan yang bermasalah, BGN dan pemerintah punya kesempatan sekaligus kewajiban untuk menjadikan keadilan buruh sebagai indikator utama keberhasilan SPPG, bukan pelengkap. Laporan para pekerja kepada BGN dan aparat penegak hukum harus direspons cepat dan transparan: audit alur pembayaran, penelusuran rantai subkontrak, serta penegakan sanksi bagi pihak yang menahan upah. Program pemenuhan gizi yang menjamin anak-anak makan bergizi kehilangan landasan moral bila yang membangunnya dibiarkan menanggung utang, janji kosong, dan ketidakpastian. Menuntaskan krisis gaji tertunggak di Jambi adalah ujian apakah program MBG sungguh berpihak pada manusia, bukan hanya angka.
