Pengawasan harus dimulai dari kelayakan dapur
Pengawasan dapur MBG adalah pemeriksaan terkoordinasi atas kelayakan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mutu makanan, dan kesesuaian pelayanan bagi penerima manfaat. Pada 28 Oktober 2026, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan surat edaran Kemendagri Nomor 400.5/8545/SJ tentang inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG di daerah.
Kebijakan ini tepat, tetapi nilainya tidak ditentukan oleh terbitnya aturan: yang menentukan ialah pemeriksaan nyata dan tindak lanjutnya. Gubernur, bupati, dan wali kota diminta memperkuat pengawasan operasional SPPG sekaligus mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena makanan langsung dikonsumsi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, kelalaian di dapur bukan persoalan administrasi semata. Pemda harus memastikan standar diterapkan, bukan sekadar melaporkan bahwa pengawasan sudah dilakukan.
Inspeksi perlu lintas bidang dan berujung perbaikan
Inspeksi SPPG daerah sebaiknya menjadi kerja lintas sektor, bukan kunjungan seremonial satu instansi. Kepala daerah dapat menugaskan Satgas MBG untuk memeriksa dapur bersama unsur Badan Gizi Nasional (BGN), dengan acuan 14 indikator kelayakan operasional yang disusun BGN. Tim dapat melibatkan perangkat daerah yang menangani kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, serta inspektorat.
Pemeriksaan mencakup kondisi operasional, kualitas makanan, dan kesesuaian menu. Hasilnya harus menjadi dasar keputusan yang jelas: dapur layak melanjutkan kegiatan, perlu beroperasi dengan perbaikan, atau tidak layak melanjutkan kegiatan. Pengawasan seperti ini melindungi mutu makanan sekaligus membantu menekan sisa pangan. Tanpa catatan temuan, tenggat koreksi, dan pemeriksaan ulang, indikator hanya menjadi daftar periksa yang tidak mengubah layanan.
Satgas daerah tidak boleh berhenti pada pembentukan
Pembentukan Satgas MBG pemda adalah langkah awal, bukan bukti bahwa pengawasan sudah berjalan. Saat pertemuan dengan Kepala BGN Sudaryono pada 28 Oktober 2026, Tito menyebut baru 230 daerah telah membentuk satgas; ia memberi daerah yang belum membentuk waktu satu minggu untuk menuntaskannya. Tenggat itu patut dipandang sebagai dorongan untuk menutup kekosongan koordinasi, tetapi pemerintah daerah harus segera menyiapkan personel, pembagian tugas, dan mekanisme pelaporan.
Skala tugasnya besar: terdapat 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, sementara jumlah dapur MBG disebut telah melampaui 26 ribu unit. Dengan jangkauan sebesar itu, pemda perlu menyediakan dukungan operasional agar tim dapat memeriksa dapur dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berwenang. Pengawasan tingkat daerah juga dapat memperkuat koordinasi dengan BGN dan membantu keluhan masyarakat diterima serta ditindaklanjuti lebih cepat.
Teguran harus diikuti pengawasan yang konsisten
Daerah yang tidak memenuhi tenggat pembentukan Satgas MBG akan diperiksa Inspektorat Jenderal Kemendagri bersama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Pemerintah pusat juga menyatakan surat teguran akan ditembuskan kepada DPRD agar dapat ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan. Konsekuensi ini memberi tekanan administratif yang jelas, tetapi teguran tidak boleh menjadi akhir proses. DPRD dan warga tetap perlu melihat apakah inspeksi benar-benar dilakukan dan temuan ditangani.
Kesimpulannya, surat edaran Kemendagri menyediakan kerangka, sementara mutu pelaksanaan bergantung pada keseriusan pemda. Satgas harus dibentuk tepat waktu, diberi dukungan kerja, dan melakukan inspeksi terukur bersama BGN. Jika pengawasan berjalan rutin dan hasilnya ditindaklanjuti, program MBG lebih mungkin menyajikan makanan yang layak serta merespons keluhan dengan cepat. Jika tidak, keberadaan satgas hanya memenuhi tenggat di atas kertas.
