Rencana sekolah baru menguji kesiapan daerah
Pembangunan sekolah baru adalah upaya menghadirkan ruang belajar yang lebih mudah dijangkau, sesuai kebutuhan warga, dan ditopang kesiapan lahan serta pendanaan. Tiga rencana di Kutai Kartanegara, Sleman, dan Samosir memperlihatkan bahwa gagasan pendidikan yang menjanjikan belum tentu berada pada tahap pelaksanaan yang sama.
Di Kukar, pemerintah kabupaten meminta pemerintah pusat segera merealisasikan Sekolah Rakyat di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak. Dinas Sosial Kukar menyatakan sekitar tujuh hektare lahan telah disiapkan; sekolah itu dirancang untuk jenjang SD dan SMP, dengan prioritas bagi anak dari keluarga dalam kelompok kesejahteraan terendah, desil 1 dan 2. Dampak yang diharapkan jelas: membuka akses bagi anak-anak yang selama ini menghadapi hambatan bersekolah. Namun, kesiapan lahan belum cukup untuk memulai pembangunan fisik. Perencanaan teknis dan pendanaan berada di tangan pemerintah pusat, sehingga Kukar masih menunggu anggaran dikucurkan. Harapan agar konstruksi dimulai tahun ini menunjukkan urgensi proyek, tetapi juga menegaskan bahwa langkah berikutnya bukan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.
Sleman punya dua lokasi, tetapi Seyegan tertahan
Sleman merencanakan Sekolah Rakyat terpadu berasrama di dua lokasi dengan pembagian kewenangan berbeda. Lokasi tingkat kabupaten berada di Margodadi, Seyegan, pada lahan sekitar 5,1 hektare; lokasi tingkat provinsi direncanakan di Sumbersari, Moyudan, dengan lahan sekitar 7,5 hektare dan berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi DIY. Rencana dua titik ini berpotensi memperluas jangkauan layanan, tetapi status setiap lokasi perlu dipastikan sebelum sekolah dapat dibangun.
Hambatan paling nyata ada di Seyegan: pembangunan fisik belum dimulai karena legalitas lahan sekolah masih diurus. Pemkab Sleman harus melengkapi persyaratan administrasi dan berkoordinasi dengan kementerian terkait, sementara lahan bersinggungan dengan ketentuan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Sawah Dilindungi. Pemerintah daerah menyatakan belum ada pemberitahuan resmi bahwa proyek dibatalkan. Itu kabar yang memberi ruang bagi rencana untuk berlanjut, tetapi bukan jaminan bahwa pembangunan segera dimulai. Selama status lahan belum dinyatakan jelas dan bersih, manfaat sekolah berasrama bagi masyarakat kurang mampu tetap tertunda.
Samosir lebih dekat pada jadwal penerimaan
Di Samosir, pemerintah kabupaten dan Yayasan Pendidikan Katolik Santo Yoseph Medan-Pematangsiantar sepakat mempercepat SMA Plus Berasrama Santo Mikael Pangururan. Pembangunan asrama ditargetkan dimulai tahun ini, sementara penerimaan siswa baru direncanakan pada tahun ajaran 2027. Berbeda dari Kukar yang masih menunggu pendanaan pusat dan Seyegan yang tersendat urusan lahan, rencana Samosir sudah menyebut sasaran waktu penerimaan. Namun, jadwal itu tetap bergantung pada pelaksanaan tahapan pembangunan.
Sekolah ini diproyeksikan membutuhkan investasi jangka panjang sekitar Rp41 miliar dalam empat fase, di atas lahan sekitar 3,2 hektare di Desa Pardomuan I, Kecamatan Pangururan. Kompleksnya dirancang memiliki asrama putra dan putri serta fasilitas belajar dan kegiatan siswa. Yayasan juga menyebut putra-putri Samosir, termasuk dari keluarga kurang mampu, akan diprioritaskan. Jika rencana berjalan sesuai jadwal, SMA berasrama ini dapat memberi pilihan pendidikan menengah yang memadukan akademik, pembentukan karakter, dan budaya Batak. Tantangannya adalah menjaga komitmen pembangunan agar target masuk 2027 tidak berhenti sebagai pengumuman.
Kecepatan harus diukur dari kesiapan, bukan janji
Ketiga proyek menawarkan jawaban berbeda atas kebutuhan pendidikan. Kukar telah menyiapkan lahan, tetapi menunggu keputusan anggaran dan pembangunan dari pusat. Sleman memiliki rencana di Seyegan dan Moyudan, tetapi legalitas Seyegan menjadi pekerjaan penting sebelum konstruksi bisa berjalan. Samosir menyampaikan kebutuhan investasi, tahapan pengembangan, dan target penerimaan siswa yang lebih konkret, meski hasil akhirnya tetap bergantung pada kemajuan pembangunan.
Perbandingan ini menunjukkan bahwa pembangunan sekolah tidak semestinya dinilai hanya dari luas lahan atau kemegahan rancangan. Bagi keluarga, ukuran keberhasilannya ialah kapan sekolah benar-benar beroperasi, siapa yang dapat mengaksesnya, dan apakah hambatan administratif maupun pendanaan ditangani tepat waktu. Pemerintah dan mitra pelaksana perlu menerjemahkan rencana menjadi jadwal kerja yang terukur serta memberi kabar terbuka saat ada kendala. Kesimpulannya, ketiga gagasan layak didukung, tetapi dukungan publik harus disertai dorongan agar setiap pihak menuntaskan tanggung jawabnya: Kukar memastikan pendanaan bergerak, Sleman membereskan status lahan, dan Samosir menjaga target penerimaan tetap realistis.
