Dua langkah yang harus saling melengkapi
Mitigasi banjir adalah rangkaian upaya untuk mengurangi kemungkinan air meluap dan melindungi warga serta permukiman dari dampaknya. Di Aceh Tamiang, anggaran besar untuk tanggul menjadi langkah penting, tetapi perlindungan tidak akan lengkap bila kondisi aliran sungai tidak ikut ditangani.
Pemerintah menyiapkan Rp905 miliar untuk memperbaiki tanggul sungai di Aceh Tamiang yang rusak akibat banjir bandang, dengan pengerjaan ditargetkan berlangsung pada 2026. Di sisi lain, Faisal Rizal Hasan, Staf Khusus Gubernur Aceh sekaligus Ketua Umum Aceh Foundation, meminta pemerintah pusat memprioritaskan normalisasi sungai di Aceh untuk mengantisipasi banjir susulan. Kedua kebutuhan ini bukan pilihan yang saling menggantikan: perbaikan tanggul menangani kerusakan pada batas sungai, sementara normalisasi diarahkan pada kelancaran aliran. Mitigasi banjir Tamiang akan lebih masuk akal bila keduanya direncanakan sebagai bagian dari satu perlindungan, bukan proyek yang berjalan sendiri-sendiri.
Anggaran besar, titik kritis menunggu penanganan
Paket pengendalian banjir Krueng Tamiang bernilai Rp905 miliar dan dibagi menjadi tiga bagian: Rp240 miliar, Rp240 miliar, dan Rp425 miliar. Menurut Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, pekerjaan akan menyasar beberapa titik dari hulu hingga hilir, termasuk peninggian tanggul yang jebol di Desa Marlempang, Kecamatan Bendahara. Penanganan tanggul di sejumlah titik, termasuk Bendahara, disebut akan mulai dikerjakan pada akhir tahun; paket multiyears yang menggunakan APBN itu telah siap untuk dilelang atau ditenderkan.
Di luar paket utama, terdapat penanganan muara Krueng Tamiang dengan pagu Rp106,8 miliar serta penggantian Jembatan Aras Sambilan II dengan pagu Rp126,1 miliar. Angka-angka ini menunjukkan cakupan pekerjaan yang lebih luas daripada menutup satu tanggul jebol. Namun, ukuran keberhasilan bukan besarnya anggaran: warga perlu merasakan perlindungan yang lebih baik, terutama di kawasan permukiman dan titik rawan yang terdampak banjir bandang Aceh.
Normalisasi perlu menjadi prioritas lapangan
Perbaikan tanggul dan normalisasi sungai menangani dua sisi risiko yang berbeda. Tanggul yang rusak perlu diperbaiki atau ditinggikan agar air lebih tertahan di jalurnya dan permukiman mendapat perlindungan. Normalisasi, sebagaimana didesakkan Faisal, bertujuan memperlancar aliran air dan diharapkan mengurangi risiko luapan saat hujan deras. Karena itu, mengandalkan tanggul saja berisiko meninggalkan persoalan aliran sungai, sementara normalisasi tanpa pembenahan tanggul yang rusak juga tidak menjawab kerentanan di titik jebol.
Desakan itu hadir ketika musim hujan mulai tiba dan sejumlah kabupaten/kota mengalami genangan. Faisal mengingatkan bahwa banjir pada 26 November 2025 meninggalkan dampak berat, termasuk kehilangan rumah, harta benda, dan anggota keluarga. Ia meminta pemerintah pusat bersama Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi menempatkan normalisasi sungai sebagai prioritas, serta mendorong Pemerintah Aceh mengawal kebutuhan dan koordinasi tersebut. Bagi warga yang belum pulih, pencegahan sebelum hujan berikutnya lebih berarti daripada janji penanganan setelah air kembali naik.
Ukur hasil dari rasa aman warga
Rencana perbaikan tanggul Aceh memberi pijakan konkret bagi perlindungan kawasan permukiman, dengan pekerjaan yang ditargetkan berjalan pada 2026 dan penanganan beberapa titik disebut mulai pada akhir tahun. Namun, jadwal dan tender harus berlanjut menjadi pekerjaan lapangan yang terkoordinasi. Pemerintah juga perlu memastikan desakan normalisasi sungai Aceh tidak berhenti sebagai seruan, melainkan masuk dalam prioritas penanganan bersama.
Kesimpulannya, anggaran tanggul merupakan langkah penting, tetapi bukan jawaban tunggal atas risiko banjir. Tanggul memperkuat perlindungan pada bagian yang rusak; normalisasi membantu aliran sungai dan menekan potensi luapan. Menghubungkan dua pekerjaan itu dengan kebutuhan warga adalah ukuran mitigasi banjir Tamiang yang layak dituntut: bukan sekadar proyek selesai, melainkan risiko banjir susulan berkurang dan masyarakat memiliki alasan nyata untuk merasa lebih aman.
