Evaluasi harus melampaui satu dapur
Keamanan makanan sekolah adalah rangkaian pemeriksaan dan praktik penanganan pangan yang memastikan makanan bagi siswa disiapkan, disimpan, dan disalurkan secara aman. Dugaan keracunan siswa setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis di Kota Cirebon membuat standar itu tak bisa hanya diasumsikan berjalan.
Pada Kamis (22/10/2026), Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani, didampingi Wakil Ketua Komisi III Syarifudin, menerima aspirasi Serikat Mahasiswa Bersama Rakyat. Menyusul insiden yang melibatkan ratusan siswa, DPRD mendesak evaluasi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan hanya unit yang terkait dengan kejadian. Langkah ini tepat: program makan sekolah bergantung pada pelaksanaan standar yang konsisten di setiap dapur, bukan pada keyakinan bahwa kejadian serupa tidak akan terjadi di tempat lain.
Angka terdampak menuntut pengawasan nyata
Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, dr. Siti Maria Listiawaty, menyebut 395 orang terdampak dugaan keracunan MBG dan 218 di antaranya masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan. Angka ini menunjukkan dampak langsung bagi siswa dan keluarga, sekaligus alasan mengapa pemeriksaan keamanan makanan tidak boleh berhenti pada dokumen SOP.
DPRD menyatakan Ketua DPRD bersama Komisi III telah melakukan inspeksi mendadak ke SPPG yang berkaitan dengan kejadian. Komisi III juga berencana memanggil SPPG di Kota Cirebon untuk mengevaluasi penerapan SOP; dinas terkait akan melakukan supervisi dan DPRD berjanji mengawal prosesnya. Pengawasan yang berarti harus memeriksa bagaimana aturan diterapkan dalam kegiatan harian, dari pengolahan hingga penyaluran, bukan hanya memastikan prosedur tertulis tersedia.
Tunggu hasil laboratorium, tuntut tindak lanjut
Sampel makanan dari dua sesi memasak, pagi dan siang, telah dikirim ke Labkesmas tingkat 2 di bawah Labkesda Provinsi Jawa Barat. Saat keterangan disampaikan, hasilnya belum tersedia; pemeriksaan biakan biasanya memerlukan sedikitnya 14 hari. Karena itu, penyebab kejadian belum dapat dipastikan. Menetapkan kesimpulan sebelum hasil pemeriksaan keluar berisiko mengaburkan fakta yang dibutuhkan untuk perbaikan dan pertanggungjawaban.
DPRD menyatakan pihak yang bertanggung jawab harus ditindak tegas jika ditemukan unsur kesengajaan atau unsur pidana, bukan hanya dikenai penghentian sementara. Sikap itu perlu disertai evaluasi yang transparan dan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan. Orang tua juga berhak menentukan apakah anak mereka menerima MBG setelah kejadian ini. Kepercayaan tidak dapat dipulihkan dengan imbauan saja; ia harus dibangun melalui pengawasan yang dapat diperiksa dan tindakan yang jelas.
SOP harus menjadi praktik, bukan formalitas
Insiden ini seharusnya menjadi titik untuk menguji SOP SPPG secara menyeluruh, termasuk memastikan setiap unit memahami standar dan menjalankannya secara konsisten. Evaluasi seluruh layanan akan lebih berguna bila hasilnya mengidentifikasi celah, menetapkan perbaikan, serta memastikan pengawasan berlanjut setelah perhatian publik mereda.
DPRD menyebut evaluasi dan supervisi sebagai upaya mencegah kejadian serupa. Namun, komitmen itu baru bermakna jika pemanggilan SPPG dan pemeriksaan lapangan menghasilkan tindak lanjut yang terukur. Program makan sekolah penting bagi penerima manfaat, tetapi keberlanjutannya harus bertumpu pada perlindungan siswa. Sampai hasil laboratorium tersedia, kehati-hatian dalam menyebut penyebab harus berjalan beriringan dengan pemeriksaan SOP yang serius.
