Menu bergizi harus benar-benar dimakan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program makan sekolah yang membagikan makanan kepada siswa untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi mereka, sehingga manfaatnya bergantung pada makanan yang benar-benar dikonsumsi. Di Ngancar, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, menu MBG berupa ketan mangga dengan fla dikeluhkan karena banyak siswa tidak tertarik memakannya. Masalahnya bukan semata pilihan menu yang tak biasa: makanan yang tersisa dibawa pulang, tetapi seorang penerima manfaat mengatakan ia tidak tahu apakah makanan itu akhirnya dimakan atau terbuang. Situasi ini memperlihatkan batas pendekatan yang hanya berfokus pada makanan yang dibagikan. Kandungan gizi tetap penting, tetapi menu yang gagal menarik selera anak berisiko tidak memberi manfaat yang direncanakan. Penerimaan siswa semestinya menjadi ukuran mutu program, bukan catatan tambahan setelah distribusi.
Seorang penerima manfaat di sekolah dasar Desa Ngancar mengeluhkan menu nonnasi setiap Jumat, termasuk ketan, mangga, dan fla, karena banyak anak tidak mau makan. Ia juga menilai lauk seperti tahu, tempe, dan telur terlalu sering muncul, sementara kepala desa setempat menyebut ketan mangga bukan makanan yang biasa disantap anak-anak di sana. Kritik tersebut bukan tuntutan agar semua menu mengikuti selera tanpa mempertimbangkan gizi. Justru penyedia perlu memadukan kecukupan nutrisi dengan kebiasaan makan, variasi, dan penyajian yang menarik. SPPG menjelaskan bahwa ketan mangga merupakan varian yang diminta melalui akun media sosialnya. Namun, satu permintaan tidak membuktikan bahwa menu itu akan diterima luas. Uji coba dan masukan langsung dari siswa seharusnya menjadi bagian rutin perencanaan.
Keluhan melampaui satu menu
Keluhan siswa di Ngancar juga menyentuh variasi dan kesesuaian penyajian. Penerima manfaat menyebut banyak anak enggan menyantap menu telur, tahu kukus, kol, dan kacang panjang rebus; ia juga pernah menemukan keterangan “sambal lalapan” pada wadah, padahal isinya saus sambal kemasan. Ketika label dan isi berbeda, kepercayaan penerima ikut dipertaruhkan. Pihak tersebut mengaku beberapa kali menyampaikan komplain kepada SPPG, tetapi tanggapan yang diterima hanya bahwa masukan akan menjadi bahan pertimbangan. Ini belum cukup sebagai pola perbaikan yang terlihat oleh sekolah dan keluarga. SPPG Ngancar Pitu melayani 19 sekolah dan 14 posyandu, sehingga evaluasi yang sistematis dapat menjangkau banyak penerima. Catatan sederhana tentang makanan yang habis, tersisa, dan disukai siswa akan lebih berguna daripada mengandalkan asumsi tentang selera.
Respons penyedia bahwa menu ketan mangga diminta lewat media sosial patut dicatat, tetapi tanggung jawab untuk memastikan sajian sesuai kebutuhan tetap berada pada penyelenggara. Permintaan daring tidak mewakili seluruh siswa, dan variasi bukan berarti mengulang lauk yang sama dengan susunan berbeda. Penyedia perlu menjelaskan menu dengan akurat, memeriksa sisa makanan, serta membuka jalur umpan balik yang menghasilkan tindak lanjut. Bila makanan kerap dibawa pulang, sekolah dan SPPG sebaiknya mencari tahu apakah siswa memakannya kemudian atau membuangnya, bukan menganggap distribusi selesai sebagai tanda keberhasilan. Program makan sekolah dinilai dari dampak nyata pada penerima, bukan dari jumlah wadah yang dikirim. Penerimaan siswa dan kecukupan gizi seharusnya berjalan bersama.
Penghentian sementara mengubah kebiasaan sekolah
Di Kabupaten Tanah Laut, penyaluran MBG di sejumlah sekolah dihentikan sementara mulai 2 November 2026 hingga ada pemberitahuan resmi lebih lanjut. Surat pemberitahuan dari SPPG menyebut kendala administrasi dan pemenuhan persyaratan operasional sesuai surat Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan sebagai alasan penghentian. Dampaknya berbeda antarsekolah. Kepala UPTD SDN 2 Bumi Jaya mengatakan kegiatan dan kebiasaan siswa tidak berubah berarti karena sebagian besar telah sarapan dari rumah dan tetap dapat membeli makanan di kantin. Sebaliknya, Kepala UPTD SDN 2 Pandahan menyebut 69 siswa tidak lagi menerima paket sejak 2 November, dan sebagian mulai membawa bekal makanan dari rumah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa penghentian sementara tidak selalu terasa sama: kebutuhan makan selama hari sekolah ikut dipengaruhi kebiasaan keluarga dan lamanya siswa berada di sekolah.
Di SDN 2 Pandahan, sistem belajar sehari penuh membuat bekal menjadi kebutuhan bagi sebagian siswa yang pulang lebih siang. Sekolah berharap masa jeda menjadi kesempatan bagi SPPG Liang Anggang untuk mengevaluasi dan membenahi pelayanan sebelum penyaluran kembali. Harapan itu masuk akal, tetapi penghentian tidak boleh berubah menjadi jeda tanpa kepastian bagi penerima manfaat. Sekolah perlu mendapat informasi yang jelas tentang status operasional dan langkah yang harus dilakukan keluarga selama layanan belum berjalan. Pada saat yang sama, pembenahan administrasi perlu disertai perhatian pada mutu makanan: pengalaman Ngawi menunjukkan bahwa penyaluran rutin pun belum cukup bila siswa menolak menu. Kelanjutan program akan lebih kuat jika kepatuhan operasional, komunikasi dengan sekolah, dan penerimaan anak direncanakan sebagai satu kesatuan.
Keberlanjutan bergantung pada kepercayaan penerima
Dua persoalan ini menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak dapat diukur hanya dari apakah makanan dibagikan atau layanan kembali berjalan. Di Ngawi, keluhan tentang rasa, variasi, dan keterangan sajian menuntut penyedia mendengar siswa dan membuktikan perbaikan. Di Tanah Laut, penghentian sementara karena kendala administrasi dan persyaratan operasional menuntut kepastian bagi sekolah serta keluarga. Keduanya menyangkut kepercayaan: penerima harus melihat makanan yang layak dimakan, sementara sekolah perlu tahu kapan layanan tersedia dan apa yang terjadi selama jeda. Langkah berikutnya seharusnya mencakup evaluasi menu bersama penerima, pemantauan sisa makanan, komunikasi tertulis yang jelas, dan pembaruan status penyaluran. Tanpa tindak lanjut yang bisa dirasakan, program berisiko tampak lengkap di atas kertas tetapi tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari siswa.
Kesimpulannya, keluhan siswa bukan gangguan kecil yang bisa dijawab dengan menambah variasi secara acak; keluhan itu adalah informasi tentang apakah program bekerja bagi anak-anak yang menjadi sasaran. Penghentian sementara di sejumlah sekolah Tanah Laut juga perlu diperlakukan sebagai masa pembenahan, bukan sekadar jeda administratif. Menu MBG akan lebih bermanfaat ketika gizinya memadai, penyajiannya dapat dipercaya, dan siswa bersedia memakannya. Sementara itu, keberlanjutan program makan sekolah memerlukan kepastian operasional serta komunikasi yang tidak membiarkan sekolah menebak-nebak. Ukuran akhirnya sederhana: makanan sampai, memenuhi kebutuhan, dan benar-benar dikonsumsi.
