Layanan berhenti, hak anak tetap berjalan
Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemerintah yang menyalurkan makanan kepada siswa untuk mendukung pemenuhan gizi mereka selama bersekolah. Karena itu, penghentian sementara bukan sekadar jeda operasional: ia menguji apakah sistem mampu melindungi kebutuhan anak ketika administrasi atau pendanaan tersendat. Sejumlah sekolah di Kabupaten Tanah Laut menghentikan penyaluran MBG mulai 2 November 2026, dan penghentian itu berlaku sampai ada pemberitahuan resmi lebih lanjut. Surat kepada sekolah menyebut kendala administrasi serta pemenuhan persyaratan operasional sesuai arahan bidang pemantauan dan pengawasan. Penjelasan itu penting, tetapi belum menjawab pertanyaan utama bagi keluarga: kapan layanan kembali? Dalam program makan bergizi, kelancaran prosedur tidak boleh menjadi ukuran tunggal. Yang semestinya dinilai ialah apakah makanan benar-benar sampai kepada anak, dan apakah ada rencana yang jelas saat penyaluran terhenti.
Dampak yang tampak kecil belum tentu merata
Pihak sekolah menyebut dampak penghentian belum signifikan. Kepala UPTD SDN 2 Bumi Jaya, Ernawati, mengatakan sebagian besar siswanya terbiasa sarapan di rumah dan tetap dapat membeli makanan di kantin, sehingga aktivitas sekolah tidak banyak berubah. Namun, pengalaman satu sekolah tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa semua anak memiliki pilihan yang sama. Di SDN 2 Pandahan, 69 siswa tidak lagi menerima paket MBG sejak 2 November; karena sekolah menerapkan kegiatan belajar sehari penuh, siswa yang sebelumnya membawa air minum kini juga membawa bekal makanan. Perubahan itu mungkin dapat diatasi sebagian keluarga, tetapi tetap memindahkan beban persiapan makan dari program kepada rumah tangga. Ketika makanan yang diharapkan tidak tersedia, dampaknya nyata bagi anak, sekalipun kegiatan belajar tetap berlangsung. Maka, penilaian dampak perlu melihat siapa yang mampu mengganti makanan tersebut—bukan hanya apakah jadwal sekolah tetap berjalan.
Kendala dana menuntut jawaban, bukan dugaan
Dalam sumber lain, distribusi ditiadakan karena dana Bantuan Pemerintah belum mendapat pengisian kembali dari Badan Gizi Nasional. Keterangan tentang pendanaan ini tidak boleh otomatis dianggap membuktikan penyalahgunaan; dana yang belum dicairkan kembali tidak dengan sendirinya berarti hilang. Namun, alasan tersebut juga belum menutup perkara. Publik berhak mengetahui status dana MBG, pengeluaran yang sudah terjadi, bagaimana porsi yang tidak disalurkan dicatat, serta siapa yang bertanggung jawab memastikan layanan pulih. Pengelola perlu menjelaskan penggunaan dana dan pelaksanaan distribusi, sementara pihak berwenang harus memastikan mekanisme pendanaan berjalan sesuai ketentuan. Transparansi bukan tuduhan, melainkan syarat agar uang publik dan pelayanan dapat diperiksa. Jika gangguan serupa terjadi berulang, data tanggal penghentian, jumlah porsi yang tak tersalurkan, status pencairan, realisasi pengeluaran, dan tindak lanjut perlu tersedia untuk diperiksa.
Pemulihan layanan adalah ukuran tanggung jawab
Sekolah berharap penghentian menjadi kesempatan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengevaluasi dan membenahi pelayanan. Evaluasi memang perlu, tetapi anak tidak semestinya menanggung ketidakpastian tanpa batas waktu. Tanggung jawab menjaga hak gizi anak tidak berhenti pada satu pihak: pengelola harus menerangkan operasional dan penggunaan dana, sedangkan otoritas terkait perlu memastikan pendanaan dan penyaluran berjalan sesuai aturan serta menetapkan tindak lanjut yang pasti. Bagi keluarga, kabar penghentian seharusnya disertai informasi yang mudah dipahami tentang durasi, langkah sementara, dan jadwal pembukaan kembali. Bagi sekolah, penilaian dampak perlu mencakup perubahan bekal dan kebutuhan siswa, bukan hanya kelancaran pelajaran. Kesimpulannya, MBG di sekolah tak dapat disebut berhasil hanya karena tata administrasinya tertib. Keberhasilan harus terlihat pada pelayanan yang berlanjut, dana yang dapat dipertanggungjawabkan, dan anak yang tetap memperoleh makanan bergizi.
