Makanan bergizi harus dimakan, bukan sekadar dibagikan
Makan bergizi gratis adalah program penyediaan makanan bernutrisi bagi siswa dan penerima manfaat lain, yang keberhasilannya bergantung pada makanan benar-benar dikonsumsi, bukan hanya sampai ke tangan penerima. Keluhan dari Ngancar, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, memperlihatkan celah antara penyusunan menu dan selera anak. Sejumlah siswa dilaporkan enggan menyantap ketan mangga dengan fla yang dibagikan pada Jumat, 30 Oktober 2026. Sajian berisi ketan, mangga, fla, sedikit keju, telur, dan selada dinilai kurang menarik oleh penerima manfaat. Ini bukan soal selera yang boleh diabaikan: menu MBG sekolah kehilangan tujuan gizinya bila anak-anak tidak mau makan. Makanan yang tersisa dibawa pulang, tetapi belum diketahui apakah akhirnya dikonsumsi atau terbuang. Karena itu, evaluasi semestinya mengukur bukan hanya komposisi dan pembagian, melainkan juga penerimaan siswa.
SPPG Ngancar Pitu menyalurkan MBG ke 19 sekolah dan 14 posyandu, sehingga perbaikan menu berpotensi memengaruhi banyak penerima. Namun skala distribusi tidak otomatis menjamin menu cocok bagi anak. Keluhan juga mencakup lauk yang dianggap monoton, serta keterangan ompreng “sambal lalapan” yang menurut seorang penerima manfaat ternyata hanya berisi saus sambal kemasan. Pihak SPPG menyebut ketan mangga sebagai varian yang diminta melalui akun media sosialnya. Permintaan tersebut layak dipertimbangkan, tetapi bukan pengganti umpan balik setelah makanan disajikan. Menu makanan siswa perlu diuji terhadap kebiasaan makan dan kesukaan mereka, sambil menjaga kecukupan gizi dan variasi. Ukuran keberhasilan yang lebih jujur ialah berapa banyak makanan yang disantap, bukan sekadar berapa paket yang dikirim.
Di Tanah Laut, masalahnya adalah kesinambungan layanan
Tantangan di Tanah Laut berbeda dari keluhan rasa di Ngawi. Penyaluran MBG di sejumlah sekolah kabupaten itu dihentikan sementara mulai 2 November 2026 karena kendala administrasi dan pemenuhan persyaratan operasional, menurut surat pemberitahuan SPPG. Penghentian berlaku sampai ada pemberitahuan resmi lebih lanjut. Jadi, ini bukan persoalan siswa menolak makanan, melainkan gangguan pada keberlanjutan distribusi MBG. Dampaknya pun tidak seragam. Kepala SDN 2 Bumi Jaya mengatakan kegiatan sekolah dan kebiasaan siswa tidak banyak berubah karena sebagian besar sudah sarapan di rumah dan tetap dapat membeli makanan di kantin. Sebaliknya, di SDN 2 Pandahan, 69 siswa tidak lagi menerima paket MBG sejak 2 November. Siswa di sekolah dengan kegiatan sehari penuh mulai membawa bekal dari rumah, perubahan praktis yang menunjukkan bahwa jeda program dapat menggeser tanggung jawab makan kembali kepada keluarga.
Pihak sekolah berharap masa penghentian menjadi kesempatan bagi SPPG Liang Anggang untuk mengevaluasi dan membenahi pelayanan. Harapan itu masuk akal, tetapi jeda tanpa kepastian waktu juga membuat sekolah dan keluarga harus menyesuaikan diri tanpa tahu kapan layanan kembali. Laporan yang tersedia tidak merinci berapa lama penghentian akan berlangsung; penyaluran hanya disebut berhenti hingga pemberitahuan resmi berikutnya. Karena itu, penjelasan terbuka mengenai syarat operasional dan perkembangan pemulihannya penting agar sekolah dapat merencanakan kebutuhan siswa. Persepsi bahwa dampaknya terbatas di satu sekolah tidak boleh dijadikan alasan untuk menganggap kesinambungan program tak penting. Bagi siswa yang pulang lebih siang, bekal bukan sekadar perubahan kebiasaan, melainkan kebutuhan yang harus dipersiapkan.
Dua masalah berbeda menuntut dua jawaban
Kasus Ngawi dan Tanah Laut tidak tepat disatukan sebagai satu bentuk kegagalan. Di Ngawi, program berjalan, tetapi penerimaan menu menjadi persoalan: makanan dibagikan namun sebagian siswa enggan menyantapnya. Jawabannya adalah mendengar umpan balik, memperbaiki rasa dan variasi, serta memastikan kandungan gizinya tetap sesuai. Di Tanah Laut, yang terhenti adalah penyaluran karena urusan administrasi dan persyaratan operasional. Jawabannya menuntut pembenahan proses dan komunikasi tentang kapan layanan dapat berlanjut. Mencampuradukkan keduanya berisiko menghasilkan evaluasi yang keliru—mengubah menu tidak menyelesaikan hambatan administrasi, sementara memperlancar distribusi tidak menjamin anak akan makan.
Program makan bergizi gratis layak dinilai dari dua ukuran sekaligus: makanan yang diterima siswa harus menggugah selera sekaligus memenuhi kebutuhan gizi, dan distribusi harus berlangsung konsisten. Pengalaman Ngawi mengingatkan penyelenggara agar tidak menyamakan paket tersalurkan dengan manfaat tercapai. Penghentian di Tanah Laut menunjukkan bahwa tata kelola operasional menentukan apakah layanan tersedia dari hari ke hari. Kesimpulannya jelas: keberhasilan MBG tidak cukup dibuktikan dengan menu yang tercatat atau jadwal pembagian. Anak perlu bersedia memakan hidangan, dan sekolah perlu dapat mengandalkan penyalurannya.
