Infrastruktur sebagai Strategi Mengakhiri Keterisolasian Nias
Percepatan pembangunan infrastruktur Nias Utara adalah strategi pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk mengakhiri keterisolasian Kepulauan Nias melalui peningkatan jalan akses, penguatan konektivitas transportasi daerah, dan investasi infrastruktur regional yang dirancang sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan di wilayah terpencil. Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi pilihan politik: apakah Nias akan terus menjadi halaman belakang pembangunan Sumatera Utara, atau bertransformasi menjadi simpul ekonomi baru. Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution menjawabnya dengan cara berkantor langsung di Kepulauan Nias guna mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang sudah disusun. Langkah ini menandai perubahan gaya kepemimpinan: dari memantau dari ibu kota menjadi mengawasi langsung di lapangan, memotong rantai birokrasi dan menunjukkan bahwa pusat perhatian kini bergeser ke daerah terluar.
Lotu–Lahewa dan Lotu–Tuhemberuwa: Tulang Punggung Ekonomi Nias Utara
Fokus pertama tampak jelas pada perbaikan dua ruas utama jalan akses Kepulauan Nias: Lotu–Lahewa sepanjang 2,5 kilometer dengan anggaran lebih dari Rp17 miliar dan Lotu–Tuhemberuwa sepanjang 4 kilometer senilai Rp27 miliar. Kedua ruas ini dikerjakan dengan konstruksi hotmix dan menjadi bagian kunci infrastruktur Nias Utara yang selama ini dicap sebagai urat nadi perekonomian lokal. Selama bertahun-tahun, jalan rusak dan tergenang air membuat warga kesulitan mengangkut hasil bumi dan menjangkau layanan publik. Bagi warga, pengaspalan ini bukan proyek biasa, melainkan koreksi sejarah karena jalan tersebut belum pernah disentuh aspal selama puluhan tahun. Ketika masyarakat menyebut ruas ini sebagai “urat nadi perekonomian”, pesan yang muncul jelas: tanpa jalan layak, tidak ada ekonomi kerakyatan yang dapat tumbuh stabil di Nias Utara.
Gubernur Berkantor di Nias: Pengawasan Langsung dan Partisipasi Warga
Dimensi paling politis dari pembangunan ini adalah kehadiran fisik gubernur. Muhammad Bobby Afif Nasution memilih kembali berkantor di Kepulauan Nias untuk mempercepat agenda pembangunan yang telah direncanakan. Bagi warga, ini fenomena baru: mereka menegaskan baru kali ini seorang gubernur berkantor langsung di pulau mereka dan meninjau jalan di depan rumah mereka. Respons emosional seperti rasa haru, syukur, bahkan pemberian julukan sebagai “Bapak Pembangunan di Sumut” menunjukkan bahwa konektivitas transportasi daerah tidak sekadar soal efisiensi logistik, tetapi juga rasa kehadiran negara. Di sisi lain, Bobby menuntut balik: fasilitas yang dibangun harus dijaga masyarakat agar manfaatnya panjang. Pendekatan ini menggeser warga dari sekadar penerima bantuan menjadi mitra yang ikut memelihara investasi infrastruktur regional yang telah digelontorkan.
Dari Nias ke Sipiongot: Komitmen 81 Tahun yang Tertunda
Pola percepatan infrastruktur di Nias terhubung dengan komitmen lebih luas di wilayah lain yang tertinggal, seperti Sipiongot. Bobby Nasution menegaskan bahwa pembangunan jalan di Sipiongot adalah kewajiban pemerintah, bukan janji politik musiman. Setelah puluhan tahun menanti, warga Dolok Sipiongot dan sekitarnya mulai merasakan hadirnya jalan layak, dan tokoh setempat menyebut, “Sudah 81 tahun Indonesia merdeka, baru di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Bobby Nasution daerah kami tersentuh pembangunan secara total.” Untuk menopang komitmen ini, anggaran Dinas PUPR untuk sektor jalan melonjak tajam: dari sekitar Rp500 miliar untuk jalan dan sungai menjadi Rp1,9 triliun khusus pembangunan jalan pada 2026. Kenaikan ini adalah sinyal jelas bahwa investasi infrastruktur regional diposisikan sebagai prioritas anggaran, bukan sisaan setelah sektor lain.
Arah Baru Pembangunan Sumatera Utara: Menyatukan Pusat dan Pinggiran
Kebijakan jalan di Nias dan Sipiongot menggambarkan arah baru pembangunan Sumatera Utara: membangun dari pinggiran untuk menyatukan pusat dan daerah luar. Pemerintah provinsi mengalokasikan sekitar Rp500 miliar khusus untuk lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias, meningkat dari kisaran Rp300 miliar pada tahun sebelumnya. Di Nias Utara, warga tidak hanya meminta jalan utama, tetapi juga drainase, irigasi, jalan usaha tani, dan dukungan sarana keagamaan. Bobby merespons dengan menjanjikan kajian dan peninjauan lapangan agar usulan ditindaklanjuti sesuai prioritas dan kemampuan anggaran. Strateginya terlihat: memperkuat konektivitas transportasi daerah sebagai tulang punggung ekonomi, lalu mengisi dengan dukungan sektor lain. Bila konsisten, skema ini berpotensi mengubah Nias dari wilayah terasing menjadi simpul pertumbuhan baru, dan menjadikan pembangunan Sumatera Utara lebih merata daripada sebelumnya.
