Dari pendataan manual menuju sistem terhubung
Bansos digital adalah sistem perlindungan sosial yang menghubungkan data pemerintah agar warga dapat mendaftar, memeriksa kelayakan, dan menyanggah informasi yang keliru melalui proses daring. Perubahan ini berpotensi memangkas waktu dan mengurangi ketergantungan pada penilaian manual, tetapi keberhasilannya harus diukur dari ketepatan penerima—bukan sekadar banyaknya akun terdaftar. Pemerintah mengintegrasikan data dari delapan instansi secara waktu nyata. Basis yang terhubung mencakup Dukcapil, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang dikelola BPS, BPJS Kesehatan, ATR/BPN, PLN, serta Korlantas Polri. Identitas warga diverifikasi secara biometrik, lalu profil sosial-ekonomi dinilai menggunakan indikator seperti kepemilikan kendaraan roda empat, tanah, dan tingkat konsumsi listrik tertentu. Klaim bahwa pendaftaran yang sebelumnya memakan waktu berbulan-bulan bisa selesai dalam hitungan menit menarik, tetapi kecepatan tidak otomatis menjamin keadilan.
Uji coba menjadi ujian bagi akses dan akurasi
Sebelum diluncurkan luas, Sistem Perlinsos Digital telah diuji di berbagai daerah. Percontohan pendataan berlangsung di Surabaya pada Juni 2026, sementara uji coba lain digelar di Badung, Bali, melalui portal Perlinsos.kemensos.go.id. Di Bali, lebih dari 652.000 keluarga telah mendaftar—setara 50,52 persen dari warga yang dinilai berhak menerima bansos di provinsi itu. Angka pendaftaran tersebut menunjukkan bahwa sistem dapat menjangkau banyak warga, tetapi belum membuktikan semua yang berhak sudah tercatat. Pemerintah menargetkan angka kesalahan eksklusi—warga layak yang terlewat—turun dari 70 persen menjadi 50 persen; persoalan penerima yang masuk padahal tak memenuhi syarat masih dikaji. Karena tidak semua orang memiliki akses atau kecakapan digital, pendampingan dan jalur sanggah bukan pelengkap. Tanpanya, pembaruan data bisa memindahkan kesalahan dari meja administrasi ke layar aplikasi.
Target 100 juta warga menjelang peluncuran
Pemerintah menargetkan 100 juta warga terdaftar ketika Presiden Prabowo Subianto meluncurkan layanan GovTech bansos pada 10 November 2026. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Pandjaitan mengusulkan tanggal tersebut; hingga 27 Oktober, 60 juta warga telah teridentifikasi layak terdaftar. Pemerintah juga berharap seluruh penduduk yang memenuhi syarat tercatat pada akhir 2026. Skala sasaran itu besar, tetapi jumlah pendaftar seharusnya tidak menjadi ukuran keberhasilan tunggal. Sistem berbasis kecerdasan buatan diharapkan membantu memastikan bantuan uang maupun barang tidak jatuh kepada orang yang sudah tidak memenuhi kriteria. Luhut juga menyampaikan gagasan mengalihkan subsidi yang diberikan kepada produk menjadi bantuan langsung kepada individu. Arah ini dapat membuat dukungan lebih terarah, selama penilaian sistem bisa diperiksa dan warga memiliki cara nyata untuk memperbaiki data yang salah.
Perubahan harus terasa bagi warga
Bagi warga, perubahan yang dijanjikan bukan hanya pendaftaran lebih cepat. Mereka dapat mengajukan diri, mengetahui hasil pemeriksaan kelayakan, dan menyanggah profil yang tidak sesuai, termasuk ketika keadaan ekonomi berubah. Integrasi data juga diharapkan membuat penetapan penerima lebih objektif dan mengurangi penggunaan catatan yang usang. Dengan demikian, digitalisasi bantuan sosial dapat memperbaiki alur dari pendataan hingga penyaluran, bukan sekadar memindahkan formulir ke portal. Namun, keputusan berbasis data tetap bergantung pada mutu data dan proses koreksinya. Warga yang tidak memiliki akses internet, kesulitan menggunakan aplikasi, atau menghadapi data keliru tidak boleh kehilangan hak hanya karena sistem gagal membaca keadaan mereka. Peluncuran nasional akan menjadi awal pengujian, bukan garis akhir. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa sanggahan ditangani, data diperbarui, dan bantuan benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan.
