Medan Utara Jadi Prioritas: Anggaran 35 Persen Bukan Sekadar Janji
Kebijakan alokasi anggaran Medan yang memprioritaskan 35 persen belanja pembangunan untuk kawasan Medan Utara adalah strategi pemerataan yang bertujuan mengatasi ketimpangan infrastruktur, memperbaiki penanganan banjir Medan, dan memastikan warga di pinggiran kota merasakan layanan dasar yang setara dengan pusat kota, melalui kombinasi intervensi fisik pada infrastruktur drainase dan penguatan kualitas hidup masyarakat. Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan pembangunan kota tidak boleh berhenti di pusat, sementara wilayah utara terus menanggung beban banjir, rumah tidak layak huni, dan fasilitas publik yang tertinggal. Sikap ini layak dibaca sebagai koreksi atas pola lama: kota tumbuh ke tengah, sementara utara menjadi halaman belakang yang diingat hanya ketika banjir datang.
Komitmen anggaran 35 persen untuk pembangunan Medan Utara pada tahun anggaran 2027 mengubah peta politik pembangunan: bukan lagi pendekatan tambal sulam, melainkan penataan menyeluruh. Rico Waas menyebut langsung Bappeda sebagai penjaga postur anggaran, sebuah sinyal bahwa janji ini seharusnya tertanam dalam dokumen perencanaan resmi, bukan sekadar retorika di forum temu warga. "Kami ingin pemerataan. Tidak hanya kawasan tengah Kota Medan, tetapi Medan di bagian utara juga harus dibenahi," ujarnya, sekaligus mengirim pesan bahwa pembangunan harus diukur dari tepi kota, bukan dari pusat bisnis yang sudah mapan. Tantangannya: apakah 35 persen cukup untuk mengejar ketertinggalan yang dibangun selama bertahun-tahun, atau hanya titik awal yang harus dikawal ketat oleh warga.
Penanganan Banjir dan Infrastruktur Drainase: Marelan sebagai Laboratorium Kebijakan
Kawasan Medan Marelan menjadi etalase awal bagaimana alokasi anggaran Medan diarahkan untuk penanganan banjir Medan melalui pembenahan infrastruktur drainase yang selama ini dibiarkan tersedimentasi. Rico Waas turun langsung meninjau gotong royong dan pembenahan drainase di Jalan Marelan II Pasar 4 Timur, Rengas Pulau, Medan Marelan, pada Sabtu 12 September 2026. Kehadiran kepala dinas sumber daya air, camat, dan alat berat menunjukkan bahwa Marelan bukan lagi titik pinggiran, melainkan laboratorium kebijakan banjir yang akan menentukan nasib kawasan utara secara keseluruhan. Jika pendekatan di Marelan berhasil, model ini dapat direplikasi ke lingkup yang lebih luas di Medan Utara.
Sedimentasi lumpur yang menebal di saluran drainase Marelan bukan hanya masalah teknis, tetapi simbol kelalaian bertahun-tahun. Pemerintah kota merespons dengan pengerukan dan pembangunan saluran beton drainase menggunakan U-Ditch sepanjang 200 meter di sisi kanan jalan dan 200 meter di sisi kiri jalan. Selain itu, Gang Jahe diidentifikasi sebagai titik kunci pembagian aliran air menuju permukiman, sehingga direncanakan sosialisasi untuk membagi aliran ke arah barat dan timur agar air tidak lagi masuk ke rumah warga meski jalanan sudah kering. Pendekatan ini mengakui satu hal: banjir di Medan Utara adalah hasil dari sistem drainase yang rusak, bukan sekadar curah hujan tinggi. Kebijakan yang mengabaikan detail teknis seperti ini hanya akan mengulang bencana yang sama.
Gotong Royong Warga: Modal Sosial yang Menentukan Sukses atau Gagal
Pembangunan Medan Utara tidak akan bertahan lama jika hanya bertumpu pada beton dan alat berat tanpa dukungan modal sosial. Di Marelan, kegiatan gotong royong mengangkat lumpur dari saluran drainase menunjukkan bahwa warga siap terlibat, selama pemerintah tidak absen di lapangan. Rico Waas secara eksplisit menyebut penanganan banjir membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk disiplin menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah ke drainase. Sikap ini penting: banjir bukan semata kegagalan pemerintah, tetapi juga akibat perilaku sehari-hari yang mengabaikan saluran air sebagai infrastruktur vital. Gotong royong menjadi titik temu antara anggaran besar dan kebiasaan kecil yang menentukan hasil.
Respons warga yang mengapresiasi kehadiran wali kota di tengah gotong royong menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat bukan jargon kosong. Suwandi dari Perkumpulan RKL menegaskan banjir telah mengganggu aktivitas warga, dengan gang-gang yang berubah seperti aliran sungai ketika hujan turun karena saluran drainase tidak mampu menampung air. Ia menyoroti Gang Jahe dan Karmila sebagai titik penting pengaliran air, dan merasa lega karena aspirasi ini direspons langsung. Di sinilah letak taruhan kebijakan: jika aspirasi warga terus menjadi bahan perencanaan teknis, alokasi anggaran Medan yang besar untuk utara akan dibelanjakan tepat sasaran. Sebaliknya, jika partisipasi warga berhenti di forum curhat, banjir akan tetap menjadikan Medan Utara sebagai zona darurat berkala.
Pemerataan Pembangunan: Dari Rumah Tidak Layak Huni hingga Sekolah Negeri
Rencana pembangunan Medan Utara oleh Rico Waas tidak berhenti pada infrastruktur drainase; ia menautkannya dengan kualitas hidup sehari-hari: rumah, pendidikan, dan layanan sosial. Dalam kegiatan Sapa Warga dan Kamling di Jalan Masjid, Rengas Pulau, ia menekankan bahwa Medan Utara harus dibenahi dari infrastruktur, kualitas masyarakat, pendidikan hingga kesehatan agar warga tidak merasa terasing di kotanya sendiri. Ini adalah definisi praktis pemerataan: mengakui bahwa ketertinggalan sosial tidak bisa dipisahkan dari ketertinggalan fisik. Anggaran 35 persen hanya relevan jika menyentuh ruang hidup tempat warga tidur, belajar, dan beribadah.
Contoh konkret terlihat dari respons atas keluhan rumah rusak berat milik Rubiyati yang berbahan semi permanen dan bocor; wali kota meminta kecamatan meninjau langsung dan, jika tidak layak huni, mengusulkan masuk program Rumah Tidak Layak Huni untuk dibangun kembali. Di Marelan, Rico juga meninjau SD Negeri 060999 yang kekurangan ruang kelas hingga harus memakai sistem dua shift dengan hanya tujuh kelas. Ia merencanakan renovasi menjadi bangunan dua lantai tahun depan agar anak-anak belajar lebih nyaman. Ditambah komitmen membantu pembenahan rumah ibadah hingga Rp 50 juta per proposal melalui dinas terkait, gambaran pemerataan mulai jelas: pembangunan Medan Utara diukur dari kemampuan negara kota memastikan rumah, sekolah, dan tempat ibadah berdiri layak.
Kesimpulan: Mengawal 35 Persen Anggaran agar Tidak Luruh dalam Genangan
Alokasi 35 persen anggaran 2027 untuk pembangunan Medan Utara adalah langkah berani yang mengakui bahwa pusat kota tidak lagi boleh menjadi satu-satunya wajah kemajuan. Penanganan banjir Medan melalui normalisasi infrastruktur drainase di Marelan, gotong royong warga, penataan Gang Jahe dan Karmila, hingga perbaikan rumah, sekolah, dan rumah ibadah membentuk satu narasi: negara kota sedang mencoba menutup jarak antara pusat dan pinggiran. Namun keberanian anggaran harus diikuti disiplin pelaksanaan dan pengawasan publik. Warga Medan Utara tidak butuh janji baru, mereka butuh bukti bahwa setiap meter U-Ditch, setiap rumah RTLH, dan setiap ruang kelas dua lantai memang terbangun.
Pada titik ini, pertanyaan kuncinya bukan lagi apakah Medan Utara mendapat porsi anggaran, tetapi bagaimana porsi itu diterjemahkan menjadi infrastruktur yang menahan banjir, layanan pendidikan yang tidak memaksa siswa belajar berdesakan, dan rumah yang tidak bocor setiap hujan turun. Pemerataan pembangunan adalah proses politik yang panjang, dan 35 persen anggaran hanya menjadi awal yang harus dikawal oleh gotong royong warga, kecamatan yang sigap, dan wali kota yang konsisten hadir di lapangan, bukan hanya di dalam rapat. Jika ketiganya bergerak seirama, Medan Utara berpeluang pindah dari zona korban banjir ke zona yang setara dengan pusat kota—bukan lagi halaman belakang, tetapi bagian utuh dari wajah kota.
