Alat menahan penjualan saat harga jatuh
Sistem Resi Gudang adalah skema penyimpanan komoditas di gudang yang memenuhi ketentuan, dengan resi sebagai bukti kepemilikan yang dapat digunakan untuk memperoleh pembiayaan. Bagi petani nilam, ini berarti pilihan untuk tidak menjual minyak saat harga pasar sedang jatuh, tanpa kehilangan seluruh akses terhadap modal kerja.
Pada 26 Oktober 2026, Menteri Perdagangan Budi Santoso meneken Kepmendag Nomor 2055 Tahun 2026 yang menetapkan minyak nilam sebagai komoditas urutan ke-31 dalam daftar Sistem Resi Gudang nasional. Kebijakan ini menjawab masalah lama: petani dan penyuling kerap menghadapi anjloknya harga serta posisi tawar yang lemah dalam tata niaga. Nilainya bukan sekadar pengakuan administratif. Jika gudang dan pembiayaan benar-benar tersedia, minyak nilam Aceh dapat disimpan dengan mutu terjaga, sementara resinya bisa diagunkan ke bank. Petani mendapat ruang untuk menunggu harga membaik, bukan dipaksa melepas hasil ketika pasar sedang tidak berpihak.

Resi gudang saja tidak menjamin harga stabil
Dampak SRG bergantung pada pelaksanaan yang rapi. Penyimpanan harus menjaga mutu minyak, standar penerimaan perlu jelas, dan layanan pembiayaan harus dapat dijangkau petani maupun penyuling. Tanpa itu, hak menunda penjualan akan lebih mudah dinikmati pelaku usaha yang memiliki modal dan akses informasi daripada petani kecil.
Usulan minyak nilam masuk SRG bermula dari rapat koordinasi lintas sektor pada 22 Juli 2026, dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Teuku Robby Izra, dengan keterlibatan dinas terkait, perbankan, serta PT Razma Agro Jaya. Latar ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengumpulkan sejumlah pihak penting. Namun, koordinasi di ruang rapat harus diterjemahkan menjadi aturan layanan yang mudah dipahami, gudang yang berfungsi, dan akses yang tidak membebani petani. SRG dapat membantu menahan gejolak harga, tetapi bukan penetapan harga minimum dan bukan pengganti tata niaga yang adil.

Hilirisasi harus membuat nilai tambah tinggal di Aceh
Pemerintah Aceh mendorong percepatan hilirisasi nilam setelah minyak nilam resmi masuk SRG. Arahan Gubernur Muzakir Manaf kepada tim ekonomi dan perangkat daerah terkait tepat: penyimpanan memberi petani waktu, sementara pengolahan dan akses pasar yang lebih kuat berpotensi memperbesar nilai ekonomi komoditas. Kedua langkah ini perlu berjalan bersama; jika tidak, SRG hanya menunda penjualan tanpa memperbaiki siapa yang menikmati nilai tambah.
Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Aceh merencanakan peluncuran operasional SRG minyak nilam di Kabupaten Aceh Jaya pada akhir 2026. Tahap awal ini perlu disertai kesiapan sarana, pengelola gudang, koordinasi dengan perbankan dan pemerintah kabupaten, serta pendampingan bagi petani nilam. Keberhasilan sebaiknya dinilai dari apakah petani mampu menyimpan produk sesuai standar, mengakses pembiayaan, lalu menjual ketika kondisi lebih baik—bukan semata-mata dari beroperasinya gudang. Hilirisasi juga perlu memberi ruang bagi pengolahan lokal agar manfaat ekonomi tidak berhenti pada penyimpanan bahan mentah.

Ujian sesungguhnya dimulai saat layanan berjalan
Penetapan minyak nilam dalam Sistem Resi Gudang membuka instrumen yang selama ini tidak tersedia bagi komoditas tersebut secara nasional. Tujuannya jelas: menjaga mutu, mendukung produktivitas, menstabilkan harga jual, dan meningkatkan nilai ekonomi untuk pasar domestik maupun ekspor. Namun, kebijakan baru hanya akan menaikkan kesejahteraan petani bila manfaatnya dapat diakses secara nyata, bukan sekadar tercantum dalam regulasi.
Karena itu, operasional di Aceh Jaya pada akhir 2026 harus menjadi awal dari ekosistem yang berpihak pada petani, bukan acara peluncuran semata. Pemerintah perlu memastikan biaya dan prosedur penyimpanan transparan, mutu terlindungi, serta pembiayaan dan akses pasar tersedia. Dengan pelaksanaan seperti itu, SRG dapat memperkuat posisi tawar dan memberi hilirisasi nilam landasan yang lebih kokoh. Tanpa kesiapan tersebut, peluang menunda jual berisiko hanya menjadi hak di atas kertas.






