Peluang menahan penjualan saat harga jatuh
Sistem Resi Gudang adalah skema penyimpanan komoditas di gudang berizin yang memberi pemilik bukti kepemilikan barang dan peluang memperoleh pembiayaan dengan menjaminkan resi tersebut. Bagi petani nilam, nilai utamanya ialah pilihan untuk tidak menjual hasil saat harga sedang tertekan. Kementerian Perdagangan menetapkan minyak nilam sebagai komoditas yang dapat disimpan dalam skema ini melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2055 Tahun 2026, ditandatangani pada 26 Oktober dan berlaku sejak tanggal penetapan. Minyak nilam menjadi komoditas ke-31 dalam daftar nasional. Langkah ini penting karena petani dan penyuling selama ini rentan ketika harga pasar mendadak turun dan posisi tawar mereka lemah di hadapan tengkulak. Namun, penetapan aturan belum otomatis mengubah keadaan di tingkat kebun: manfaatnya baru terasa jika gudang, pembiayaan, dan pengelolaan mutu benar-benar tersedia.
Menurut Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, petani dapat menyimpan minyak dengan mutu terjaga, menjaminkan resi untuk modal kerja, lalu menjualnya ketika harga membaik. Mekanisme tunda jual ini berpotensi mengurangi tekanan untuk melepas produk segera setelah panen. Akan tetapi, resi gudang bukan jaminan harga minimum dan tidak menghapus risiko perubahan pasar. Hasilnya bergantung pada akses petani terhadap gudang, syarat pembiayaan yang dapat mereka penuhi, serta biaya dan tata kelola penyimpanan. Karena itu, klaim bahwa SRG akan menstabilkan harga nilam perlu diuji lewat pelaksanaan, bukan hanya dibaca sebagai janji kebijakan.

Hilirisasi harus menyambung dari gudang ke pasar
Resi gudang akan lebih berarti bila berjalan bersama hilirisasi nilam. Menahan penjualan membantu petani menghadapi gejolak, tetapi penguatan industri pengolahan dan akses pasar dapat memperbesar nilai yang tinggal di daerah. Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang dikenal sebagai Mualem, menginstruksikan tim ekonomi pemerintah daerah mempercepat hilirisasi setelah keputusan pusat terbit. Dorongan itu berangkat dari rapat lintas sektor pada 22 Juli 2026, dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Teuku Robby Izra, dengan keterlibatan dinas perdagangan, perbankan, dan PT Razma Agro Jaya. Rapat tersebut membahas usulan memasukkan minyak nilam ke SRG sekaligus memperkuat pengolahan dan akses pasar. Arah kebijakannya tepat: tanpa pembeli dan industri pengolah yang berkembang, kemampuan menyimpan barang hanya menunda penjualan, bukan memperbaiki rantai nilai.
Minyak nilam Aceh kini bergabung dengan komoditas daerah yang lebih dahulu masuk daftar SRG, termasuk kopi, kakao, pala, pinang, cengkeh, dan ikan kayu. Penyandingan ini memberi nilam jalur kelembagaan yang sama, tetapi bukan bukti bahwa seluruh hambatan pasar telah teratasi. Hilirisasi perlu memberi kepastian mutu, memperluas akses pembeli, dan membuka peluang agar produk olahan memiliki nilai tambah. Pemerintah daerah sebaiknya mengukur kemajuan dari manfaat yang diterima petani dan penyuling, bukan sebatas jumlah fasilitas atau kegiatan. Jika akses gudang hanya dinikmati pelaku bermodal besar, harga nilam petani kecil bisa tetap ditentukan oleh kebutuhan menjual cepat. Maka, rancangan pelaksanaan perlu memastikan kelompok tani dan penyuling dapat menggunakan skema tersebut dengan syarat yang jelas.
Pelaksanaan menjadi ujian sesungguhnya
Tahap berikutnya sudah diarahkan pada persiapan operasional. Pemerintah Aceh meminta dinas terkait berkoordinasi dengan Bappebti, perbankan, pengelola gudang, serta pemerintah kabupaten dan kota sentra nilam untuk menyiapkan infrastruktur dan kelembagaan. Operasional SRG minyak nilam dijadwalkan diluncurkan di Kabupaten Aceh Jaya pada akhir 2026. Tenggat itu seharusnya menjadi ukuran kerja yang konkret: apakah gudang mampu menjaga mutu, apakah pembiayaan bisa diakses, dan apakah informasi prosedur sampai ke petani. Tanpa jawaban praktis atas hal-hal tersebut, resi gudang berisiko menjadi kebijakan yang tampak menjanjikan di atas kertas, tetapi sulit dipakai oleh orang yang paling membutuhkan.
Pemerintah Aceh menyebut SRG disiapkan untuk mendukung produktivitas, menjaga kualitas, menstabilkan harga jual, dan meningkatkan nilai ekonomi minyak nilam untuk pasar domestik maupun ekspor. Sasaran ini layak, tetapi keberhasilan harus dinilai dari perubahan yang dirasakan petani: lebih banyak pilihan waktu menjual, posisi tawar yang membaik, serta hubungan yang lebih kuat dengan pengolahan dan pasar. Aturan pusat telah membuka pintu; pekerjaan berat kini terletak pada pelaksanaan yang inklusif dan transparan. Kesimpulannya, masuknya minyak nilam ke sistem resi gudang adalah peluang nyata, bukan hasil akhir. Jika infrastruktur, pembiayaan, dan hilirisasi berjalan beriringan, petani berpeluang memperoleh manfaat yang lebih stabil dari komoditas unggulan Aceh ini.






