Pengakuan hukum membuka peluang baru
Sistem Resi Gudang (SRG) adalah skema penyimpanan komoditas di gudang yang menerbitkan resi sebagai bukti kepemilikan dan dapat digunakan untuk mengakses pembiayaan. Minyak nilam kini resmi dapat disimpan dalam SRG nasional, sebuah langkah yang memberi petani dan penyuling pilihan selain menjual segera saat harga melemah. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2055 Tahun 2026, yang ditandatangani Menteri Perdagangan Budi Santoso pada 26 Oktober 2026 dan menempatkan minyak nilam sebagai komoditas ke-31 dalam daftar SRG. Bagi minyak nilam Aceh, pengakuan tersebut penting karena membuka ruang untuk mengelola waktu penjualan, bukan sekadar menerima harga yang tersedia pada hari panen. Namun, status resmi bukan jaminan harga akan stabil dengan sendirinya. Nilai kebijakan ini baru terasa bila gudang, standar mutu, dan pembiayaan dapat diakses oleh pelaku usaha kecil.
Menahan penjualan murah, memperkuat posisi petani
Masalah yang hendak dijawab SRG bukan hanya soal tempat menyimpan, melainkan lemahnya posisi tawar ketika harga pasar turun. Petani dan penyuling dapat menyimpan minyak nilam alih-alih menjualnya dengan harga rendah; resi yang diterbitkan juga bisa dijadikan agunan untuk mengajukan pembiayaan perbankan. Mekanisme ini berpotensi memberi ruang bernapas bagi petani, sekaligus membantu menjaga mutu produk selama menunggu kesempatan jual yang lebih baik. Pemerintah Aceh menyiapkan ekosistem SRG untuk mendukung stabilisasi harga dan memperkuat tata niaga nilam. Meski demikian, manfaatnya tidak otomatis merata. Persyaratan mutu, jarak ke gudang, tata kelola penyimpanan, dan akses kredit akan menentukan apakah petani kecil benar-benar dapat menggunakan skema tersebut. SRG patut dipandang sebagai alat untuk memperbaiki pilihan petani, bukan sebagai jaminan harga minimum.
Hilirisasi harus berjalan bersama infrastruktur
Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang dikenal sebagai Mualem, menginstruksikan tim ekonomi pemerintah daerah untuk mempercepat hilirisasi nilam sekaligus menyiapkan infrastruktur pendukung setelah keputusan pusat terbit. Dorongan ini mengikuti koordinasi lintas sektor yang mulai dibahas di Kantor Gubernur Aceh pada 22 Juli 2026, dengan keterlibatan perangkat daerah, perbankan, dan pelaku usaha. Arah kebijakannya tepat: menyimpan minyak lebih baik hanya menyelesaikan satu mata rantai. Agar nilai tambah tinggal di daerah, penyimpanan perlu terhubung dengan pengolahan dan akses pasar, sehingga minyak nilam tidak berhenti sebagai komoditas mentah. Hilirisasi nilam karenanya harus diukur dari kemampuan membangun kegiatan pengolahan yang berkelanjutan serta memperluas manfaat bagi petani, bukan dari peluncuran gudang semata.
Ujian berikutnya: pelaksanaan di Aceh Jaya
Tahap berikutnya adalah memastikan kebijakan dapat dipakai, bukan hanya tercatat dalam regulasi. Mualem meminta satuan kerja terkait berkoordinasi dengan Bappebti, perbankan, pengelola gudang, dan pemerintah kabupaten serta kota sentra nilam untuk menyiapkan infrastruktur dan kelembagaan. Operasional SRG minyak nilam dijadwalkan diluncurkan di Kabupaten Aceh Jaya pada akhir 2026, dengan dukungan kesiapan gudang, standardisasi mutu, kelembagaan petani, dan pembiayaan perbankan. Rangkaian itu menunjukkan bahwa gudang saja tidak cukup: petani perlu pendampingan agar memenuhi standar, memahami penggunaan resi, dan dapat mengakses kredit. Kesimpulannya, masuknya minyak nilam ke SRG adalah pintu penting bagi stabilisasi harga dan hilirisasi, tetapi hasil akhirnya bergantung pada mutu pelaksanaan. Jika ekosistemnya benar-benar berfungsi, petani memperoleh daya tawar lebih kuat dan industri daerah punya landasan untuk menghasilkan nilai tambah.
