Klaim swasembada harus diukur dari ketahanan
Swasembada pangan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri secara konsisten, sembari menjaga pasokan, harga terjangkau, dan kesejahteraan orang yang menghasilkan pangan. Ukuran itu membuat klaim produksi penting, tetapi belum cukup untuk menyatakan sistem pangan telah aman.
Presiden Prabowo Subianto menyebut swasembada pangan sebagai salah satu capaian utama pemerintahannya dalam dua tahun terakhir. Ia menyampaikan klaim tersebut saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Merdeka pada 21 Oktober 2026. Pemerintah beralasan kemandirian pangan diperlukan di tengah ketidakpastian ekonomi global dan ancaman perubahan iklim, ketika kemampuan membeli dari luar negeri belum tentu menjamin pasokan.
Neraca pangan 2026 yang dikutip dalam laporan menyebut delapan komoditas telah swasembada: beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Namun, capaian itu akan bermakna bagi rumah tangga hanya jika produksi tetap terjaga, harga terjangkau, dan petani memperoleh akses pasar. Di sinilah kebijakan pertanian perlu dinilai dari hasil di lapangan, bukan hanya angka produksi.
Cadangan beras memberi bantalan, bukan jaminan
Cadangan Beras Pemerintah mencapai sekitar 4,56 juta ton per 20 Oktober 2026, menurut data Badan Pangan Nasional yang dikutip dalam laporan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut stok tersebut sebagai modal untuk menjaga ketersediaan beras saat menghadapi ketidakpastian global dan tantangan iklim. Jumlah itu memberi pemerintah ruang untuk merespons gangguan pasokan dan meredam gejolak harga.
Tetapi stok nasional bukan jaminan bahwa beras selalu mudah dijangkau di setiap daerah. Efektivitas cadangan bergantung pada penyaluran yang tepat waktu, pengelolaan stok, serta kemampuan menjaga produksi berikutnya. Perubahan iklim, termasuk potensi kekeringan dan fenomena El Niño maupun La Niña, dapat menguji keberlanjutan pasokan. Karena itu, angka cadangan sebaiknya dibaca sebagai bantalan kebijakan, bukan bukti bahwa risiko pangan telah hilang.
Pemerintah menyebut peningkatan produksi dari hulu hingga hilir, termasuk perbaikan irigasi, mekanisasi, sarana produksi, dan penyerapan panen. Ke depan, tantangannya adalah menjaga konsistensi produksi di tengah perubahan iklim dan pertumbuhan kebutuhan konsumsi. Tanpa dukungan pada lahan, air, stabilitas harga, serta akses pasar petani, cadangan besar hanya menunda persoalan, bukan menyelesaikannya.
Di Lampung, biaya input dan harga panen jadi ukuran
Bagi petani Lampung, kebijakan nasional terasa melalui biaya produksi dan harga yang mereka terima. Amran mengatakan harga pupuk bersubsidi diturunkan dan pemerintah menghentikan impor singkong. Menurutnya, harga singkong yang sebelumnya sekitar Rp700 per kilogram kini mencapai Rp3.000 per kilogram; ia menyampaikan klaim itu di Pringsewu pada 25 Oktober 2026. Bila berkelanjutan, kombinasi biaya input yang lebih terkendali dan harga panen yang membaik dapat membuka ruang lebih besar bagi pendapatan keluarga petani.
Klaim dampak tersebut perlu dibaca bersama indikator, bukan dianggap sebagai bukti bahwa semua petani merasakan manfaat yang sama. BPS mencatat Nilai Tukar Petani nasional pada September 2026 sebesar 131,11, naik 1,49 persen dari Agustus. Amran mengaitkan angka itu dengan kebijakan pemerintah dan kolaborasi pusat-daerah. Namun, NTP nasional tidak dengan sendirinya menjelaskan kondisi setiap komoditas, ongkos usaha tani, atau perbedaan pendapatan di tingkat rumah tangga.
Lampung sangat bergantung pada padi, jagung, dan singkong; gubernur provinsi itu menyebut hampir 60 persen masyarakat berkaitan dengan ketiga komoditas tersebut. Pemerintah daerah juga mencatat kendaraan bermotor baru pada semester pertama 2026 naik 22,15 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Kenaikan konsumsi memberi petunjuk aktivitas ekonomi bergerak, tetapi tidak membuktikan bahwa seluruhnya bersumber dari pendapatan petani atau kebijakan pertanian.
Nilai tambah dan kesinambungan menentukan hasil
Langkah berikutnya bukan sekadar mempertahankan harga singkong, melainkan memperbesar nilai yang tinggal di daerah penghasil. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong hilirisasi singkong, termasuk pengembangan tepung mocaf. Amran menyampaikan rencana ekspor mocaf ke Amerika Serikat pada bulan berikutnya. Agar agenda ini memberi manfaat bagi petani, pasar olahan perlu tumbuh tanpa mengabaikan kepastian serapan bahan baku dan posisi tawar produsen.
Pupuk bersubsidi yang lebih terjangkau dan harga komoditas yang membaik adalah arah kebijakan yang relevan bagi petani, tetapi hasilnya harus diuji dari waktu ke waktu: apakah biaya produksi terkendali, hasil panen terserap, dan pendapatan rumah tangga meningkat. Pemerintah juga perlu menjaga konsistensi produksi di tengah tekanan iklim serta memastikan cadangan beras dapat menjangkau masyarakat ketika diperlukan.
Swasembada pangan layak disebut capaian bila tidak berhenti pada klaim dan persediaan. Cadangan beras 4,56 juta ton memberi perlindungan penting, sementara pengalaman Lampung menunjukkan bagaimana perubahan pupuk dan harga singkong dapat memengaruhi daya beli petani. Kesimpulannya, keberhasilan kebijakan pertanian Prabowo harus diukur dari ketahanan pasokan sekaligus manfaat yang nyata, merata, dan bertahan bagi petani.
