Gelar akademik harus berujung pada manfaat
Wisuda perguruan tinggi adalah peralihan dari pembelajaran formal menuju tanggung jawab menggunakan ilmu untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar seremoni pemberian gelar. Pada 2 November 2026, Universitas Pattimura (Unpatti) mewisuda 1.713 lulusan dalam Rapat Terbuka Luar Biasa Senat periode Oktober di Ambon. Jumlah itu mencakup 1.621 sarjana, 70 magister, enam doktor, 15 dokter, dan satu lulusan Pendidikan Profesi Guru; termasuk lulusan dari program di luar kampus utama di Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya. Skala besar ini patut dirayakan, tetapi angka kelulusan bukan ukuran akhir keberhasilan kampus. Tantangan sesungguhnya ialah apakah pengetahuan para lulusan Unpatti hadir dalam layanan, usaha, riset, dan kebijakan yang memperbaiki kehidupan warga. Jika gelar hanya menjadi tiket mencari kerja, sebagian potensi pendidikan tinggi belum terpakai.
Kompetensi global perlu berpijak pada persoalan lokal
Rektor Unpatti Fredy Leiwakabessy menyebut para lulusan dibekali standar kompetensi global dan penguatan kapasitas riset agar siap bersaing serta menghadapi disrupsi dunia kerja. Itu bekal penting, tetapi relevansinya akan diuji ketika lulusan mampu mengolahnya menjadi jawaban bagi kebutuhan Maluku. Perubahan teknologi dan kecerdasan buatan, perubahan iklim, serta dinamika global menuntut sumber daya manusia yang adaptif dan kreatif. Karena itu, riset tidak boleh berhenti sebagai publikasi atau tugas akademik; hasilnya perlu membantu sektor kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, energi, pariwisata, dan kebudayaan. Pemerintah provinsi berharap lulusan bukan hanya menjadi pencari kerja, tetapi ikut menciptakan peluang, gagasan, inovasi, dan lapangan kerja. Harapan tersebut masuk akal, namun perlu ditopang kemitraan dan ruang kerja nyata agar kemampuan kampus tidak terputus dari kebutuhan masyarakat.
56 sarjana MBD, ukuran lain dari pengabdian
Harapan bagi lulusan kampus utama berlaku pada skala provinsi; bagi 56 sarjana Maluku Barat Daya dari PSDKU Unpatti, tuntutannya lebih dekat dan spesifik: ikut menjawab persoalan kabupaten tempat mereka belajar dan hidup. Mereka berasal dari enam program studi: Ilmu Hukum, Akuntansi, Peternakan, PGSD, Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Bahasa Inggris. PGSD menyumbang 30 lulusan, sementara program lain masing-masing menghasilkan satu hingga sembilan sarjana. Pemerintah kabupaten berharap mereka berintegritas, inovatif, adaptif, dan produktif, serta berperan aktif dalam pembangunan daerah. MBD memiliki potensi di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, pariwisata bahari, energi terbarukan, dan ekonomi kreatif. Karena itu, pengabdian 56 lulusan ini bukan versi kecil dari misi kampus utama; ia merupakan ujian konkret apakah pendidikan tinggi dapat memperkuat kapasitas daerah kepulauan.
Dari harapan menuju kerja yang terukur
Seruan agar lulusan berkontribusi akan kehilangan daya jika tidak disertai dukungan. Unpatti menyatakan fokus pada peningkatan serapan kerja, pengalaman mahasiswa di luar kampus, hilirisasi riset, kurikulum berbasis capaian, teknologi digital, jejaring global, dan tata kelola yang akuntabel. Di MBD, PSDKU juga menyiapkan penguatan dosen, penerapan kurikulum OBE, persiapan akreditasi enam program studi, serta kerja sama pendidikan dan penelitian. Pemerintah kabupaten dijadwalkan bertemu dengan rektor untuk membahas status lahan PSDKU dan menjajaki kerja sama baru. Langkah-langkah ini penting karena lulusan tidak bisa sendirian mengubah potensi daerah menjadi kesejahteraan. Pemerintah, kampus, dunia usaha, dan masyarakat perlu membuka jalur agar riset serta kompetensi dapat dipakai, sekaligus menilai hasilnya melalui manfaat yang dirasakan warga.
Pada akhirnya, wisuda Unpatti seharusnya dinilai bukan hanya dari 1.713 nama yang meninggalkan panggung, melainkan dari solusi yang kelak mereka bangun. Lulusan kampus utama ditantang menggerakkan pembangunan Maluku dalam cakupan luas; 56 sarjana PSDKU MBD memikul panggilan langsung untuk mendukung kemajuan kabupaten. Kompetensi global dan kapasitas riset hanya bernilai penuh ketika diterapkan dengan integritas, memahami keadaan setempat, dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan. Tanggung jawab itu milik lulusan, tetapi keberhasilannya juga bergantung pada kampus dan pemerintah yang memberi ruang untuk berkarya.
