Akuntabilitas dimulai dari perlindungan warga
Akuntabilitas dapur MBG adalah kewajiban pengelola dan pengawas untuk mematuhi aturan, menangani keluhan warga, serta mencegah dampak operasional terhadap kesehatan dan lingkungan. Prinsip itu kini diuji oleh rangkaian desakan pemeriksaan, penutupan, dan pencabutan izin di sejumlah daerah. Di Sei Rampah, Ketua PWI Serdang Bedagai, Sugiono, meminta Polres memeriksa kepala SPPG terkait dugaan intimidasi terhadap Nani, warga berusia 76 tahun. Persoalan bermula ketika Nani mengeluhkan dugaan aliran limbah IPAL yang disebut mencapai halaman rumahnya. Menurut Sugiono, keluhan semestinya ditanggapi dengan pemeriksaan langsung dan pencarian solusi, bukan tindakan yang membuat warga takut. Keluhan itu bukan perkara sepele: warga berhak melaporkan dampak yang mereka alami kepada pihak berwenang maupun media tanpa merasa tertekan. Polisi perlu mengklarifikasi dugaan intimidasi dan memeriksa fakta di lapangan, sementara pengelola wajib menjawab persoalan limbah secara terbuka.
Pelanggaran berulang menuntut sanksi yang nyata
Kasus Bukit Malintang memperlihatkan mengapa pengawasan SPPG tidak boleh berhenti pada teguran. Pada Kamis, 22 Oktober, armada operasionalnya dilaporkan menggunakan Pertalite bersubsidi. Kepala Dinas Perdagangan Mandailing Natal menegaskan bahwa armada distribusi MBG dilarang menggunakan BBM bersubsidi dan wajib memakai BBM nonsubsidi. Desakan penutupan juga bertumpu pada catatan sebelumnya: SPPG tersebut pernah dikenai pembekuan operasional sementara setelah pencucian wadah makanan di sungai mencemari lingkungan dengan sisa makanan. Aktivis meminta pembekuan total dan penutupan permanen. Pj Sekda sekaligus Ketua Satgas MBG daerah menyatakan akan memanggil pihak SPPG untuk mempertanggungjawabkan dugaan pelanggaran. Tindakan tegas harus mengikuti pemeriksaan yang transparan dan aturan yang berlaku. Jika pelanggaran terbukti berulang, membiarkan dapur tetap beroperasi tanpa koreksi justru melemahkan kepercayaan terhadap program MBG dan merugikan warga yang seharusnya dilayani.
Temuan IPAL harus berujung pada pemeriksaan
Di Tandem Hilir 1, Kabupaten Deli Serdang, PB HIMDA-SU mendesak dinas terkait mencabut izin dapur MBG setelah inspeksi yang dipimpin ketua umumnya, Sutan Prayogo. Timnya melaporkan air bekas mencuci dan memasak yang tampak hitam dialirkan melalui pipa ke parit dan saluran terbuka tanpa pengolahan. Mereka juga menyebut tidak menemukan perangkap lemak, saringan sampah, atau biofilter, sementara bak penampungan dinilai tidak kedap air. Temuan itu merupakan klaim hasil inspeksi yang perlu segera diverifikasi oleh dinas lingkungan hidup dan instansi berwenang. Risikonya tidak terbatas pada bau atau saluran kotor: rembesan dari bak dapat mengancam sumur dan air tanah warga. PB HIMDA-SU menyatakan akan terus mengawal perkara dan membawa temuan kepada penegak hukum lingkungan jika tidak ada penertiban. Pencabutan izin dapur MBG tidak boleh menjadi slogan maupun tindakan serampangan. Pemeriksaan independen, hasil yang diumumkan, dan perintah perbaikan atau sanksi sesuai bukti adalah jalan untuk melindungi warga.
Pengawasan harus menyambungkan keluhan dengan tindakan
Tiga perkara ini berbeda—dugaan intimidasi, penggunaan BBM bersubsidi, dan pengelolaan limbah—tetapi sama-sama menguji siapa yang bertanggung jawab ketika dapur MBG diduga melanggar aturan atau merugikan masyarakat. Pengawasan SPPG perlu memastikan ada kanal pengaduan yang aman, inspeksi lapangan yang tercatat, dan tindak lanjut yang dapat diperiksa publik. BGN, pemerintah daerah, satgas, dan dinas lingkungan hidup tidak semestinya menunggu sorotan mereda. Mereka perlu memeriksa bukti, memberi kesempatan pihak terkait menjawab, lalu menyampaikan keputusan beserta dasar aturannya. Pengelola pun harus memperbaiki fasilitas dan perilaku operasional, bukan menekan warga yang menyuarakan masalah. Akuntabilitas dapur MBG bukan hambatan bagi program pemenuhan gizi; justru itulah syarat agar layanan berjalan dengan aman dan dipercaya. Kesimpulannya jelas: keluhan harus ditangani, dugaan harus diuji, dan pelanggaran yang terbukti harus mendapat sanksi yang sepadan—termasuk pembatasan atau pencabutan izin bila aturan mengharuskannya.
