Pendidikan perlu dijangkau, bukan sekadar tersedia
Akses pendidikan anak berarti kesempatan nyata bagi setiap anak untuk belajar, termasuk ketika kendala ekonomi, kebutuhan perlengkapan, atau persoalan keluarga menghalangi mereka memasuki atau kembali ke sekolah. Kasus Anjar di Deli Serdang memperlihatkan mengapa akses itu tidak cukup dijamin lewat ketersediaan sekolah: dukungan harus menjawab hambatan yang benar-benar dihadapi keluarga. Anjar berhenti belajar hampir setahun karena kondisi ekonomi keluarganya. Ia terakhir mengikuti kegiatan belajar pada Desember tahun sebelumnya, meski sekolah negeri yang dituju tidak memungut biaya. Beban yang ia khawatirkan adalah kebutuhan seperti sepatu, pakaian, dan perlengkapan belajar, sementara keluarganya juga terdampak erosi akibat banjir Sei Ular. Kisah ini menegaskan bahwa anak putus sekolah tidak selalu terkendala biaya sekolah; kebutuhan sehari-hari yang tampak kecil pun bisa menjadi penghalang besar.
Dukungan konkret mengantar Anjar kembali
Peluang Anjar untuk kembali bersekolah muncul setelah ia menyampaikan keinginannya kepada Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, saat kunjungan ke warga terdampak erosi pada Senin, 2 November 2026. Sehari kemudian, Selasa, 3 November, Anjar kembali mengikuti kegiatan belajar dan duduk di kelas VIII SMP Negeri 1 Galang di Desa Jaharan A. Bupati memberikan bantuan pendidikan berupa biaya pendidikan dan perlengkapan yang dibutuhkan, termasuk buku, alat tulis, serta sepatu. Respons itu tepat karena mengatasi alasan yang Anjar sebutkan, bukan berhenti pada dorongan agar ia kembali sekolah. Ia menyatakan senang dapat belajar lagi dan bertemu banyak teman. Bantuan yang langsung menjawab kebutuhan keluarga membuat keinginan untuk melanjutkan pendidikan berubah menjadi langkah yang bisa dijalani.
Laporan warga menjadi pintu tindak lanjut
Di Bengkong Sadai, tiga anak berusia 5, 7, dan 8 tahun belum memperoleh pendidikan ketika warga menyampaikan laporan melalui media sosial. Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menindaklanjuti laporan itu dengan mengunjungi keluarga dan berbicara langsung dengan ayah mereka, Anton Hasibuan. Langkah berikutnya bukan solusi seragam yang ditetapkan tanpa pemeriksaan: Pemerintah Kota Batam akan berkoordinasi dengan perangkat daerah, terutama Dinas Pendidikan, untuk mendata anak-anak tersebut dan mengenali kebutuhan masing-masing. Penanganan akan mempertimbangkan usia dan kesiapan, kemungkinan kendala administrasi, serta pilihan satuan pendidikan yang sesuai. Pendekatan ini penting karena laporan warga dapat mengangkat persoalan yang belum terlihat oleh layanan pemerintah, sedangkan pendataan membantu memastikan respons cocok dengan situasi setiap anak.
Mengubah perhatian menjadi kesempatan belajar
Dua kasus ini menawarkan pelajaran yang jelas: mengenali hambatan dan menghubungkan keluarga dengan bantuan yang tersedia harus berjalan beriringan. Bagi Anjar, perlengkapan dan bantuan pendidikan membuka jalan untuk kembali belajar; di Batam, kunjungan setelah laporan warga menjadi awal pendataan serta pencarian pilihan sekolah yang sesuai. Keduanya juga memperlihatkan bahwa akses pendidikan tidak dapat diukur hanya dari ada atau tidaknya sekolah gratis. Kebutuhan perlengkapan, kondisi sosial-ekonomi, kesiapan anak, dan urusan administrasi dapat menentukan apakah hak belajar sungguh terjangkau. Pemerintah perlu menindaklanjuti laporan warga secara konsisten, sementara masyarakat sebaiknya tidak ragu menyampaikan ketika ada anak yang belum bersekolah. Kesimpulannya, anak dapat kembali atau mulai belajar ketika hambatannya ditemukan dan respons diarahkan pada kebutuhan keluarga yang nyata.
