Anak Tidak Sekolah: Masalah Lama, Pendekatan Baru
Strategi daerah mengidentifikasi dan membawa kembali anak tidak sekolah adalah rangkaian kebijakan dan program yang memadukan pendataan anak putus sekolah, pemetaan wilayah, intervensi komunitas, serta penyediaan akses pendidikan daerah yang fleksibel agar setiap anak usia 5–6 tahun hingga remaja kembali masuk ke jalur pendidikan formal maupun nonformal secara berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan anak tidak sekolah sebagai pusat perencanaan, bukan sekadar angka statistik, sehingga setiap keputusan pendidikan harus berangkat dari data yang akurat, kondisi sosial budaya lokal, serta kesediaan pemerintah untuk turun langsung hingga kampung-kampung paling terpencil. Tanpa kombinasi ini, jargon pemerataan pendidikan akan berhenti di pidato, bukan di ruang kelas.
Pendekatan baru yang mulai menguat adalah memprioritaskan pendataan anak putus sekolah sebagai pintu masuk reformasi layanan. Dinas pendidikan di Papua Selatan, misalnya, tidak lagi puas dengan laporan kasar, tetapi membangun sistem identifikasi anak tidak sekolah yang terstruktur dan berbasis aplikasi. Di sinilah perubahan paradigma terjadi: anak yang hilang dari sekolah bukan dianggap “urusan keluarga”, melainkan indikator kegagalan negara yang harus ditindaklanjuti dengan strategi spesifik per kampung.
Workshop Pendataan: Tulang Punggung Identifikasi Anak Tidak Sekolah
Ruang rapat di sebuah hotel di Merauke mungkin terdengar jauh dari realitas kampung, tetapi di situlah arah kebijakan anak tidak sekolah sedang dibentuk. Selama tiga hari, dari Rabu hingga Jumat 6–8 Mei, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan menggelar workshop Pendataan Identifikasi Penanganan dan Pemetaan Anak Tidak Sekolah yang melibatkan empat kabupaten dan narasumber dari kementerian terkait. Fakta bahwa pertemuan ini berlangsung tiga hari penuh adalah sinyal: daerah mulai menganggap pendataan anak putus sekolah sebagai pekerjaan serius, bukan formalitas.
Gubernur menegaskan perlunya data yang valid dan akurat di tengah perubahan peradaban yang kian cepat. Kutipan yang layak diingat: “Saat ini pertumbuhan dan peradaban semakin cepat berubah, oleh karena itu perlu pendataan valid dan akurat sehingga penanganan dan pembangunan di bidang pendidikan benar”. Di era aplikasi komputer yang dapat menyelesaikan pekerjaan kompleks dalam hitungan detik, kegagalan memetakan anak tidak sekolah bukan lagi soal keterbatasan teknologi, tetapi soal kemauan politik dan kapasitas aparatur. Pendekatan pemetaan data inilah yang memungkinkan pemerintah menargetkan anak-anak yang belum terjangkau sistem pendidikan secara lebih tepat.
Sekolah Rakyat di Kampung Koa: Dari Peta ke Lapangan
Pendataan hanya berguna jika berujung pada akses pendidikan daerah yang nyata. Di Kampung Koa, Distrik Animha, wujud konkretnya adalah sekolah rakyat program yang dibangun pemerintah pusat. Di sinilah peran kepala daerah menjadi penentu. Gubernur datang langsung, bukan sekadar meresmikan, tetapi mendorong anak-anak kampung untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat tersebut. Ini pesan politik yang jelas: sekolah bukan milik “orang kota”, melainkan hak setiap anak, termasuk komunitas asli yang hidup di wilayah terpencil.
Namun, tantangan sosial kultural tidak kecil. Beberapa anak yang sudah direkrut ke Sekolah Rakyat pulang kembali karena rindu orang tua atau alasan lain. Alih-alih menyalahkan keluarga, pemerintah menempuh solusi praktis: meminta kepala sekolah, kepala kampung, dan ketua adat menyiapkan data lengkap anak-anak tersebut, lalu merencanakan fasilitas transportasi berkala agar mereka bisa pulang bertemu keluarga dan kembali ke asrama untuk melanjutkan pendidikan. Pendekatan ini cerdas: mengakui bahwa ikatan keluarga kuat, lalu merancang sistem sekolah yang menyesuaikan realitas itu, bukan memaksanya.
Mendorong Anak Komunitas Asli Masuk Sistem Pendidikan dan Kedinasan
Di balik retorika “anak adalah aset paling berharga”, sesungguhnya ada agenda yang lebih panjang: memastikan anak-anak komunitas asli tidak berhenti di pendidikan dasar, tetapi tembus ke pendidikan formal lanjut dan jalur kedinasan. Seruan gubernur kepada orang tua di Kampung Koa agar membimbing, mendukung, dan memastikan anak memperoleh pendidikan yang layak menunjukkan bahwa pendidikan diposisikan sebagai jalan untuk menjaga harga diri keluarga dan martabat komunitas.
Narasi bahwa hutan, tanah, dan kali hanyalah titipan bagi anak cucu memperlihatkan upaya menghubungkan pendidikan dengan tanggung jawab antargenerasi. Jika anak-anak ini kelak memasuki sekolah kedinasan, lembaga formal, atau jabatan publik, mereka membawa perspektif lokal yang lahir dari tanah sendiri. Tanpa akses pendidikan daerah yang terencana, jalur ini terputus. Karena itu, identifikasi anak tidak sekolah bukan sekadar urusan administrasi, tetapi strategi jangka panjang untuk memastikan komunitas asli hadir dalam struktur pemerintahan, bukan sekadar penonton di kampung sendiri.
Dari Workshop ke Kurikulum: Pendidikan untuk Manusia Seutuhnya
Pendataan dan Sekolah Rakyat hanya setengah jalan jika isi pendidikan tetap timpang. Gubernur mengingatkan amanat sistem pendidikan nasional: tujuan pendidikan adalah membentuk manusia seutuhnya, dengan tiga unsur pokok dalam kurikulum. Pertama, pendidikan nilai kemanusiaan universal—kejujuran, keadilan, disiplin, menghargai dan menghormati orang lain—yang harus hadir dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Kedua, pengetahuan dan teknologi. Ketiga, keterampilan hidup atau life skill education.
Jika satu unsur hilang, manusia yang dihasilkan tidak utuh: anak yang cerdas tapi tidak jujur sama berbahayanya dengan anak yang jujur tapi tanpa pengetahuan atau keterampilan. Karena itu, program untuk anak tidak sekolah harus berjalan seiring dengan perbaikan kurikulum. Workshop pendataan yang dilakukan hari ini hanya awal dari proses bertahap dan periodik untuk menata sistem pembelajaran. Kesimpulannya tegas: tanpa data yang rapi, sekolah rakyat program yang hidup, serta kurikulum yang menggabungkan nilai, pengetahuan, dan keterampilan, janji membawa kembali anak putus sekolah akan tetap tinggal janji.
