Sekolah Rakyat: Definisi Singkat dan Makna Sosialnya
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis yang menyediakan akses pendidikan dasar hingga menengah lengkap dengan fasilitas pendukung, seperti seragam dan pembinaan minat bakat, bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang dipilih berdasarkan data sosial ekonomi nasional, sehingga hambatan finansial tidak lagi menjadi alasan anak putus sekolah dan keluarga dapat melihat pendidikan sebagai jalan nyata keluar dari kemiskinan struktural. Titik berat Sekolah Rakyat bukan sekadar pada kata “gratis”, melainkan pada keberpihakan yang jelas terhadap keluarga di lapisan ekonomi terbawah. Murid direkrut dari desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui penjangkauan berbasis data Badan Pusat Statistik, lalu ditetapkan oleh kepala daerah setempat. Ini membuat Sekolah Rakyat akses pendidikan yang ditujukan secara spesifik kepada mereka yang paling kerap tertinggal. Secara politik dan moral, keberadaan program ini adalah pernyataan: negara tidak boleh menyerah terhadap anak yang lahir di keluarga serba kekurangan.
Ketika Seragam Baru Menjadi Simbol Pemutusan Rantai Kemiskinan
Kisah Titin Lestari di Sukoharjo menggambarkan betapa konkret dampak Sekolah Rakyat bagi pendidikan keluarga kurang mampu. Selama bertahun-tahun, putrinya Lia hanya mengenakan seragam bekas pemberian tetangga dari SD hingga SMP karena penghasilan sehari-hari keluarga tidak mencukupi untuk membeli seragam baru. Bahkan pendapatan bersih Titin dari berjualan kerupuk bawang hanya sekitar Rp46.000 per hari, sementara suaminya bekerja sebagai buruh tani serabutan dengan penghasilan tak menentu. Masuknya Lia ke Sekolah Rakyat Sukoharjo pada tahun ajaran 2026/2027 mengubah lanskap harapan keluarga ini. Program pendidikan gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto memberikan fasilitas seragam lengkap dan layanan lain tanpa biaya kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Bagi Titin, melihat anaknya memakai seragam baru bukan soal penampilan, melainkan simbol bahwa masa depan Lia tidak lagi ditentukan oleh isi dompet orang tua. Sekolah Rakyat akses pendidikan menjadi alat ungkit sosial yang menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh disandera oleh kemiskinan.
Orang Tua Tunggal: Aspirasi yang Disangga Pendidikan Inklusif
Jika Titin mewakili keluarga buruh tani dan pedagang kecil, maka Anisa Fitri dari Jepara menghadirkan perspektif orang tua tunggal aspirasi yang bertumpu pada pendidikan. Sejak suaminya meninggal pada 2017, ia berjuang sendiri memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah empat anaknya dengan berjualan plastik di Pasar Mayong, di tengah kondisi pasar yang tak seramai beberapa tahun lalu. Dalam situasi ini, mimpi menyekolahkan putrinya di pesantren untuk memperdalam ilmu agama belum dapat diwujudkan. Ketika putrinya, Chusna, dinyatakan lolos seleksi Sekolah Rakyat, Anisa menyebut program ini sebagai “sarana yang tepat untuk anak-anak yang orang tuanya mempunyai keterbatasan dalam hal ekonomi” dan menegaskan bahwa pendidikan adalah jalan untuk mengubah keterbatasan menjadi harapan. Baginya, Sekolah Rakyat akses pendidikan bukan bantuan sesaat, tetapi investasi jangka panjang terhadap masa depan empat anaknya. Di sini tampak jelas: program pendidikan inklusif yang menyasar keluarga kecil seperti Anisa tidak hanya memberi kursi di kelas, tetapi memberi ruang bagi aspirasi yang selama ini tertahan oleh kebutuhan dasar sehari-hari.
Desain Inklusif: Dari DNA Talent Mapping hingga Tanpa Tes Akademik
Sekolah Rakyat layak disebut program pendidikan inklusif bukan hanya karena gratis, tetapi karena cara memandang murid dari keluarga prasejahtera. Murid-murid berasal dari desil 1 dan 2 DTSEN dan dijangkau melalui data Badan Pusat Statistik, tanpa pendaftaran terbuka dan tanpa tes akademik sebagai syarat masuk. Anak yang tidak bisa membaca pun tetap diterima, lalu dipetakan minat dan bakatnya melalui DNA talent mapping agar pembelajaran sesuai kebutuhan. Pendekatan ini berani mengakui fakta keras: banyak anak di keluarga miskin ekstrem tertinggal kemampuan dasar. Alih-alih menghukum mereka dengan ujian masuk, Sekolah Rakyat menganggap ketertinggalan sebagai masalah struktural yang harus diperbaiki bersama. Dalam acara Open House dan MPLS di Sekolah Rakyat Sukoharjo pada Sabtu (1/8/2026), Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut program ini sebagai persembahan Presiden Prabowo kepada keluarga di lapisan ekonomi paling bawah. Sikap ini menempatkan martabat anak sebagai pusat kebijakan, bukan angka nilai rapor. Di sinilah program pendidikan inklusif memberi pembuktian: kualitas tidak harus elitis.
Memperluas Akses, Memutus Rantai Kemiskinan
Kehadiran Sekolah Rakyat di Sukoharjo dan Jepara menunjukkan komitmen memperluas akses pendidikan di berbagai wilayah, dengan fokus pada keluarga yang paling rentan terhadap kemiskinan. Proses penjangkauan berbasis data dan penetapan oleh bupati, wali kota, atau gubernur menunjukkan bahwa program ini tidak berjalan spontan, melainkan sebagai bagian dari strategi yang mengikat pemerintah pusat dan daerah. Harapannya jelas: Sekolah Rakyat menjadi alat ungkit sosial yang membantu banyak anak memperoleh pendidikan berkualitas secara gratis, sehingga rantai kemiskinan antar generasi dapat diputus melalui jalur sekolah, bukan sekadar bantuan konsumtif. Orang tua seperti Titin dan Anisa membuktikan bahwa pendidikan keluarga kurang mampu, ketika difasilitasi dengan serius, mampu mengubah rasa putus asa menjadi keyakinan. Dalam jangka panjang, keberhasilan anak-anak Sekolah Rakyat akan menjadi ujian apakah negara sungguh-sungguh menjadikan pendidikan sebagai jalan pemerataan, bukan hanya slogan kampanye. Jika konsisten diperluas dan dijaga mutunya, program ini berpotensi menggeser narasi: dari lahir miskin menjadi takdir, menjadi lahir miskin bukan lagi vonis.
