Pengungkapan menunjukkan besarnya risiko penyimpangan
Penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi adalah tindakan mengalihkan atau menyalurkan energi yang diperuntukkan bagi masyarakat sesuai ketentuan ke jalur yang tidak semestinya, sehingga hak penerima subsidi berisiko tergerus. Pada Oktober hingga November 2026, Polda Sulawesi Tenggara bersama jajarannya menangani 13 laporan polisi terkait dugaan penyalahgunaan dan menetapkan 18 orang sebagai tersangka. Skala barang bukti memperlihatkan bahwa masalahnya bukan pelanggaran kecil: polisi menyita 14.780 liter Biosolar, 3.183 liter Pertalite, dan 433 tabung LPG 3 kilogram. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi mengapresiasi langkah penegakan hukum tersebut. Apresiasi itu tepat, tetapi hasil pengungkapan harus menjadi awal dari pengawasan yang konsisten, bukan sekadar catatan operasi. Subsidi publik hanya berguna bila produk sampai kepada orang yang berhak dan tidak dialihkan untuk keuntungan pihak lain.

Kasus konkret menuntut pengawasan sampai ke jalur distribusi
Rangkaian perkara memperlihatkan beragam cara dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dan penyalahgunaan LPG subsidi dilakukan. Di Konawe, polisi mengungkap dugaan penyelundupan LPG 3 kilogram dan Pertalite; di Kota Kendari, petugas mengamankan 450 liter Biosolar B50 yang diduga akan dijual kembali ke lokasi pertambangan. Polisi juga mengungkap pengangkutan 246 tabung LPG 3 kilogram yang rencananya dikirim ke Morowali, Sulawesi Tengah. Penanganan perkara melibatkan Ditreskrimsus, Ditpolairud, Ditintelkam, serta sejumlah kepolisian resor. Kerja lintas satuan diperlukan karena penyimpangan dapat terjadi selama penyimpanan, pengangkutan, maupun penjualan. Namun penindakan baru akan berdampak luas jika celah distribusi ikut ditutup. Pengawasan BBM subsidi perlu menyentuh transaksi dan perilaku penyalur, bukan hanya bergerak setelah barang dialihkan.
Sanksi penyalur harus disertai pemeriksaan yang berkelanjutan
Pengawasan tidak berhenti pada pelaku yang ditangkap. Pertamina menyatakan lembaga penyalur yang terbukti menyalurkan BBM atau elpiji bersubsidi tidak sesuai peruntukan, ketentuan, atau prosedur dapat dikenai sanksi administratif sesuai hasil pemeriksaan dan tingkat pelanggaran. Hingga 31 Oktober 2026, sebanyak 219 lembaga penyalur BBM dan 203 lembaga penyalur elpiji telah diberi sanksi. Angka ini menunjukkan bahwa pengawasan internal telah menghasilkan tindakan, tetapi banyaknya sanksi juga menjadi alasan untuk memperkuat pencegahan. Sanksi penyalur BBM dan elpiji akan berarti bila pemeriksaan dilakukan berkala, pelanggaran ditindak secara konsisten, dan penyebab penyimpangan diperbaiki. Tanpa itu, sanksi berisiko menjadi hukuman sesaat, sementara praktik yang sama berpindah ke titik distribusi lain.
Subsidi tepat sasaran membutuhkan peran bersama
Pertamina menyebut penguatan pengawasan dilakukan melalui program Subsidi Tepat, pemantauan transaksi BBM di SPBU dengan sistem digital, pemeriksaan berkala terhadap lembaga penyalur, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Masyarakat juga diimbau membeli BBM dan LPG sesuai kebutuhan serta tidak ikut dalam penimbunan, pengangkutan ilegal, atau bentuk penyalahgunaan lain. Jika menemukan indikasi penyimpangan, warga dapat melapor kepada aparat atau melalui Pertamina Call Center 135. Langkah-langkah ini perlu dijalankan sebagai satu rantai: data transaksi membantu menemukan kejanggalan, pemeriksaan menguji kepatuhan, dan penegakan hukum memberi konsekuensi. Pertamina menyatakan akan terus berkoordinasi dengan aparat dan memperkuat pengendalian penyaluran di lapangan. Kesimpulannya, pengungkapan 13 kasus patut diapresiasi, tetapi ukuran keberhasilannya adalah distribusi yang makin tertib dan manfaat subsidi yang benar-benar diterima masyarakat berhak.






