Akses digital perlu disertai pemahaman
QRIS adalah standar kode QR pembayaran yang memungkinkan konsumen bertransaksi nontunai melalui berbagai aplikasi pembayaran yang mendukungnya. Bagi UMKM, manfaat sistem ini bergantung bukan hanya pada tersedianya kode, tetapi juga pada kemampuan penjual menggunakannya dengan aman dan memahami ketentuannya. Dua kegiatan mahasiswa GIAT 17 Universitas Negeri Semarang memperlihatkan kebutuhan itu dari sisi berbeda. Di Desa Bejaten, mahasiswa mendampingi pelaku usaha dalam pembuatan QRIS agar pembayaran lebih mudah. Di Desa Randugunting, program edukasi QRIS Aman membahas prosedur dan aturan penggunaan. Perbedaan fokus tersebut penting: akses membuka pintu transaksi digital UMKM, sedangkan pemahaman membantu pelaku usaha menjaga transaksi tetap tertib dan mengurangi risiko kesalahan.
Bejaten: pendampingan dari pendaftaran hingga siap digunakan
Di Bejaten, mahasiswa GIAT 17 UNNES mendampingi pelaku UMKM melalui tahapan pembuatan QRIS. Pendampingan mencakup pengenalan manfaat pembayaran digital, penjelasan persyaratan, serta bantuan pendaftaran sesuai ketentuan penyedia layanan. Pendekatan langsung ini menjawab hambatan praktis: pelaku usaha tidak hanya diminta beralih, tetapi dibantu memahami langkah awalnya. QRIS memberi konsumen pilihan pembayaran nontunai yang praktis, cepat, dan mudah digunakan. Bagi usaha kecil, pilihan ini dapat membuat pelayanan lebih fleksibel dan transaksi lebih efisien. Namun, pendampingan pembuatan sebaiknya dipandang sebagai awal, bukan garis akhir. Agar QRIS untuk UMKM benar-benar berguna dalam kegiatan sehari-hari, pelaku usaha juga perlu terbiasa mengecek pembayaran dan memahami cara kerja layanan yang dipilih.
Randugunting: aturan dan keamanan bukan pelengkap
Di Desa Randugunting, mahasiswa KKN UNNES GIAT 17 mengadakan edukasi QRIS Aman untuk memperkuat pemahaman pelaku UMKM tentang persyaratan, ketentuan, dan kebijakan penggunaan QRIS sesuai aturan Bank Indonesia. Materinya mencakup pendaftaran melalui Penyedia Jasa Pembayaran berizin Bank Indonesia, persyaratan menjadi merchant, keamanan transaksi digital, serta biaya layanan atau Merchant Discount Rate (MDR) sesuai kategori usaha dan kebijakan yang berlaku. Bagian keamanan punya dampak langsung bagi penjual maupun pembeli. Pelaku usaha diajarkan memeriksa notifikasi dan memastikan status transaksi berhasil, bukan hanya menerima bukti pembayaran yang ditunjukkan konsumen. Kebiasaan ini sederhana, tetapi penting: kode QR memudahkan pembayaran, sementara verifikasi memastikan barang tidak diserahkan sebelum transaksi terkonfirmasi. Memahami aturan transaksi QRIS membantu UMKM mengetahui kewajiban dan menggunakan sistem pembayaran secara lebih aman.
Dua kebutuhan, satu tujuan bagi UMKM
Kegiatan di Bejaten dan Randugunting saling melengkapi. Yang pertama membantu pelaku usaha memperoleh akses melalui pembuatan QRIS; yang kedua menekankan pengetahuan agar penggunaan QRIS sesuai prosedur dan aman. Jika hanya ada akses, risiko salah memahami proses tetap ada. Jika hanya ada edukasi tanpa bantuan memulai, sebagian pelaku usaha mungkin belum siap menggunakan pembayaran digital. Mahasiswa di Bejaten berharap penerapan pembayaran digital ke depan dapat memperbaiki pelayanan, memperluas pilihan pembayaran konsumen, dan mendukung daya saing usaha lokal. Di Randugunting, harapannya adalah pelaku UMKM makin memahami prosedur, keamanan, dan ketentuan QRIS. Arah ini patut diteruskan: pendampingan praktis perlu berjalan bersama edukasi yang mudah dipahami. Dengan keduanya, transaksi digital UMKM dapat menjadi alat bantu usaha, bukan sekadar kode yang dipajang di meja.
