Aksi mahasiswa adalah tuntutan agar pemerintah menjelaskan kebijakannya
Aksi mahasiswa daerah adalah penyampaian kritik dan tuntutan publik oleh mahasiswa untuk mendorong pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan serta pengelolaan anggaran secara terbuka. Dua aksi di Ponorogo dan Pekanbaru memperlihatkan bahwa tuntutan itu bisa menyasar persoalan nasional maupun dugaan praktik di tingkat daerah. Ratusan mahasiswa Aliansi Kaum Muda Melawan, termasuk mahasiswa UIN Ponorogo, berunjuk rasa di Ponorogo dengan menyoroti kebijakan fiskal, pengelolaan APBN, supremasi sipil, dan supremasi hukum. Sementara itu, belasan anggota Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Hukum Riau mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru pada 11 November 2026 untuk menuntut transparansi anggaran dan penghentian dugaan monopoli proyek. Perbedaan pokoknya jelas: Ponorogo mengangkat arah kebijakan yang dirasakan membebani masyarakat, sedangkan Pekanbaru menyoroti tata kelola pendidikan yang berdampak langsung pada sekolah. Keduanya mengingatkan bahwa penerimaan aspirasi belum cukup; publik berhak menuntut jawaban dan tindak lanjut.
Ponorogo: kritik pajak bertemu desakan menjaga supremasi sipil
Di Ponorogo, kritik kebijakan pajak menjadi bagian dari seruan yang lebih luas tentang kepastian hidup, pemborosan anggaran negara, dan batas peran militer di ranah sipil. Koordinator aksi Ahmad Nizar Hariri Al Misbahi menyebut masyarakat menghadapi kondisi ekonomi yang kian sulit dan kebijakan yang dianggap membebani. Ia mengatakan tuntutan mereka mencakup evaluasi kebijakan fiskal, pengamanan supremasi sipil dan hukum, serta penghapusan militerisme di wilayah sipil. Aspirasi lain yang disuarakan meliputi transparansi program pemerintah, kebebasan berpendapat, dan penanganan karhutla. Karena banyak tuntutan menyangkut kewenangan pusat, pemerintah daerah tetap punya peran penting: menerima aspirasi, menjelaskan batas kewenangannya, dan meneruskan tuntutan dengan terbuka. DPRD Ponorogo menyatakan menerima aspirasi dan akan membahas hal yang menjadi kewenangan daerah bersama Plt Bupati. Mahasiswa meminta pertemuan langsung dengan Plt Bupati dalam sekitar satu pekan; pertemuan itu seharusnya menjadi kesempatan untuk memberi jawaban, bukan sekadar seremoni.
Pekanbaru: dugaan pengadaan bermasalah perlu diuji secara terbuka
Di Pekanbaru, perhatian tertuju pada dana BOS Pekanbaru dan dugaan monopoli dalam pengadaan kebutuhan sekolah. Para demonstran menuding adanya pemaksaan pembelian foto pahlawan nasional dengan dugaan penggelembungan harga hingga seratus ribu rupiah per pasang melalui celah dana BOS. Mereka juga mempersoalkan pengadaan alat tulis kantor dan pencetakan soal ujian yang disinyalir mengarahkan sekolah kepada satu perusahaan rekanan. Tuduhan tersebut belum merupakan temuan yang terbukti, sehingga penyelidikan dan pemeriksaan yang adil penting untuk memastikan fakta. Namun, jika sekolah memang kehilangan keleluasaan mengelola anggaran, dampaknya bukan perkara administrasi belaka: kemandirian sekolah dan penggunaan dana untuk kebutuhan pendidikan ikut dipertaruhkan. Mahasiswa meminta pengembalian kewenangan pengelolaan keuangan sekolah yang akuntabel dan berbasis digital, termasuk melalui optimalisasi ARKAS dan SIPLah. Dinas Pendidikan menerima berkas tuntutan dan menyatakan akan menjadwalkan audiensi dalam beberapa hari.

Akuntabilitas harus terlihat dalam tindak lanjut, bukan janji
Kedua aksi berbeda dalam sasaran, tetapi bertemu pada kebutuhan yang sama: akuntabilitas pemerintah harus dapat diperiksa oleh warga. Di Ponorogo, tuntutan tentang pajak dan supremasi sipil memerlukan tanggapan yang menjelaskan kebijakan, kewenangan, dan jalur tindak lanjut. Di Pekanbaru, dugaan pengaturan proyek dan persoalan dana BOS menuntut pemeriksaan yang tidak memihak serta keterbukaan mengenai cara sekolah mengelola anggaran. Pemerintah daerah tak seharusnya menyamakan penyerahan berkas dengan penyelesaian masalah. Komitmen audiensi, pembahasan bersama kepala daerah, dan penerusan aspirasi ke pemerintah pusat perlu disertai jadwal serta hasil yang bisa diketahui publik. Mahasiswa Ponorogo menyatakan akan terus mengawal tuntutan, sementara pengunjuk rasa di Pekanbaru mengisyaratkan aksi lanjutan bila tuntutan mereka diabaikan. Kesimpulannya, kritik mahasiswa bukan gangguan yang cukup diredakan; ia menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik tumbuh ketika pemerintah menjawab tuduhan secara terbuka, menyelidiki dugaan secara serius, dan menunjukkan tindak lanjut.






