RUU Daerah Kepulauan: Dari Perjuangan Maraton ke Momen Penentuan
RUU Daerah Kepulauan adalah rancangan undang-undang usulan DPD RI yang dirancang untuk mengatur secara khusus pendekatan pembangunan, tata kelola fiskal, dan perlindungan masyarakat di wilayah kepulauan, agar karakter geografis, tantangan konektivitas, dan kebutuhan pelayanan dasar mereka diakui sebagai dasar utama perencanaan pembangunan nasional. Perjuangan legislasi ini bukan sprint politik satu-dua tahun, tetapi maraton hampir sembilan tahun, sejak DPD RI mulai mengusulkannya dalam Program Legislasi Nasional pada 2017 dan memasukkannya berulang kali tanpa jeda. Baru ketika RUU Daerah Kepulauan resmi masuk Prolegnas Prioritas 2026, pintu perubahan mulai terbuka. Kini, RUU ini telah melangkah ke pembahasan tripartit bersama DPR dan Pemerintah, menandai babak baru bagi jutaan warga pulau kecil dan daerah terluar yang selama ini berada di pinggir peta pembangunan.
DPD RI, Prabowo, dan Taruhan Legacy di Wilayah Kepulauan
RUU Daerah Kepulauan adalah cermin seberapa serius pusat mendengar pinggiran. DPD RI memosisikan diri sebagai juru bicara daerah, bukan hanya pengumpul aspirasi. Mereka menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi dan membawanya ke meja dialog dengan pemerintah sebagai masukan Rencana Kerja Pemerintah 2027, termasuk soal RUU ini. Di level politik, Presiden Prabowo secara terbuka menyatakan optimisme bahwa pembahasan tripartit akan selesai, menjanjikan lahirnya fondasi baru untuk pemerataan pembangunan. Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin bahkan menyebut RUU ini sebagai calon “legacy penting pemerintahan Presiden Prabowo dalam menghadirkan keadilan pembangunan dan memperkokoh negara sebagai negara kepulauan”. Di titik ini, RUU Daerah Kepulauan bukan sekadar draft hukum, tetapi ujian apakah janji pemerataan berubah menjadi struktur anggaran dan kebijakan yang mengikat.
Mengoreksi Skema Transfer Dana Daerah untuk Pembangunan Terpencil
Inti pertaruhan RUU Daerah Kepulauan ada pada uang dan cara uang publik dialirkan. Selama ini, transfer dana daerah dan skema pembiayaan pembangunan cenderung mengasumsikan wilayah daratan yang relatif mudah diakses. Akibatnya, biaya layanan dasar di pulau kecil, daerah terluar, dan wilayah perbatasan kerap tidak tercermin memadai dalam formula anggaran. RUU ini mulai mengoreksi asumsi itu melalui pembahasan substansi seperti formulasi Dana Khusus Kepulauan serta sinkronisasi Daftar Inventarisasi Masalah agar kebutuhan faktual wilayah kepulauan terdokumentasi dan bisa menjadi dasar pembagian dana yang lebih adil. Penguatan perlindungan bagi masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat di dalam RUU juga terkait erat dengan desain fiskal: tanpa afirmasi anggaran, perlindungan itu berisiko berhenti sebagai pasal normatif di atas kertas.
Dampak Nyata bagi Warga Pulau: Dari Pinggiran ke Pusat Agenda Pembangunan
Masuknya RUU Daerah Kepulauan ke Prolegnas Prioritas 2026 disebut sebagai momentum penting bagi jutaan masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini tertinggal. Di lapangan, keadilan pembangunan akan diukur dari hal-hal konkret: apakah dana transfer ke daerah mampu menjamin transportasi antar-pulau, layanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, hingga penguatan ekonomi lokal di pulau kecil. DPD RI menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menjangkau pulau-pulau kecil, daerah terluar, tertinggal, dan wilayah perbatasan secara lebih adil, bukan sekadar pusat-pusat pertumbuhan di daratan. Di sisi lain, pengalaman penggunaan dana otonomi khusus menunjukkan bahwa instrumen fiskal dapat menjadi afirmasi bagi masyarakat adat, mempercepat pembangunan wilayah terluar dan tertinggal, sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah jika didukung aturan yang jelas dan pengawasan ketat.
Apa yang Harus Dijaga dalam Tahap Akhir Pembahasan
Secara prosedural, RUU Daerah Kepulauan kini berada di fase krusial. Di DPR, pembahasannya memasuki tahapan lanjutan, dengan Panitia Khusus ditugasi mengharmonisasikan masukan fraksi-fraksi dengan Daftar Inventarisasi Masalah yang diajukan pemerintah dan kementerian terkait. Secara politik, Presiden sudah menegaskan bahwa pembahasan tripartit DPD, DPR, dan Pemerintah ditargetkan segera selesai. Namun di sinilah risiko kompromi berlebihan mengintai: jika afirmasi fiskal dikikis, jika Dana Khusus Kepulauan dikaburkan, RUU ini bisa kehilangan daya ubah terhadap pola pembangunan daerah terpencil. Tantangan DPD RI sebagai motor DPD RI legislasi adalah memastikan isi undang-undang tetap setia pada tujuan awal: memperkuat posisi wilayah kepulauan dalam pembangunan nasional dan membuktikan bahwa representasi daerah mampu menghasilkan perubahan kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari warga pulau.
