Regulasi kepemudaan perlu mendengar generasi yang diaturnya
Revisi UU Kepemudaan adalah upaya memperbarui aturan tentang pelayanan dan kebijakan bagi anak muda agar sesuai dengan kebutuhan serta pengalaman mereka, bukan hanya asumsi para pengambil keputusan. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong perubahan itu dengan memasukkan perspektif langsung generasi muda dalam penyusunan RUU Kepemudaan.
Dorongan tersebut disampaikan Erick dalam Indonesia Youth Summit di Jakarta Pusat pada 29 Oktober 2026. Arah ini patut didukung: kebijakan yang mengatur pemuda akan lebih relevan jika mereka ikut menentukan persoalan mana yang mendesak dan solusi apa yang mungkin dijalankan. Tanpa keterlibatan langsung, regulasi berisiko mengulang cara pandang lama, sementara tantangan anak muda terus berubah.
Erick juga menyoroti perlunya peta jalan bersama untuk menangani persoalan kepemudaan melalui kerja lintas kementerian. Artinya, revisi bukan semata urusan merapikan rumusan undang-undang. Pemerintah perlu memastikan lembaga terkait menyelaraskan program dan berfokus melayani kebutuhan pemuda, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Wirasena Youth Camp membuka ruang konsultasi
Kemenpora menghimpun aspirasi pemuda melalui Wirasena Youth Camp 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, sebagai bagian dari persiapan RUU Kepemudaan. Erick mengatakan peserta mengikuti sesi-sesi diskusi untuk menyampaikan isu yang mereka nilai perlu masuk ke rancangan aturan.
Nilai forum ini bukan sekadar jumlah masukan, melainkan kesempatan untuk menguji asumsi pemerintah sebelum menjadi kebijakan. Erick menyatakan pemerintah tidak ingin menentukan semuanya sendiri dan tidak ingin penyusunan aturan didominasi pandangan kelompok senior.
Pelibatan peserta dari Sabang sampai Merauke juga penting agar rumusan tidak hanya mencerminkan pengalaman kelompok yang mudah dijangkau atau tinggal di pusat. Namun, konsultasi baru bermakna jika suara yang terkumpul dapat ditelusuri pengaruhnya dalam rancangan akhir—bukan berhenti sebagai sesi dengar pendapat.
Perbedaan pandangan harus diolah, bukan dihindari
Sejumlah isu yang muncul dalam forum mencakup kesehatan mental, perkawinan usia dini, dan batasan usia untuk kategori pemuda. Soal usia saja memperlihatkan mengapa konsultasi diperlukan: peserta memiliki pandangan tentang rentang 16–30 tahun maupun 14–40 tahun, sementara Erick juga mempertanyakan apakah batasnya 14, 16, 30, atau bahkan 50 tahun.
Perbedaan itu bukan gangguan yang perlu disapu ke bawah karpet. Batas usia menentukan siapa yang dapat dijangkau kebijakan kepemudaan, sehingga definisinya dapat berpengaruh pada akses terhadap program dan layanan. Begitu pula isu kesehatan mental dan perkawinan usia dini: keduanya menyentuh kehidupan nyata, sehingga tidak cukup dibahas sebagai kategori administratif.
Pemerintah perlu menyaring usulan dengan alasan yang terbuka, menjelaskan titik temu yang dipilih, dan menunjukkan bagaimana masukan yang berbeda dipertimbangkan. Dengan begitu, perbedaan menjadi bahan untuk merumuskan aturan yang lebih tepat, bukan alasan untuk mengabaikan suara peserta.
Ujian sesungguhnya ada pada tindak lanjut
Kemenpora menyatakan seluruh aspirasi akan menjadi bahan perumusan dan pemerintah akan menyaring usulan untuk mencari kesepahaman sebelum rancangan kebijakan melangkah ke tahap berikutnya. Kemenpora juga telah menyosialisasikan rencana pembahasan kepada Komisi X DPR RI melalui diskusi kelompok terarah, serta melibatkan organisasi kepemudaan dari berbagai daerah.
Langkah selanjutnya harus menjaga keterlibatan pemuda, bukan menutupnya setelah forum selesai. Pemerintah perlu menerangkan bagaimana masukan diterima atau ditolak, lalu menyelaraskan kerja kementerian melalui peta jalan bersama. Tanpa tindak lanjut yang jelas, RUU Kepemudaan berisiko menjadi dokumen yang terdengar partisipatif tetapi jauh dari pengalaman orang yang hendak dilayaninya.
Revisi UU Kepemudaan akan lebih kuat jika aspirasi pemuda membentuk isi kebijakan, bukan sekadar menghias proses penyusunannya. Ukuran keberhasilan akhirnya sederhana: apakah aturan itu bisa dipahami, diterapkan, dan membantu menjawab persoalan generasi muda.
