Pemeriksaan yang melampaui batas
Pemeriksaan menstruasi siswi adalah tindakan sekolah untuk menanggapi kebutuhan kesehatan atau absensi terkait haid, tetapi pelaksanaannya wajib menghormati persetujuan, martabat, dan privasi anak. Di Surabaya, seorang siswi SMPN 21 mengadu kepada Wali Kota Eri Cahyadi setelah pemeriksaan yang menurutnya membuat tidak nyaman: guru perempuan diduga mengangkat roknya dan sedikit menurunkan pakaian dalam untuk memastikan ia benar-benar menstruasi. Aduan siswi SMP itu menyebut pemeriksaan awalnya dilakukan dengan meraba bagian luar rok, lalu metode tersebut berubah pada akhir Oktober 2026. Para siswi disebut telah menyatakan keberatan, tetapi pemeriksaan tetap dilakukan. Ruang tertutup dan petugas perempuan, sebagaimana disebut dalam klarifikasi, tidak menghapus persoalan pokok: siswi merasa batas tubuhnya dilanggar. Sekolah semestinya tidak menjadikan pembuktian haid sebagai alasan untuk memaksa murid menjalani pemeriksaan yang invasif.

Disiplin ibadah bukan alasan mengabaikan privasi
Menurut penjelasan kepala sekolah kepada Dinas Pendidikan, pemeriksaan itu berkaitan dengan pengecekan siswi yang tidak mengikuti salat Zuhur; kebijakan disebut muncul karena banyak siswi tidak ikut beribadah. Dinas Pendidikan kemudian meminta keterangan kepala sekolah, guru yang bersangkutan, dan petugas UKS. Guru tersebut berdalih pemeriksaan dilakukan saat sidak, oleh guru perempuan, di ruang tertutup. Namun tujuan mengawasi kedisiplinan ibadah tidak memberi sekolah kewenangan untuk memeriksa tubuh siswi dengan cara yang membuat mereka tertekan. Aduan itu penting bukan hanya bagi murid yang melapor, tetapi juga bagi siswi lain yang mungkin merasa tak punya pilihan untuk menolak. Privasi siswi sekolah harus diperlakukan sebagai hak, bukan sebagai kelonggaran yang bisa dicabut demi memverifikasi alasan ketidakhadiran.

Respons pemerintah kota dan langkah berikutnya
Wali Kota Eri Cahyadi meminta Dinas Pendidikan Surabaya memeriksa langsung sekolah setelah menerima laporan melalui kanal Lapor Cak Eri. Kepala Dinas Pendidikan Febrina Kusumawati menyatakan pemeriksaan terhadap guru dan petugas UKS dilakukan untuk mengklarifikasi kejadian. Ia juga mengakui metode pemeriksaan tersebut berlebihan. Respons ini perlu ditindaklanjuti dengan aturan yang tegas, bukan berhenti pada klarifikasi kasus. Dinas Pendidikan berencana menerbitkan surat edaran yang mengatur penanganan siswi yang sedang menstruasi sekaligus menjaga kedisiplinan beribadah. Aturan pemeriksaan menstruasi itu semestinya secara jelas melarang pemeriksaan fisik tanpa persetujuan, menetapkan pendekatan yang aman dan tidak mempermalukan, serta menyediakan jalur pengaduan yang dipercaya murid. Tanpa batas yang mudah dipahami dan diawasi, surat edaran berisiko menjadi janji administratif belaka.

Hak tubuh siswi harus menjadi batas yang jelas
Sekolah dapat mengatur absensi dan kegiatan keagamaan tanpa meminta siswi membuka pakaian atau membuktikan menstruasi lewat pemeriksaan tubuh. Bila murid membutuhkan dukungan, pendekatan yang menghormati martabat—dengan ruang untuk menyampaikan kebutuhan secara pribadi tanpa paksaan—lebih layak daripada inspeksi. Pemerintah kota kini memiliki kesempatan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang: surat edaran harus disertai sosialisasi kepada guru, mekanisme pengawasan, dan cara melapor yang aman bagi anak. Ukuran keberhasilan bukan sekadar terbitnya aturan, melainkan apakah setiap siswi merasa berhak berkata tidak dan yakin keberatannya akan ditanggapi. Menjaga kedisiplinan sekolah tidak boleh mengorbankan hak atas tubuh. Privasi siswi sekolah harus menjadi prinsip yang mengikat, bukan pertimbangan setelah pelanggaran terjadi.






