Pemeriksaan yang melewati batas
Pemeriksaan menstruasi di sekolah adalah prosedur untuk menangani kebutuhan siswi yang sedang haid, tetapi pelaksanaannya harus menjaga martabat, persetujuan, dan privasi mereka. Di Surabaya, seorang siswi SMPN 21 mengadukan pemeriksaan yang menurutnya telah melewati batas: pada 30 Oktober, seorang guru disebut mengangkat roknya dan sedikit menurunkan celana dalam untuk memastikan ia memakai pembalut dan benar-benar menstruasi. Siswi itu menyatakan keberatan, tetapi merasa guru tetap bersikukuh. Aduan siswi SMP tersebut disampaikan kepada Wali Kota Eri Cahyadi melalui kanal Lapor Cak Eri dan menempatkan privasi menstruasi siswi sebagai persoalan yang tak bisa dianggap sepele. Niat sekolah memastikan kondisi murid tidak menghapus kewajiban untuk menghormati batas tubuh mereka.
Masalahnya bukan semata cara pemeriksaan, melainkan juga ketimpangan kuasa di ruang sekolah. Siswi yang keberatan berhadapan dengan orang dewasa yang memiliki wewenang, sehingga penolakan mereka bisa terasa sulit disampaikan atau diabaikan. Prosedur yang mengharuskan bagian intim diperlihatkan dapat memicu rasa malu, cemas, dan hilangnya kepercayaan terhadap guru. Ketika kebutuhan kesehatan atau pengelolaan kegiatan sekolah dijadikan alasan untuk memeriksa tubuh secara langsung, batas antara pendampingan dan pelanggaran privasi menjadi kabur. Sekolah seharusnya memastikan siswi memperoleh dukungan tanpa memaksa mereka membuktikan menstruasi melalui pemeriksaan yang membuat tidak nyaman.

Latar pemeriksaan dan respons pemerintah kota
Menurut penjelasan pihak sekolah kepada Dinas Pendidikan Surabaya, pemeriksaan terkait dengan pengecekan siswi yang tidak mengikuti salat Zuhur; kebijakan itu diberlakukan karena banyak siswi tidak mengikuti salat. Alasan tersebut penting untuk memahami pemicu kebijakan, tetapi tidak membenarkan metode yang mengusik privasi. Urusan ibadah dan menstruasi semestinya ditangani dengan menghormati keterangan siswi, bukan dengan pemeriksaan fisik yang dipaksakan.
Setelah menerima aduan, Eri meminta Dinas Pendidikan memeriksa langsung ke sekolah. Dinas kemudian meminta klarifikasi dari kepala sekolah, guru yang bersangkutan, dan petugas unit kesehatan sekolah. Langkah pemeriksaan ini perlu, tetapi respons tidak boleh berhenti pada penentuan siapa yang melakukan apa. Pemerintah kota juga perlu memastikan siswi dapat menyampaikan pengalaman mereka dengan aman dan mengetahui bahwa keberatan mereka ditanggapi. Menjadikan laporan anak sebagai titik awal peninjauan kebijakan akan lebih melindungi murid daripada menempatkan beban pembuktian pada siswi yang sudah merasa tertekan.[1747041]
Dinas Pendidikan Surabaya menyatakan akan segera menerbitkan surat edaran untuk mengatur mekanisme penanganan siswi yang sedang menstruasi di sekolah. Rencana ini dapat menjadi jawaban yang berarti jika aturan sekolah menstruasi tersebut menetapkan larangan pemeriksaan tubuh tanpa persetujuan, jalur bantuan yang menjaga kerahasiaan, serta tanggung jawab jelas bagi guru dan petugas kesehatan. Surat edaran yang hanya berisi imbauan umum berisiko membiarkan praktik berbeda-beda terus berlangsung.

Privasi harus menjadi standar, bukan pengecualian
Pemeriksaan menstruasi sekolah tidak seharusnya menjadi alat untuk menguji kejujuran atau menentukan kelayakan siswi mengikuti kegiatan. Menstruasi adalah informasi kesehatan pribadi, sedangkan keputusan untuk membagikannya seharusnya berada pada siswi. Jika sekolah perlu mengatur kegiatan keagamaan atau memberi dukungan kesehatan, pilihan yang lebih menghormati murid adalah percakapan pribadi, penjelasan kebijakan yang terbuka, serta akses sukarela kepada petugas kesehatan. Tidak ada alasan administratif yang membenarkan tindakan membuka pakaian siswi.
Mekanisme baru juga perlu menyediakan cara melapor yang mudah dan aman, melarang tekanan terhadap siswi yang menolak pemeriksaan, serta memastikan penanganan berlangsung tanpa mempermalukan mereka. Guru perlu mendapat panduan tentang batas kewenangan dan cara merespons kebutuhan menstruasi dengan empati. Yang terpenting, masukan siswi harus ikut membentuk prosedur: merekalah yang merasakan langsung dampak aturan di sekolah. Perlindungan privasi bukan hambatan bagi pengelolaan sekolah, melainkan syarat agar lingkungan belajar terasa aman.
Polemik di Surabaya menunjukkan bahwa aturan yang dibuat demi ketertiban dapat berubah menjadi tekanan ketika tubuh siswi dijadikan objek pemeriksaan. Aduan itu patut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang adil, komunikasi terbuka, dan mekanisme baru yang jelas serta dapat diawasi. Kesimpulannya, sekolah boleh memberi dukungan kepada siswi yang menstruasi, tetapi tidak boleh mengorbankan hak mereka atas privasi. Keberhasilan surat edaran nanti harus diukur dari satu hal: apakah siswi dapat menjalani hari sekolah tanpa takut tubuh dan pengalaman pribadinya diperiksa secara paksa.






