Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Koordinasi TPID Harus Berujung pada Harga Pangan yang Terjangkau

Koordinasi TPID Harus Berujung pada Harga Pangan yang Terjangkau
Minat|Asia Tenggara

Koordinasi harus menghasilkan tindakan

Koordinasi TPID adalah kerja bersama pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk membaca perubahan harga, menemukan penyebabnya, lalu menentukan langkah pengendalian inflasi yang melindungi daya beli masyarakat. Tanpa tindak lanjut di lapangan, rapat hanya akan menjadi catatan rutin sementara beban harga tetap ditanggung warga. Pada 16 November 2026, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta TPID memperkuat koordinasi dengan BPS, Satgas Pangan Polri, unsur TNI, dan Kejaksaan di daerah. Arahan ini tepat: data statistik perlu dipertemukan dengan pemantauan pasokan dan pengawasan, bukan dibahas secara terpisah. Tomsi juga meminta TPID turun bersama pemerintah daerah agar masalah harga dapat ditangani secara konkret. Prioritasnya jelas, yakni menjaga harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat yang bergantung pada kebutuhan pokok setiap hari.

Agar koordinasi tidak berhenti pada imbauan, Tomsi meminta TPID bertemu dengan BPS sebelum rapat pengendalian inflasi setiap Senin. Pertemuan dapat digelar pada Kamis atau Jumat untuk memaparkan perkembangan harga dan mencari solusi atas persoalan di tiap daerah. Jadwal ini penting karena memberi waktu bagi pemerintah daerah untuk bertindak sebelum pembahasan pekanan berikutnya. BPS dapat membantu memastikan gambaran harga berbasis data, sementara Satgas Pangan dan unsur lainnya dapat mendukung pemeriksaan serta tindak lanjut sesuai peran masing-masing. Ukuran keberhasilan semestinya bukan banyaknya rapat, melainkan seberapa cepat informasi berubah menjadi respons yang dirasakan warga.

Data inflasi mengingatkan bahwa tekanan harga belum merata

Angka nasional memberi konteks, tetapi tidak menggantikan pemantauan harga di masing-masing daerah. Dalam rakor nasional 9 November 2026 yang diikuti secara virtual oleh Pemko Padang Panjang, Tomsi memaparkan inflasi Oktober sebesar 0,22 persen secara bulanan, 3,23 persen secara tahunan, dan 2,40 persen secara tahun kalender. Pada bulan yang sama, Indeks Harga Konsumen gula pasir naik dari 123,65 pada Oktober 2025 menjadi 128,95 pada Oktober 2026. Kenaikan harga gula menunjukkan mengapa satu angka inflasi umum tidak cukup untuk menggambarkan tekanan pada komoditas tertentu. Rakor TPID di Nias pada 9 November juga membahas kenaikan harga gula dan tarif angkutan udara, dua isu yang membutuhkan perhatian serta langkah antisipatif pemerintah daerah.

Gambaran lokal Padang Panjang memperlihatkan pentingnya membaca data secara rinci. Inflasi kota itu pada Oktober tercatat 3,83 persen secara tahunan dan 0,55 persen secara bulanan. Sementara itu, Indeks Perkembangan Harga pada minggu pertama November turun menjadi minus 3,39 persen, setelah mencapai 2,48 persen pada minggu sebelumnya. Dari 48 komoditas pangan yang dipantau, 37 relatif stabil, 10 turun, dan satu—telur itik—naik. Perubahan tersebut menegaskan bahwa tekanan harga bisa berbeda menurut komoditas dan waktu. Karena itu, pengendalian inflasi daerah perlu bertumpu pada data lokal yang diperbarui, bukan hanya kesimpulan dari angka nasional.

Koordinasi TPID Harus Berujung pada Harga Pangan yang Terjangkau

Pemantauan perlu berujung pada perlindungan daya beli

Pemantauan yang cermat tetap harus diikuti pemeriksaan terhadap kondisi pasokan dan pergerakan harga di lapangan. Pada minggu kedua November 2026, BPS mencatat harga cabai merah rata-rata nasional mencapai Rp73.743 per kilogram, jauh di atas harga acuan pemerintah. Angka ini memperlihatkan bagaimana lonjakan satu komoditas dapat menjadi beban langsung bagi rumah tangga dan alasan kuat bagi TPID untuk mengidentifikasi sumber tekanan, bukan sekadar mencatat kenaikan. Koordinasi dengan BPS membantu memastikan perubahan harga terbaca, sedangkan keterlibatan Satgas Pangan Polri, TNI, dan Kejaksaan dapat memperkuat tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing. Tujuannya bukan menekan harga secara seragam tanpa melihat penyebab, melainkan menjaga keterjangkauan dan mencegah masalah pasokan atau distribusi dibiarkan berlarut.

Keikutsertaan daerah dalam rakor menjadi awal, bukan bukti bahwa persoalan telah selesai. Pemkab Nias menyatakan akan memperkuat sinergi antarperangkat daerah dan dengan pemerintah pusat untuk mengantisipasi perubahan harga serta menjaga stabilitas inflasi. Padang Panjang pun membawa pemantauan komoditasnya ke dalam pembahasan nasional. Langkah berikutnya harus berupa pembagian tanggung jawab yang jelas: data diperbarui, penyebab perubahan harga ditelusuri, dan respons dievaluasi dalam rapat selanjutnya. Dengan pola itu, koordinasi TPID dapat menjadi alat pengendalian yang terasa bagi masyarakat, bukan agenda administratif yang terpisah dari kebutuhan harian.

Kesimpulan: rapat harus berakhir dengan tindak lanjut

Pengendalian inflasi daerah akan lebih kuat ketika TPID, BPS, Satgas Pangan Polri, dan unsur terkait berbagi informasi secara rutin serta bergerak berdasarkan temuan yang sama. Pembahasan di Nias tentang harga gula dan tarif angkutan udara, bersama pemantauan kebutuhan pokok di Padang Panjang, menunjukkan bahwa tekanan harga bersifat spesifik dan memerlukan respons yang sesuai keadaan setempat. Karena itu, pertemuan sebelum rapat Senin dan pemantauan lapangan harus menghasilkan langkah yang dapat diperiksa kembali. Pada akhirnya, ukuran terpenting bukan jumlah koordinasi, melainkan apakah warga dapat memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau dan daya beli mereka terlindungi.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!