Mandat Pendidikan Gratis Sekolah: Jelas di Konstitusi, Abu-Abu di Anggaran
Pendidikan gratis sekolah pada jenjang dasar adalah gagasan bahwa seluruh peserta didik di SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta, berhak memperoleh layanan pendidikan bermutu tanpa dipungut biaya, dengan pembiayaan dijamin pemerintah pusat dan daerah melalui kebijakan anggaran pendidikan yang adil dan berkelanjutan. Dalam pengujian Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendidikan dasar harus diselenggarakan tanpa biaya, tidak hanya di sekolah negeri, tapi juga di sekolah swasta. Amar putusan Nomor 3/PUU-XXIII/2025 menegaskan frasa “tanpa memungut biaya” berlaku bagi seluruh satuan pendidikan dasar. Namun, MK tidak merinci mekanisme pendanaan, sementara kemampuan fiskal APBN dan APBD untuk memberi bantuan kepada sekolah swasta diakui masih terbatas. Tanpa desain anggaran yang konkret, putusan MK pendidikan ini lebih menyerupai janji konstitusional daripada peta jalan kebijakan anggaran pendidikan yang siap dieksekusi.
Kemampuan Fiskal dan Kreativitas Pemda: Penentu Implementasi Sekolah Gratis
Putusan MK yang memerintahkan SD-SMP negeri dan swasta gratis memindahkan beban realisasi dari ruang sidang ke kantor-kantor pemerintah daerah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kewajiban negara membiayai pendidikan dasar, negeri dan swasta, tetap bergantung pada kemampuan fiskal pemerintah. Artinya, implementasi sekolah gratis akan timpang: daerah dengan basis pajak kuat dan transfer pusat besar bisa melangkah, daerah miskin fiskal berisiko tertinggal. Seorang pengamat pendidikan menyebut putusan ini seharusnya mendorong pemda untuk “lebih kreatif” meningkatkan pendapatan mereka, tapi kreativitas fiskal bukan hal yang tumbuh seketika. Tanpa reformasi serius—mulai dari prioritas kebijakan anggaran pendidikan, penataan belanja pegawai, hingga skema kemitraan dengan sekolah swasta—putusan MK pendidikan berpotensi menambah daftar mandat konstitusi yang belum betul-betul dirasakan keluarga murid di lapangan.
Sekolah Swasta, Daya Tampung, dan Eksperimen Kebijakan Anggaran Pendidikan
Di banyak daerah, sekolah swasta bukan lagi sekadar pilihan gaya hidup, melainkan penyangga daya tampung ketika SMP negeri dan MTs kekurangan kursi. Data menunjukkan 241 dari 514 kabupaten/kota kekurangan daya tampung di jenjang tersebut, lebih dari 40 persen wilayah. Dalam konteks ini, implementasi pendidikan gratis sekolah yang mencakup swasta bukan opsional, melainkan kebutuhan struktural. Koordinator sebuah jaringan pemantau pendidikan menyebut hari putusan MK sebagai “bersejarah” dan menekankan kewajiban negara menghadirkan pendidikan dasar berkualitas, inklusif, dan bebas biaya tanpa memandang status sekolah. Di sisi lain, DKI menguji coba program sekolah swasta gratis mulai tahun ajaran 2025–2026, menjaring 40 sekolah dari jenjang SD sampai SMA, dengan siswa dibebaskan dari semua biaya. Ini menjadi laboratorium kebijakan anggaran pendidikan: apakah model ini dapat direplikasi di daerah yang fiskalnya tak sekuat ibu kota?
Guru, Gizi, dan Tuntutan Keterlibatan dalam Mengawal Anggaran
Tanpa pengawasan kuat di sekolah, pendidikan gratis mudah merosot menjadi layanan murah: kualitas turun, gizi siswa diabaikan. Di sinilah guru menuntut peran lebih besar dalam mengawal program yang bersentuhan dengan kesejahteraan murid. Dalam sidang pengujian materiil UU APBN 2026, permohonan bernomor 301/PUU-XXIV/2026 menyoroti program pemenuhan gizi peserta didik yang belum melibatkan guru dalam pengawasan. Pemohon menilai ketiadaan aturan dan anggaran bagi guru pengawas membuat program gizi berpotensi gagal menjamin gizi esensial anak. Ia mengilustrasikan perlunya penunjukan dua guru per sekolah dengan insentif Rp2 juta per bulan, di atas basis 444.315 sekolah, yang berarti tambahan anggaran Rp888,63 miliar. Sementara itu, anggaran gizi yang tercatat Rp255.580.233.304 dinilai jauh dari kebutuhan yang seharusnya mencapai Rp256.468.863.304.000. Tanpa merangkul guru sebagai pengawas anggaran di akar rumput, retorika sekolah gratis dan program gizi nasional berisiko berhenti di dokumen APBN.
Dari Putusan ke Praktik: Langkah Nyata agar Sekolah Gratis Tidak Menjadi Ilusi
Jika pendidikan gratis sekolah ingin keluar dari wilayah slogan, beberapa langkah harus terjadi bersamaan. Pertama, pemerintah pusat perlu menurunkan putusan MK menjadi desain kebijakan anggaran pendidikan yang jelas: skema pembiayaan sekolah swasta, porsi APBN dan APBD, serta mekanisme insentif bagi daerah yang memperluas daya tampung. Kedua, pemda wajib mengintegrasikan sekolah swasta penyelenggara pendidikan dasar ke dalam sistem penerimaan murid berbasis online untuk menjamin transparansi dan kesetaraan akses, sebagaimana didorong oleh jaringan pemantau pendidikan. Ketiga, guru tidak boleh hanya diminta mengajar; mereka harus dilibatkan resmi dalam pengawasan program, mulai dari gizi sampai implementasi sekolah gratis, lengkap dengan dukungan anggaran untuk tugas tambahan. Tanpa itu, putusan MK pendidikan tetap tampak mulia di atas kertas, tetapi di ruang kelas, anak masih diminta membawa uang SPP dan bekal seadanya.
