Revitalisasi sekolah sebagai jantung strategi anggaran baru
Revitalisasi sekolah 2027 adalah rencana pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur sekolah, memperkuat anggaran pendidikan dasar menengah, serta meningkatkan kesejahteraan guru pendidikan agar mutu pembelajaran naik dan akses pendidikan gratis semakin mendekati amanat konstitusi. Di balik istilah teknis dan angka besar, ini adalah upaya mengubah ruang belajar, status sosial guru, dan masa depan murid melalui koreksi masif pada infrastruktur sekolah Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Senayan pada akhir Agustus dan awal September, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pagu anggaran Kemendikdasmen untuk tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp61,10 triliun. Ia menilai angka ini belum memadai untuk mendukung semua program prioritas, sehingga secara resmi mengajukan tambahan anggaran Rp157,76 triliun untuk berbagai program strategis, terutama revitalisasi 100 ribu sekolah.
Angka raksasa dan prioritas: revitalisasi, PIP, serta guru
Usulan tambahan Rp157,76 triliun bukan sekadar penambah pos belanja; ia memetakan ulang prioritas anggaran pendidikan dasar menengah. Salah satu tujuan utama adalah perluasan sasaran revitalisasi satuan pendidikan hingga 100 ribu sekolah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ini berarti fokus serius pada infrastruktur sekolah Indonesia: ruang kelas, laboratorium, fasilitas penunjang, serta sarana dan peralatan pembelajaran di berbagai jenjang. Selain fisik bangunan, anggaran ini diarahkan untuk meningkatkan satuan biaya Program Indonesia Pintar jenjang SD dan SMP, bantuan beasiswa, dan pembiayaan pendidikan bagi murid. Di sisi guru, ada perluasan bantuan biaya pendidikan untuk peningkatan kompetensi hingga S1 atau D4, juga porsi spesifik untuk kesejahteraan guru non-ASN senilai Rp14,09 triliun. Dalam satu kalimat, ini adalah pernyataan politik: “Penambahan ini masih jauh dari yang kami usulkan dan belum secara optimal dapat mendukung pelaksanaan program prioritas yang tepat sasaran demi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua”.
Putusan MK dan janji pendidikan tanpa biaya: realis atau retoris?
Momentum usulan tambahan ini tidak datang di ruang kosong. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 mewajibkan negara memastikan pendidikan dasar tanpa biaya secara bertahap dan berkelanjutan. Menindaklanjuti amar itu, Kemendikdasmen mengusulkan kebutuhan total Rp306,51 triliun untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar gratis. Komisi X DPR menyetujui pagu Rp61,1 triliun dan menerima usulan tambahan Rp157,75–157,76 triliun, sambil memberi catatan agar kebijakan benar‑benar menjawab kebutuhan di lapangan, terutama soal kesejahteraan guru dan pemerataan anggaran pendidikan. Anggota Komisi X menyoroti bahwa tambahan sekitar Rp5 triliun di fase sebelumnya belum cukup untuk mencapai porsi 20 persen anggaran pendidikan dalam sisa dua tahun. Di sini tampak jurang antara ideal konstitusional dan kemampuan fiskal: keputusan MK mengikat, tetapi tanpa skema pembiayaan yang realistis dan disiplin pelaksanaan, jargon “pendidikan tanpa biaya” berisiko tinggal slogan.
Peran DPR dan DAK Nonfisik: pengawal atau sekadar stempel?
Komisi X DPR tidak sekadar menyetujui angka di atas kertas; mereka menyatakan akan mengawal pelaksanaan program dan anggaran agar sesuai sasaran. Rapat kerja dengan Kemendikdasmen juga membahas program yang akan didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria teknis Komisi X, termasuk DAK Nonfisik yang menjadi salah satu instrumen pemenuhan kebutuhan pendidikan di daerah. Secara politis, dukungan lintas fraksi atas usulan tambahan Rp157,76 triliun menunjukkan bahwa investasi pada revitalisasi sekolah 2027 dan kesejahteraan guru pendidikan dipandang sebagai agenda bersama, bukan monopoli satu kubu. Tantangannya: apakah DPR akan berperan sebagai pengawas yang kritis atau sekadar pemberi legitimasi? Tanpa pengawasan ketat pada penyaluran DAK Nonfisik dan evaluasi mutu layanan pendidikan di daerah, tambahan anggaran mudah tenggelam dalam rutinitas birokrasi, alih‑alih mengubah pengalaman belajar murid dan nasib guru.
Dari anggaran ke perubahan nyata: syarat sukses revitalisasi sekolah
Secara prinsip, arah kebijakan patut diapresiasi: memperkuat infrastruktur sekolah Indonesia, menaikkan kualitas dan akses bantuan murid, serta memberi jalur peningkatan pendidikan dan kesejahteraan bagi guru non‑ASN. Namun besarnya anggaran bukan jaminan perubahan. Tanpa disiplin perencanaan, transparansi, dan keberanian memperbaiki program yang lemah, angka Rp61,10 triliun pagu plus usulan tambahan Rp157,76 triliun bisa berakhir sebagai deret digit di dokumen resmi. Kunci sukses revitalisasi sekolah 2027 adalah tiga hal: pertama, pemetaan kebutuhan yang tajam sehingga 100 ribu sekolah yang direvitalisasi benar‑benar yang paling mendesak; kedua, desain program guru yang memberi kepastian karier dan pendapatan, bukan sekadar pelatihan sesaat; ketiga, pengawasan publik atas serapan anggaran dan kualitas output. Pendidikan bermutu lahir dari kombinasi uang yang cukup, kebijakan yang jelas, dan pelaksanaan yang jujur. Tanpa itu, bahkan triliunan rupiah akan sulit mengubah kelas yang bocor menjadi ruang belajar yang layak.
