Anggaran Pendidikan 2027: Ambisi Besar, Pertanyaan Lebih Besar
Anggaran pendidikan 2027 adalah rencana pembiayaan negara untuk mendanai program wajib belajar, revitalisasi sekolah, peningkatan kualitas pengajaran, pelatihan vokasi, penguatan bahasa, dan dukungan manajemen yang ditujukan untuk memperluas akses, meningkatkan mutu, serta menjamin keadilan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik dan guru.
Intinya, dunia pendidikan memasuki fase uji nyali fiskal. Pagu anggaran yang sudah ditetapkan sebesar Rp61,10 triliun dinilai belum memadai untuk menjawab janji wajib belajar lebih panjang, sekolah gratis, dan infrastruktur layak. Karena itu, Kemendikdasmen mengajukan tambahan Rp157,76 triliun untuk anggaran pendidikan 2027 dengan fokus besar pada revitalisasi 100 ribu sekolah dan penguatan program pendidikan prioritas. Ini bukan sekadar angka di kertas, tapi cermin pilihan politik: apakah pendidikan benar jadi prioritas, atau masih kalah oleh agenda lain.
Satu kalimat kunci yang layak dikutip: “Kemendikdasmen secara resmi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp157,76 triliun untuk dukungan berbagai program prioritas nasional dan kementerian.” Pertanyaannya, seberapa siap sistem mengelola uang sebesar itu tanpa mengulang masalah lama: program ambisius, hasil biasa-biasa saja.
Revitalisasi 100 Ribu Sekolah: Investasi Fisik atau Transformasi Belajar?
Fokus paling menonjol dari tambahan anggaran pendidikan 2027 adalah revitalisasi sekolah. Pemerintah ingin memperluas sasaran revitalisasi satuan pendidikan hingga 100 ribu sekolah, mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pagu yang ada, Rp9,28 triliun dialokasikan untuk revitalisasi satuan pendidikan. Di atas kertas, ini tampak seperti kabar baik: ruang kelas yang aman, laboratorium yang layak, sarana belajar yang memadai.
Tambahan Rp157,76 triliun juga diarahkan untuk penyediaan sarana dan peralatan pendidikan di semua jenjang agar pembelajaran lebih berkualitas. Namun revitalisasi sekolah seharusnya tidak berhenti pada beton dan bangku baru. Tanpa kurikulum yang hidup, guru yang terlatih, dan budaya belajar yang sehat, gedung modern berisiko hanya jadi monumen anggaran. Revitalisasi sekolah idealnya berarti perubahan ekosistem: dari manajemen, budaya sekolah, sampai pemanfaatan teknologi, bukan sekadar proyek fisik yang selesai ketika bangunan diresmikan.
Di sisi lain, alokasi Rp5,83 triliun untuk digitalisasi pembelajaran dan Rp7,21 triliun untuk sekolah nasional terintegrasi menunjukkan ambisi membangun sistem yang lebih terhubung. Tantangannya: memastikan teknologi dan model sekolah baru tidak menciptakan kesenjangan baru antara sekolah yang mampu mengikuti perubahan dan yang tertinggal.
Kesejahteraan Guru dan Sekolah Gratis: Prioritas atau Janji yang Diulur?
Di balik angka besar, wajah paling konkret dari anggaran pendidikan 2027 adalah kesejahteraan guru dan janji pendidikan dasar tanpa biaya. Kemendikdasmen mengalokasikan Rp14,09 triliun untuk peningkatan kesejahteraan guru non-ASN. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk memperluas bantuan biaya pendidikan bagi guru agar bisa menempuh pendidikan hingga Strata 1 atau Diploma 4. Ini sejalan dengan dukungan Komisi X DPR yang secara politik menegaskan harapan besar terhadap masa depan guru.
Namun keberpihakan pada guru tidak boleh berhenti pada tunjangan dan beasiswa. Kesejahteraan guru harus dibaca sebagai paket lengkap: status kerja yang jelas, beban administrasi yang masuk akal, dan akses pelatihan bermutu. Kalau tidak, tambahan anggaran berisiko hanya menambal luka tanpa menyembuhkan penyakit.
Di sisi lain, pemerintah mengusulkan tambahan Rp306,51 triliun untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam pagu yang ada, Rp5 triliun dialokasikan khusus untuk penyelenggaraan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa biaya. Ini sinyal penting: pendidikan gratis bukan lagi slogan, tetapi kewajiban hukum. Namun tanpa desain skema pembiayaan yang jelas dan pengawasan ketat terhadap pungutan liar, sekolah gratis di atas kertas bisa berbeda jauh dengan pengalaman orang tua di lapangan.
Program Pendidikan Prioritas: Wajib Belajar 13 Tahun dan PIP yang Lebih Bernilai
Tambahan Rp157,76 triliun tidak berdiri sendiri; ia dipecah ke dalam program pendidikan prioritas yang ambisius. Mendikdasmen merinci bahwa usulan tambahan itu mencakup Program Wajib Belajar 13 Tahun sebesar Rp115,25 triliun, Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Rp35,81 triliun, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp3,69 triliun, Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan Rp235,73 miliar, serta Program Dukungan Manajemen Rp2,77 triliun. Ini menunjukkan strategi yang tidak hanya mengejar akses, tetapi juga mutu dan relevansi.
Di tingkat murid, anggaran tambahan diarahkan untuk meningkatkan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang SD dan SMP, serta memperkuat beasiswa dan pembiayaan pendidikan. Langkah ini penting, karena bantuan yang terlalu kecil sering kali tidak cukup menahan murid dari risiko putus sekolah. Namun penguatan PIP harus diiringi pemutakhiran data dan mekanisme seleksi yang transparan, agar anggaran besar benar-benar jatuh ke keluarga yang paling membutuhkan.
Satu pernyataan yang patut dicatat: “Penambahan ini masih jauh dari yang kami usulkan dan belum secara optimal dapat mendukung pelaksanaan program prioritas yang tepat sasaran demi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.” Di sini terlihat kejujuran penting: bahkan dengan tambahan besar, kesesuaian antara kebutuhan di lapangan dan angka di dokumen anggaran masih menjadi pekerjaan rumah.
Politik Anggaran dan Masa Depan Pendidikan: Dari Banggar ke Ruang Kelas
Secara politik, dukungan Komisi X DPR terhadap usulan tambahan anggaran Rp157,76 triliun memberi sinyal bahwa parlemen siap menempatkan pendidikan di meja utama pembahasan anggaran. Pagu Rp61,10 triliun yang telah ditetapkan melalui surat bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas akan dibawa ke Badan Anggaran bersama usulan tambahan tersebut untuk mendapatkan kesepakatan. Di ruang ini, nasib revitalisasi sekolah, kesejahteraan guru, dan program wajib belajar akan ditentukan.
Namun persetujuan politik hanyalah langkah pertama. Tantangan sesungguhnya berada di fase implementasi: bagaimana memastikan setiap rupiah anggaran pendidikan 2027 menjelma menjadi kelas yang lebih manusiawi, guru yang lebih sejahtera, dan murid yang lebih terlayani. Tanpa perencanaan detail, tata kelola yang bersih, dan evaluasi yang jujur, tambahan anggaran berisiko menjadi kabar besar tanpa perubahan besar.
Kesimpulannya, usulan Rp157,76 triliun untuk revitalisasi 100 ribu sekolah dan program pendidikan prioritas adalah kesempatan langka untuk membenahi fondasi sistem pendidikan. Tetapi keberhasilan tidak akan diukur dari seberapa besar anggaran disetujui, melainkan seberapa kuat ia mengubah pengalaman belajar di kelas paling sederhana. Jika murid tetap belajar di ruang panas, guru tetap cemas soal gaji, dan orang tua tetap terbebani pungutan, maka angka triliunan itu tidak lebih dari janji yang belum ditepati.
