KUHAP Baru: Lompatan Besar yang Belum Diikuti Kesiapan Aparat
KUHAP baru adalah pembaruan hukum acara pidana yang menggantikan aturan lama berusia 44 tahun dan mengubah secara mendasar pola kerja, koordinasi, serta standar transparansi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana, dengan tujuan memperkuat kepastian hukum sekaligus perlindungan hak warga negara di setiap tahap proses peradilan. Di atas kertas, ini adalah kemajuan besar. Namun di lapangan, kurva adaptasi aparat sangat curam: mereka dipaksa meninggalkan pola yang mengakar selama puluhan tahun dan berpindah ke sistem baru yang menuntut kedisiplinan prosedural dan dokumentasi yang jauh lebih rapi. Tanpa dukungan aturan pelaksana KUHAP yang jelas dan seragam, ambisi pembaruan bisa tergelincir menjadi kebingungan teknis, yang ujungnya berisiko merugikan masyarakat pencari keadilan.
Dorongan DPR: Aturan Pelaksana KUHAP Bukan Sekadar Lampiran
Sikap Komisi III DPR tegas: KUHAP baru tidak boleh dibiarkan berjalan dengan aturan teknis yang kabur. Adang Daradjatun mendorong pemerintah segera memperjelas aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, khususnya yang mengatur koordinasi penyidik dan penuntut umum. Hinca Panjaitan menyuarakan hal senada, menilai penguatan aturan pelaksana sebagai kebutuhan mendesak agar aparat punya pegangan kerja yang konkrit, bukan sekadar hafalan pasal. Kutipan yang patut dicatat: “Pemerintah akan menyiapkan aturan pelaksanaan untuk memberikan kepastian mengenai hal-hal teknis yang belum diatur secara detail dalam KUHAP.” Artinya, DPR tidak puas dengan rumusan normatif; mereka menuntut petunjuk teknis yang memecah persoalan praktis: tenggat waktu, mekanisme bila terdapat perbedaan pendapat, hingga alur berkas perkara menuju P-21.
Adaptasi Aparat di Daerah: Tantangan Nyata dalam Implementasi
Kunjungan Komisi III ke Bandung dan pemantauan di beberapa daerah menunjukkan satu hal: adaptasi aparat penegak hukum terhadap KUHAP baru jauh dari tuntas. Banyak penyidik masih bergulat menafsirkan pasal-pasal baru, sementara pola pikir mereka tetap dipengaruhi 44 tahun praktik lama. Sosialisasi substansi tidak cukup; mereka butuh pedoman teknis yang operasional, yang menjawab pertanyaan harian seperti batas waktu koordinasi, format berita acara, dan tanggung jawab masing-masing lembaga dalam setiap tahap perkara. Tanpa itu, risiko terbesar bukan sekadar kekacauan administratif, tetapi ketidaksamaan perlakuan terhadap warga: perkara yang serupa bisa diproses dengan cara berbeda antar-daerah, menimbulkan ketidakpastian dan potensi pelanggaran hak. Tahun 2026 pun berfungsi sebagai laboratorium besar, atau memakai istilah Hinca, “tahun pidana umum” untuk mengoreksi total pelaksanaan KUHAP yang lama.
Koordinasi Penyidik–Jaksa: Titik Rawan yang Menentukan Nasib Perkara
Salah satu jantung KUHAP baru implementasi adalah koordinasi penyidik jaksa dalam mengalirkan perkara dari penyidikan ke penuntutan. UU yang baru memang dirancang untuk memperkuat sinergi itu, tetapi tanpa aturan pelaksana KUHAP yang rinci, koordinasi bisa berubah menjadi tarik-menarik kewenangan. Adang mengingatkan, setiap tahapan harus punya pedoman jelas: siapa melakukan apa, kapan dilakukan, dan bagaimana cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Tanpa standar tersebut, sengketa administratif berpotensi merebak dan masyarakat kembali menjadi pihak yang dirugikan, entah dalam bentuk penundaan perkara atau penghentian yang tak transparan. Upaya kejaksaan menerbitkan pedoman koordinasi adalah langkah awal, tetapi belum menjawab seluruh kebutuhan lintas lembaga. Pemerintah harus berani merumuskan skema kolaboratif yang bukan hanya mengatur alur berkas, tetapi juga mengunci akuntabilitas di setiap tangan yang memegang perkara.
Transparansi dan Hak Warga: Ukuran Keberhasilan KUHAP Baru
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan KUHAP baru bukan seberapa cepat aparat hafal pasal, tetapi seberapa kuat perlindungan hak warga dalam praktik. Parlemen menuntut penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan mengedepankan hak asasi warga negara; tanpa itu, pembaruan hanya berganti bungkus, bukan budaya. Hinca menyatakan optimistis, tiga sampai empat tahun ke depan KUHAP bisa berjalan baik, dengan catatan ada pengawasan dan evaluasi terus-menerus agar semangat perlindungan hak benar-benar sampai ke masyarakat. Di sinilah opini yang perlu digarisbawahi: fase transisi bukan alasan untuk menoleransi pelanggaran prosedur atau hak, melainkan waktu untuk memperketat standar. Aturan pelaksana yang jelas, adaptasi serius aparat di daerah, serta koordinasi yang tertata antara penyidik dan jaksa bukan bonus tambahan, melainkan syarat minimum agar KUHAP baru layak disebut kemajuan.
