Tiga persoalan yang menuntut tindakan
Rapat Pramono adalah pertemuan terbatas di Kecamatan Kembangan untuk membahas persoalan layanan perkotaan dan menetapkan tindak lanjut bagi perangkat daerah terkait. Pada Selasa, 3 November 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengangkat tiga masalah yang langsung dirasakan warga: banjir dan genangan, kemacetan yang perlu diurai lewat pelebaran jalan, serta pengelolaan sampah di TPS3R Meruya Selatan. Prioritas ini tepat, tetapi nilai rapat tidak diukur dari banyaknya isu yang dicatat. Warga perlu melihat saluran yang lebih berfungsi, perjalanan yang tidak terus tersendat, dan sampah yang benar-benar terolah. Karena itu, penegasan Pramono bahwa keputusan harus segera ditindaklanjuti menjadi bagian terpenting dari pembahasan. Tanpa pelaksanaan yang terukur, tiga agenda tersebut berisiko berhenti sebagai daftar masalah yang sudah lama dikenal warga.
Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah DKI Jakarta Uus Kuswanto, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah, dan sejumlah pejabat Pemprov DKI. Kehadiran pejabat yang memiliki kewenangan semestinya memudahkan koordinasi, bukan menambah lapisan menunggu. Pramono menyatakan keputusan rapat tingkat kecamatan harus segera dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah, tanpa menunggu kunjungan ke seluruh kecamatan selesai.
Banjir Jakarta: pekerjaan fisik harus berlanjut
Untuk mengurangi banjir Jakarta dan genangan, Pramono memastikan pembangunan sheet pile atau turap sepanjang sekitar 2,3 kilometer tetap dilanjutkan. Normalisasi saluran juga direncanakan agar aliran air di kawasan itu lebih lancar. Keduanya merupakan langkah yang relevan, tetapi manfaatnya bagi warga bergantung pada kesinambungan pekerjaan dan tindak lanjut di lapangan. Turap saja tidak otomatis mengatasi genangan jika saluran yang terhubung tidak dibenahi atau pemeliharaannya terabaikan. Karena itu, keputusan rapat perlu diterjemahkan menjadi pekerjaan yang jelas dan konsisten, bukan sekadar pengumuman proyek. Bagi warga yang menghadapi genangan, ukuran keberhasilan bukan panjang konstruksi, melainkan berkurangnya gangguan pada rumah, akses jalan, dan kegiatan sehari-hari.
Rapat memberi arah bahwa pekerjaan turap dilanjutkan, sementara normalisasi saluran menjadi bagian dari penanganan. Namun, sumber informasi tidak menyebut jadwal rinci untuk setiap tahapan. Pemerintah daerah perlu memastikan pelaksanaan dan pemeliharaan berjalan beriringan agar penanganan banjir tidak terputus setelah pekerjaan utama selesai.
Macet Kembangan dan jalan menuju 2028
Untuk mengurai macet Kembangan, Pemprov DKI menyetujui rencana pelebaran Jalan Raya Joglo. Namun, pengerjaan diperkirakan dapat berlangsung hingga 2028, sehingga warga tidak seharusnya dibiarkan tanpa tindak lanjut selama menunggu proyek selesai. Pelebaran jalan berpotensi membantu, tetapi rentang waktu yang panjang membuat koordinasi dan penanganan kemacetan dalam masa transisi sama pentingnya. Pemerintah perlu menjelaskan tahapan pelaksanaan dan menjaga agar keputusan yang sudah disepakati tidak tertunda tanpa kejelasan. Rapat Pramono telah menempatkan kemacetan sebagai prioritas; langkah berikutnya adalah memastikan rencana itu bergerak dan dampaknya dipantau. Warga membutuhkan kemajuan yang bisa dirasakan, bukan hanya target akhir yang masih beberapa tahun lagi.
Perkiraan sampai 2028 juga menegaskan perlunya tindak lanjut bertahap, meski sumber tidak merinci jadwal atau langkah sementara. Pemerintah daerah sebaiknya menjaga komunikasi dengan warga mengenai perkembangan rencana, sambil memastikan keputusan teknis yang telah disepakati segera masuk tahap pelaksanaan.
Sampah Jakarta perlu diolah lebih banyak
Di TPS3R Meruya Selatan, kapasitas yang disebut mencapai 7,3 ton, sedangkan pengolahan harian baru sekitar 3,5–4 ton. Selisih ini menunjukkan ruang untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas, bukan alasan untuk menganggap persoalan sampah Jakarta sudah tertangani. Pramono membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta jika memberi manfaat signifikan bagi pengurangan sampah. Ia juga mencontohkan TPS3R di Menteng Atas dan Kelapa Gading yang dinilai membantu mengurangi sampah yang dikirim ke TPST Bantargebang. Kerja sama layak dipertimbangkan, tetapi hasilnya harus dinilai dari sampah yang benar-benar berhasil diolah dan tidak dikirim ke tempat pemrosesan akhir, bukan dari kemitraan itu sendiri.
Arah kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang gerakan mengolah dan memilah sampah dari sumbernya. Pemerintah perlu memastikan peningkatan kapasitas TPS3R disertai pelaksanaan yang nyata. Kesimpulannya, tiga agenda Kembangan hanya akan berarti jika keputusan rapat segera dijalankan dan hasilnya terasa bagi warga: genangan berkurang, perjalanan lebih lancar, dan lebih banyak sampah terolah.
