Anggaran harus terasa manfaatnya
APBD adalah rencana pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang menentukan layanan serta pembangunan apa yang dapat dinikmati warga; karena itu, ukurannya bukan sekadar dokumen tersusun atau anggaran terserap, melainkan manfaat nyata dan pemerataan hasil. Dorongan dari Riau, Pasuruan, Lampung Selatan, dan Lebong memperlihatkan bahwa pembahasan APBD 2027 membawa tuntutan serupa: prioritas belanja daerah harus menjawab kebutuhan masyarakat, bukan membesar-besarkan belanja rutin. Perbedaan tahap pembahasan di tiap daerah tidak mengubah ukuran keberhasilannya. Jalan yang layak, sekolah dan rumah sakit yang memadai, pelayanan publik yang lebih baik, serta peluang ekonomi lokal adalah hasil yang semestinya dicari. Tanpa ukuran manfaat yang jelas, RAPBD daerah berisiko menjadi daftar usulan yang rapi di atas kertas, tetapi jauh dari persoalan warga.
Di Riau, Ketua DPRD Kaderismanto meminta APBD 2027 diarahkan pada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ia mengingatkan agar belanja operasional tidak menggeser pembangunan, sementara jalan dan jembatan di sejumlah wilayah masih membutuhkan perhatian. Sekolah dan rumah sakit juga perlu masuk pertimbangan karena menyangkut layanan dasar. Ia turut menyoroti minimnya alokasi pembangunan infrastruktur dalam dua tahun terakhir. Pesannya tepat: belanja rutin memang diperlukan agar pemerintahan berjalan, tetapi jangan sampai menghabiskan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk kebutuhan warga.
Percepatan perlu disertai pemerataan
Di Kabupaten Pasuruan, Fraksi Gerindra memandang APBD 2027 sebagai kesempatan untuk mempercepat sekaligus meratakan pembangunan, dengan manfaat yang sampai ke lapisan masyarakat bawah. Ketua Fraksi Febri Irawan Darwis menegaskan anggaran tidak boleh berhenti pada perencanaan dan penganggaran. Fraksinya ingin mengawal 33 program prioritas Bupati Rusdi Sutejo dan tetap menjalankan fungsi pengawasan agar program tepat sasaran. Fokus yang disebut mencakup pendidikan, kesehatan, jalan, penguatan UMKM, serta kesejahteraan petani, nelayan, dan masyarakat kecil. Cakupan ini penting: pembangunan daerah tidak bisa dinilai hanya dari proyek besar atau pusat kota. Pemerataan harus tampak dalam layanan dan kesempatan ekonomi yang menjangkau berbagai wilayah.
Harapan Pasuruan agar 2027 menjadi tahun kerja nyata menggarisbawahi pekerjaan setelah dokumen anggaran disahkan: memastikan program berjalan dan hasilnya bisa diperiksa. Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah perlu berlanjut dari penyusunan hingga pelaksanaan, sementara pengawasan menguji apakah target benar-benar sampai kepada penerima manfaat. Optimisme politik akan kehilangan makna jika tidak disertai pelaksanaan yang terukur.

Kepentingan warga harus menyaring usulan
Lampung Selatan menawarkan penekanan yang lebih langsung pada cara menilai usulan. Pada 4 November 2026, hari ketiga pembahasan, Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah dan sejumlah organisasi perangkat daerah menelaah proyeksi pendapatan, alokasi belanja, serta program prioritas. Ketua DPRD Erma Yusneli meminta pembahasan dilakukan cermat, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Setiap usulan perlu diuji dari urgensi, manfaat, dan kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan. Ia juga meminta perangkat daerah menjelaskan anggaran secara terbuka dan terperinci. Ini pendekatan yang patut dipertahankan: aspirasi penting, tetapi setiap program tetap harus masuk akal secara fiskal dan punya hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Erma mengingatkan bahwa penyerapan anggaran tanpa hasil yang dirasakan warga bukan keberhasilan. Karena itu, pembahasan tidak boleh berhenti pada pemenuhan angka dalam dokumen. Ketelitian sejak awal dapat membantu menyingkirkan usulan yang kurang mendesak dan memberi ruang bagi program yang memberi manfaat langsung. Prioritas belanja daerah seharusnya lahir dari penilaian tersebut, bukan dari kebiasaan mengulang alokasi tahun sebelumnya.

Agenda strategis Lebong menanti pengujian
Di Lebong, pembahasan RAPBD 2027 mulai masuk agenda strategis paripurna. Pada 9 November 2026, DPRD menggelar rapat paripurna untuk menerima nota pengantar RAPBD sekaligus rancangan perubahan kedua atas peraturan tentang susunan perangkat daerah. Kedua agenda ini berkaitan dengan arah belanja dan kemampuan organisasi pemerintah dalam melayani warga. Pimpinan DPRD menegaskan anggaran tak seharusnya menjadi rutinitas tahunan; manfaatnya perlu jelas, dengan perhatian pada pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, dan infrastruktur yang merata serta berkeadilan. Penataan perangkat daerah juga penting, tetapi mesti dinilai dari apakah birokrasi menjadi lebih efektif dan pelayanan membaik.
Tahap berikutnya akan menunjukkan apakah prioritas tersebut benar-benar masuk ke dalam rancangan dan mendapat alokasi yang sepadan. Di Lebong, seperti di tiga daerah lain, prinsipnya sama: anggaran harus terukur, cermat, dan akuntabel. Secara bersama, dorongan DPRD di berbagai daerah menunjukkan arah yang layak diperjuangkan—menjaga belanja operasional tetap proporsional, menyaring usulan berdasarkan kebutuhan, dan memastikan pembangunan menjangkau lebih banyak warga. Kesimpulannya, APBD 2027 baru berpihak kepada masyarakat jika keputusan anggarannya terlihat dalam layanan dan pembangunan yang mereka rasakan.







