Aspirasi Warga Samadua: Penolakan Tambang sebagai Gugatan atas Izin Tertutup
Penolakan tambang Samadua adalah gerakan mobilisasi masyarakat Aceh yang menentang dua izin usaha pertambangan eksplorasi seluas 1.491,4 hektare karena dianggap mengancam ruang hidup, lahan permukiman, sumber air, dan masa depan ekonomi lokal, sekaligus menggugat praktik perizinan pertambangan yang tidak transparan dan minim konsultasi bermakna dengan komunitas terdampak. Gerakan ini bukan reaksi emosional sesaat, melainkan sikap politik warga yang menyatakan bahwa izin usaha bukan cek kosong yang bisa dipakai perusahaan untuk memasuki kampung tanpa persetujuan pemilik lahan dan komunitas. Ketika ribuan warga dari berbagai gampong berkumpul di Masjid Jami’ Al Munawarah pada 16 Agustus dan menyepakati petisi penolakan PT Mineral Mega Sentosa (PT MMS) dan PT Bersama Sukses Mining (PT BSM), mereka pada dasarnya mengatakan: tata kelola sumber daya alam harus tunduk pada hak warga atas ruang hidupnya, bukan sebaliknya.
Dari Petisi Massal ke Pencabutan Rekomendasi: Mobilisasi yang Menggeser Kepemimpinan Lokal
Kekuatan mobilisasi masyarakat Aceh di Samadua terlihat jelas ketika ribuan warga dari sejumlah gampong terdampak menandatangani petisi bersama menolak IUP PT MMS dan PT BSM pada forum malam di Masjid Jami’ Al Munawarah. Petisi itu bukan simbol kosong: ia segera diterjemahkan menjadi keputusan administratif yang mengubah sikap formal aparatur gampong. Tiga gampong di Kemasjidan Air Sialang—Air Sialang Tengah, Air Sialang Hulu, dan Air Sialang Hilir—secara resmi menyatakan menolak seluruh bentuk kegiatan pertambangan terkait PT MMS. Lebih jauh, dua keuchik yang sebelumnya memberikan rekomendasi untuk IUP eksplorasi emas, Marsyib dari Air Sialang Tengah dan Zulmaitani dari Air Sialang Hulu, mencabut dan membatalkan rekomendasi tersebut melalui surat resmi, dengan alasan konkret: ancaman kerusakan lingkungan, hilangnya kawasan resapan dan mata air, pencemaran air bersih, kerusakan lahan pertanian dan perkebunan, serta potensi banjir bandang, erosi, longsor, dan gangguan kesehatan. Ketika kepala gampong berbalik arah, itu tanda bahwa legitimasi politik di tingkat lokal kini lebih ditentukan oleh keberpihakan pada ruang hidup warga ketimbang kedekatan dengan investasi.
Koalisi Sipil dan WALHI: Menyerang Akar Masalah di Tata Ruang dan Proses Izin
Gerakan penolakan di Samadua cepat diangkat oleh koalisi masyarakat sipil yang melihat kasus ini sebagai gejala lebih besar: otokratisasi negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Koalisi Masyarakat Sipil Aceh menyoroti dua IUP eksplorasi di Samadua—PT BSM 752,4 hektare dan PT MMS 739 hektare—bukan hanya karena luasnya 1.491,4 hektare, tetapi karena cara izin itu diterbitkan tanpa informasi memadai bagi warga yang akan terdampak langsung. Mereka menolak konsep perizinan pertambangan transparan yang sekadar jargon; izin yang lahir dalam gelap, tanpa komunikasi bermakna, pada hakikatnya adalah cek kosong bagi perusahaan untuk menguasai ruang hidup masyarakat. Di level kebijakan tata ruang, WALHI menembak langsung ke jantung persoalan dengan mengkritisi Raqan RTRW Aceh yang membuka peluang tambang masuk ke kawasan permukiman, pertanian, dan hutan produksi melalui pasal-pasal kontradiktif seperti Pasal 119, 112, dan 113. Membolehkan tambang di permukiman sambil mengklaim fungsi kawasan tak berubah adalah manipulasi bahasa hukum yang mengabaikan fakta lapangan dan risiko konflik sosial.
Tanah sebagai Ruang Hidup: Mengapa Warga Menolak Narasi Investasi
Dalam narasi resmi, tambang sering dibungkus sebagai peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi. Warga Samadua membongkar ilusi ini dengan mengingatkan bahwa bagi mereka, tanah bukan sekadar aset, melainkan ruang hidup dan sumber penghidupan lintas generasi. Seorang tokoh masyarakat menjelaskan bahwa ekonomi keluarga selama ini bertumpu pada hasil hutan bukan kayu serta komoditas seperti pala, durian, dan nilam; tambang dikhawatirkan mengubah fungsi ruang, mengganggu sumber air, merusak ekosistem, dan memutus mata rantai ekonomi yang telah dibangun puluhan tahun. Kekhawatiran keuchik Air Sialang Tengah atas potensi banjir bandang, erosi, longsor, dan pencemaran air bersih memperlihatkan bahwa risiko tambang langsung menyentuh perlindungan lahan permukiman, bukan sekadar kawasan eksploitasi jauh di hutan. "Maraknya perizinan tanpa sepengetahuan publik adalah bentuk otokratisasi negara dalam pengelolaan sumber daya alam," kata Fachrian dari AkaR Nusantara, menegaskan bahwa persoalan utama ada pada siapa yang memiliki kuasa menentukan masa depan ruang kelola warga.
Respons Perusahaan dan Peluang Dialog: Langkah Maju atau Sekadar Penyangga Krisis?
Tekanan publik yang kuat memaksa perusahaan mengubah strategi. PT BSM menyatakan komitmen membuka ruang dialog terbuka dan berimbang dengan masyarakat Pemukiman Panton Luas, sebagai respons atas aspirasi dan kekhawatiran warga yang mengemuka dalam pertemuan di Masjid Munawwarah. Perusahaan menampilkan status legal IUP Eksplorasi No. 545/DPMPTSP/882/IUP-EKS/2024 dengan konsesi 752,4 hektare di Areal Penggunaan Lain yang meliputi beberapa gampong, dan menegaskan bahwa kegiatan masih tahap eksplorasi, tidak serta-merta mengalihkan kepemilikan tanah, serta sudah disertai jaminan reklamasi. Di atas kertas, ini terlihat sebagai langkah menuju dialog stakeholder pertambangan yang lebih sehat. Namun, tanpa pemenuhan prinsip Free, Prior and Informed Consent—informasi utuh sejak awal dan hak nyata warga untuk menyetujui atau menolak—dialog berisiko menjadi sarana mengelola resistensi, bukan mengubah relasi kuasa. Koalisi sipil menuntut lebih dari sekadar forum komunikasi: mereka mendesak evaluasi menyeluruh dua IUP di Samadua, pembukaan peta konsesi dan dokumen lingkungan, serta penghentian aktivitas yang berpotensi memicu konflik agraria sebelum persoalan hak atas lahan dan dampak ekologis ditangani secara terbuka.
